oleh

DPR Dukung Pemerintah terkait Bansos di Masa PPKM Darurat

Indonesiabangsaku, Jakarta – Pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan untuk mengurangi beban masyarakat dan instansi yang terdampak Covid-19. Menurut DPR, pemerintah dalam posisi siap menambah bantuan andai kebijakan PPKM Darurat diperpanjang.

Berdasarkan data per Senin, 12 Juli, dapur umum Balai Wyata Guna Bandung menyalurkan 4.686 butir telur atau sebanyak 2.343 paket. 503 paket untuk tenaga kesehatan di RSUD Kota Bandung, 480 paket disalurkan ke Rumah Sakit Bhayangkara, 600 paket untuk Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan 538 diserahkan ke Rumah Sakit Al Ikhsan.

Kemudian, 50 paket telur untuk Rumah Sakit Muhammadiyah, warga isoman di Balai Wyata Guna mendapatkan 17 paket, warga isoman di Cibeureum 35 paket, personel linmas Kelurahan Pasir Kaliki menerima 10 paket, Tim TAGANA dan Penerima Pelayanan mendapatkan 40 paket, serta angota Polsek Cicendo mendapatkan 70 paket.

Di Jakarta, dapur umum Kementerian Sosial dipusatkan di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta. Dapur umum TMPNU Kalibata rata-rata memproduksi 15 ribu kotak makanan siap saji dan 15 ribu butir telur rebus setiap hari.  

BACA JUGA : Bantuan PPKM Darurat, Ada Bansos Tunai hingga Diskon Listrik

Kemudian, Kemensos telah menambah pendirian 3 dapur umum di tiga kota, yaitu Bogor, Yogyakarta dan Bali. Sehingga jumlah dapur umum yang operasional saat ini sebanyak tujuh dapur umum.

Sedangkan bantuan sosial tunai (BST) sudah diserahkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sejak beberapa hari lalu. Penyalurannya melalui PT Pos selama dua bulan. BST merupakan bantuan sosial khusus untuk 10 juta keluarga dengan indeks Rp300 ribu/KPM/bulan.

Akslerasi Perlindungan Sosial

Kementerian Sosial juga mengakselerasi program perlindungan sosial sebagai langkah pendukung pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat. Kemensos mempercepat pencairan bantuan sosial.

Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai (BPNT) atau Kartu Sembako merupakan Bansos reguler dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dengan target berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penyaluran PKH dan BPNT/Kartu Sembako dilakukan melalui jaringan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara).

Adapun PKH menjangkau 10 juta KPM dengan indeks berdasarkan komponen dalam keluarga. BPNT/Kartu Sembako, saat ini, menjangkau 15,93 juta KPM dengan indeks Rp200 ribu/KPM/bulan. BPNT/Kartu Sembako yang saat ini menjangkau 15,93 juta KPM, kembali ditingkatkan jangkauannya untuk 18,8 juta KPM. 

Kemensos melalui Perum Bulog juga menyalurkan beras seberat 10 kg kepada KPM BPNT/Kartu Sembako dan BST. Dengan bantuan beras, pemerintah berharap masyarakat terdampak pandemi bisa tercukupi kebutuhan dasarnya.

Kalau PPKM Darurat diperpanjang, anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno yakin pemerintah kembali menggelontorkan bantuan sosial. “Pemerintah siap mengucurkan tambahan anggaran bantuan sosial. Mekanismenya sudah diatur dalam Undang-Undang APBN 2021,” ujar Hendrawan kepada wartawan.

Hendrawan menilai pemerintah mengalokasikan anggaran sangat besar untuk berbagai program bantuan sosial. Menurut dia, akselerasi penyerahan bantuan sosial mesti ditingkatkan apalagi di masa PPKM Darurat. “Program sosial lembaga-lembaga pemerintah dan BUMN juga diharapkan dipergencar. Kita harus all-out,” katanya.

Selain itu, Hendrawan menilai solidaritas sosial, disiplin sosial, dan sinergitas antar komponen masyarakat harus dimaksimalkan. “Jangan lupa, Indonesia adalah negara dengan indeks kedermawanan sosial yang tinggi, salah satu yang tertinggi di dunia,” ujar Hendrawan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *