oleh

Alasan Presiden Jokowi Bagi-bagi 2.500 Sertifikat Tanah di Ponorogo

-politik-39 Dilihat

Pada kegiatan kunjungan kerja hari kedua di Jawa Timur, Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat tanah kepada warga Ponorogo.

Sebanyak 2.500 tanah dibagikan kepada warga Ponorogo, di Alun-alun Ponorogo, sore itu.

Secara simbolik, Presiden Jokowi menyerahkan langsung sertifikat kepada 12 warga Ponorogo. Setelah pembagian secara simbolik, Presiden Jokowi meminta ribuan warga yang telah menerima sertifikat tanah diminta mengangkat sertifikat yang baru mereka terima.

“Bapak ibu semuanya sudah terima sertifikat ini (tanah) semuanya, coba bisa diangkat. Biar kelihatan, semuanya, bahwa sertifikat sudah dibagikan. Jangan diturunkan dulu, mau saya mau hitung. Dari sini, 1,2,3,4,5,….28, 29, 30, 2500, betul. Kalau nggak dihitung, nanti ada yang belum nerima nanti. Nggih, 2500 sertifikat, sore hari ini sudah diterimakan kepada bapak ibu sekalian,” kata Presiden Jokowi yang kemudian disambut tepuk tangan warga.

Presiden Jokowi mengatakan, pada era pemerintahannya, ia ingin pembuatan sertifikat tanah milik rakyat dipercepat.

Sebab, pada saat ia melakukan peninjauan ke daerah, dia banyak menjumpai sengketa tanah.

“Pertanyaannya, kenapa sih sekarang sertifikat ini kita percepat, diberikan kepada masyarakat, apa sebabnya? Setiap saya masuk ke desa, saya kan senangnya masuk ke desa, masuk kampung, ke daerah, selalu yang saya dengar adalah sengketa tanah, sengketa lahan, itu ada di mana-mana,” kata Jokowi.

Calon presiden nomor urut satu ini mengatakan, hampir di seluruh daerah di Indonesia terjadi sengketa tanah.

Tidak hanya antar warga atau antar keluarga, namun juga antar warga dengan pemerintah daerah, dan ada juga antar warga dengan BUMN.

“Nggak di Jawa Timur, di Jawa, Sumatera, Kalimantan,Maluku, Sulawesi, NTB, NTT, Sulawesi, Papua, ada semua yang namanya sengketa lahan,” katanya.

Terjadinya sengketa lahan, kata Jokowi, disebabkan karena masih banyak tanah di Indonesia ini belum bersertifikat.

“Kenapa itu terjadi, karena di seluruh tanah air, di Indoensia, harusnya yang disertifikatkan, semunya 126 juta sertifikat. Tetapi sampai 2015, data yang saya terima baru 46 juta, artinya masih kurang 80 juta yang belum bersertifikat, karena itu, bapak ibu sekalian harusnya berbahagia, karena sudah pegang sertifikat,” ujar Jokowi.

Capres petahan ini mengatakan, dahulu, dalam setahun Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya memproduksi 500 sertifikat dalam setahun. Jokowi mengatakan, dibutuhkan 160 tahun, bila ingin seluruh tanah di Indonesia bersertifikat.

“Dulu-dulu, setahun Kanwil BPN di dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote, produksinya hanya 500 ribu. Artinya kalau 80 juta, bapak ibu sekalian nunggunya 160 tahun,” katanya.

Dia pun bercanda, dengan menanyakan kepada warga yang hadir, apakah ada yang mau menunggu proses pembuatan sertifikat tanah, hingga 160 tahun.

“Apa ada yang mau, coba tunjuk jari, saya beri sepeda, tapi menunggu 160 tahun,ada yang mau. Silahkan sini maju, yang mau. Itulah kenapa sertifikat ini dipercepat,” kata Jokowi.

Dia menjelaskan, pada 2016, ia memberikan target kepada Kementerian ATR/BPN, 5 juta sertifkat dalam setahun, dan terlampaui.

Kemudian pada tahun 2018, ia memberi target, 7 juta sertifkikat dalam setahun, dan juga terlampaui target.

“Saya pikir nggak selesai, dari 500 ribu ke 5 juta, ternyata Alhamdulilah selesai 5,4 juta, 2017. Tahun 2018, saya beri target, saya naikan 7 juta, laporan yang saya terima, telah diselesaikan 9,4 juta sertifikat,” jelasnya.

apabila target yang ia berikan selalu tercapai, kata Jokowi, maka seluruh tanah di Ponorogo akan bersertifikat pada 2023.

“Kalau percepatannya seperti ini terus. Di Ponorogo akan selesai pada 2023, yang janji pak menteri bukan saya, tapi kita ingat-ingat semua, pak menteri,” katanya.

Dia menambahkan, sertikat tanah merupakan tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki.

Warga yang sudah memiliki sertifikat tanah, bisa memiliki bukti kuat, apabila ada pihak yang ingin mempermasalahkan tanah yang dimiliki.

Jokowi juga berpesan kepada warga penerima sertifikat tanah, agar menjaga dan merawat baik-baik sertifikat yang diterima.

Di antaranya dengan melapisi sertifikat dengan plastik, membuat salinan fotocopy, dan menyimpan di tempat yang aman.

Jokowi tidak melarang, apabila sertifkat yang diterima warga tersebur dijadikan agunan untuk pinjaman uang di bank.

Namun, sebaikan, uang hasil pinjaman tersebut digunakan untuk modal usaha, bukan untuk membeli motor, misalnya.



Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul Ini Alasan Presiden Jokowi Bagi-bagi 2.500 Sertifikat Tanah di Ponorogo, http://surabaya.tribunnews.com/2019/01/04/ini-alasan-presiden-jokowi-bagi-bagi-2500-sertifkat-tanah-di-ponorogo?page=3.
Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Iksan Fauzi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.