oleh

Aksi Protes Masyarakat Kampung Noglait Nduga Terkait Adanya Warga yang Tertembak

indonesiabangsaku.com – Sebuah aksi protes dilakukan oleh sejumlah masyarakat dari Kampung Noglait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga Papua pasca meninggalnya salah satu warga bernama Markus Gwijangge pada 5 April 2022 lalu. Masyarakat menduga bahwa peristiwa tersebut merupakan korban salah tembak yang dilakukan oleh aparat setempat.

Rencananya, korban akan dibawa oleh masyarakat bersamaan dengan aksi protes ke kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga untuk selanjutnya diteruskan ke jajaran pos aparat keamanan untuk dimintakan pertanggungjawaban.

Kronologi Kejadian

Berdasarkan informasi yang behasil dihimpun, bahwa pada hari Selasa 5 April 2022 di salah satu pos aparat keamanan di wilayah Distrik Ilaga terdapat suara tembakan peringatan, kemungkinan karena terdapat hal mencurigakan namun belum diketahui detailnya. Hingga pada keesokan harinya (6/4), beberapa anggota masyarakat dari kampung Noglait mendatangi puskesmas untuk menjemput salah satu warganya Bernama Markus Gwijangge di rumah duka kampung Noglait yang diduga merupakan korban dari adanya tembakan peringatan tersebut. Selanjutnya kedatangan ambulance yang membawa korban tiba di Puskesmas Kenyam untuk dilakukan pemeriksaan.  

Hukum Adat dan Hukum Nasional di Papua

Adanya aksi protes dari masyarakat berkaitan dengan suatu kejadian tertentu di wilayahnya, bukanlah sebuah hal yang baru. Masyarakat di Papua kental dengan hukum adat sebagai rujukan dalam setiap peristiwa yang terjadi. Pemberian sanksi oleh petugas adat kepada pelaku pelanggaran adat sampai dengan saat ini masih sangat kental dan diakui oleh masyarakat adat setempat. Penggantian ganti rugi biasanya menggunakan uang atau babi.

Namun dalam perjalanannya, Sebagian dari tradisi hukuman adat tersebut kemudian mengalami kompromi dengan hukum nasional, terutama bagi daerah-daerah yang sudah membuka diri dengan masyarakat pendatang serta menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan negara Indonesia. Adanya konsekuensi bagi setiap pelaku yang melakukan pelanggaran hukum diharapkan akan lebih condong pada penerapan hukum nasional. Tentunya melalui kesepakatan kedua belah pihak yang difasilitasi tokoh masyarakat setempat.   

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyatakan bahwa hukum di Indonesia berbeda dengan hukum adat di Papua untuk kasus tindak pidana seperti pembunuhan. Hal tersebut berdasarkan pengalamannya menjadi Kepala Kepolisian Daerah Papua pada 2012-2014.

Sistem hukum di Indonesia dalam menangani kasus pembunuhan, misalnya, sudah mengatur mulai proses di kepolisian hingga penahanan. Namun, dalam hukum adat di Papua, ada kompensasi yang harus dibayarkan dari pelaku kepada korban. Menurutnya, warga suku di Papua berkewajiban mengikuti arahan kepala suku. Jadi, apabila terjadi kasus tertentu, kepala suku wajib melindungi anggotanya.

Dicontohkan apabila terdapat anggota suku ada yang terbunuh, tidak menutup kemungkinan terjadi perang antar suku. Kepala suku bisa mendeklarasikan untuk perang demi melindungi anggota suku. Bahkan mekanisme perang pun teratur. Kedua pihak menyepakati waktu perang dan jeda di sela-sela waktu perang.

Namun Tito menegaskan, hukum adat tersebut tidak bisa diterapkan di Tanah Air. “Tapi, kalau diterapkan hukum nasional, kacau,” ujarnya. Sebab, ia menilai hukum adat tersebut bisa termasuk dalam kategori pembunuhan. Bagi mereka, hukum tidak bisa selesai hanya sampai jaksa. Tapi ada tuntutan berupa uang yang akan diserahkan kepada keluarga korban dan sisanya untuk pesta suku.

Tito menuturkan, suatu ketika, terjadi perang suku di sebuah wilayah soal sengketa tanah. Perang tersebut mengakibatkan beberapa korban meninggal. Terdapat istilah bayar kepala dan bayar darah. Bayar kepala adalah memberikan kompensasi bagi korban yang meninggal. Sedangkan bayar darah adalah kompensasi untuk korban yang terluka.

Tito mengatakan nilai kompensasi yang diminta korban bisa mencapai ratusan juta. Apabila nilai kompensasi belum disepakati, perang suku bisa berlanjut hingga sebulan. Menurut Tito, negara tidak boleh membiarkan pembunuhan terjadi. Ia pun akhirnya mengerahkan pasukan gabungan dari TNI dan Polri untuk mencegah perang semakin memanas.

Masyarakat Agar tidak Terprovokasi

Berangkat dari hal tersebut, Sehubungan dengan adanya aksi protes dari masyarakat Kampung Noglait di distrik Kenyam Kabupaten Nduga terkait adanya kejadian warganya yang tertembak, maka diharapkan peran dari tokoh adat, pemerintah daerah, serta dari pihak aparat keamanan untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan sehingga tidak timbul adanya hal-hal yang tidak diinginkan melibatkan massa serta kerawanan provokasi yang mungkin ditimbulkan.

Hingga kini proses pengusutan terkait adanya korban yang diduga salah sasaran tersebut masih berlangsung, masyarakat Kampung Noglai agar mampu bersikap bijak dengan tidak bersikap gegabah sehingga situasi wilayah tetap aman serta kondusif.

Adanya kejadian tersebut hendaknya juga menjadi pembelajaran bersama bagi seluruh pihak untuk bahu-membahu saling menjaga keamanan dan ketentraman. Saling percaya, saling menyapa, hingga saling hilangkan rasa curiga. Karena pada akhirnya, kedamaian di seluruh penjuru wilayah Papua menjadi harapan bersama bagi seluruh masyarakat didalamnya. Sa Ja Ko, Ko Jaga Sa. Kitong Semua Selamat.

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.