Manuver para pegawai KPK TWK ini pun membuat geleng-geleng kepala karena seakan melakukan kampanye hitam terhadap seseorang yang sudah tidak punya bukti kuat melanggar tindak pidana korupsi.
Berita Utama
Kategori: politik
Manuver Politik Pegawai KPK yang Tidak Lolos TWK Sudah Saatnya Dihentikan
kepada 51 pegawai lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinonaktifkan agar menghentikan manuvernya yang cenderung bernuansa politis. Mengingat, sudah sepatutnya mereka menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan polemik TWK di dalam internal KPK.
Pelaksanaan TWK Tidak Melanggar HAM
es wawasan kebangsaan (TWK) tak ada hubungannya dengan pelanggaran HAM. “Kami juga mendukung KPK, misalnya, tidak mau hadir di Komnas HAM. Apa urusan kewarganegaraan itu urusan pelanggaran HAM,” ujar Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR
Tidak Ada Pelanggaran HAM Pada TWK KPK
tidak ada hubungan antara urusan kewarganegaraan dengan persoalan pelanggaran HAM.
Alih Status Pegawai KPK Tingkatkan Profesionalitas
Jika semua pegawai KPK dijadikan aparatur sipil negara, bukan berarti mereka harus ABS alias ‘asal bapak senang’ seperti pada zaman orde baru. Penyebabnya karena pemerintah mempersilahkan tiap pegawai KPK untuk bersikap kritis seperti biasanya dan tak usah malu-malu dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahkan ketika KKN dilakukan di lembaga pemerintahan, mereka masih boleh untuk membongkar kasusnya.
Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN Kuatkan Upaya Pemberantasan Korupsi
alih status pegawai KPK sebagai ASN seharusnya mampu meningkatkan upaya pemberantasan korupsi secara lebih sistematis.
Ngabalin Tak Terima TWK Disebut Upaya Pelemahan KPK
“Jadi maksudnya kalau teman-teman menyebutkan ada intervensi ada upaya untuk membuang pihak-pihak mereka itu pasti tuduhan yang tidak mendasar. Saya mau bilang bahwa itu adalah tuduhan yang sungguh-sungguh sangat menyesatkan publik,” ujar Ali Mochtar Ngabalin kepada wartawan.
Tuduhan Pelemahan KPK Melalui TWK Tidak Berdasar
Saya mau bilang bahwa itu adalah tuduhan yang sungguh menyesatkan publik,” kata Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, dilansir Antara
- 1
- 2
- 3
- …
- 140
- Berikutnya
No More Posts Available.
No more pages to load.