oleh

Implementasi Otsus Tetap Dengarkan Aspirasi Masyarakat Papua

Indonesiabangsaku, Jakarta Pada 15 Juli 2021, Pemerintah bersama DPR mengesahkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Otonomi Khusus (Otsus) Papua untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua yang telah berjalan selama 20 tahun.  Tujuan Otsus Papua itu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua serta mempersempit kesenjangan antara masyarakat Papua dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menunjukkan, Papua dan Papua Barat masih menjadi provinsi yang cukup tertinggal di Indonesia.

Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Ahmad Hidayah, memaparkan data-data pembangunan yang telah berjalan selama 20 tahun di Papua dan Papua Barat. “Dari tiga aspek yang dinilai yaitu kesehatan, pendidikan, serta ekonomi, dapat dikatakan bahwa implementasi Otsus di Papua dan Papua Barat belum berjalan seperti yang diharapkan,” ucapnya, dalam diskusi The Indonesian Forum (TIF) bertajuk, “Evaluasi dan Proyeksi Otonomi Khusus Papua”, di Jakarta.

Baca Juga : Otsus Papua Perbaiki Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan

Ahmad menambahkan, revisi UU Otsus Papua harus selaras dengan semangat saat pertama kali Otsus tersebut diberikan. Jangan sampai implementasi UU Otsus Papua hanya menggunakan logika “Jakarta”, tanpa mengindahkan aspirasi dan melibatkan partisipasi dan kontribusi yang signifikan dari masyarakat Papua dan Papua Barat

Dalam diskusi yang berlangsung secara daring ini, Anggota Pansus Revisi UU Otsus Papua DPR, My Esti Wijayati, mengatakan, pembahasan perubahan UU Otsus Papua menggunakan pendekatan yang ditujukan demi kesejahteraan Orang Asli Papua. “Melihat landasan filosofis, UU Otsus Papua dibuat dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar Orang Asli Papua, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial-budaya, perlu diberi kepastian hukum,” papar Esti.

Pembicara lainnya, Fientje Yarangga, aktivis senior Papua, mengungkapkan bahwa sangat penting untuk mengakhiri kebiasaan kekerasan verbal, yang merusak mental bahkan menjatuhkan harga diri Orang Asli Papua. Kemudian, memberikan ruang yang seluasnya dan bebas untuk Orang Asli Papua mengekspresikan kegiatan budaya mereka. Sebab, dia melihat, saat ini sudah terjadi genosida budaya, terkikisnya nilai-nilai yang dianut Orang Asli Papua.

BACA JUGA : Papua akan lebih baik Berkat Otsus

Selanjutnya, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Jayapura, Orpa Nari, mengungkapkan bahwa perubahan UU Otsus Papua diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih besar kepada perempuan yang ada di tanah Papua untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan. Menurut Orpa, keterlibatan pemerintah Jayapura sangat baik dalam pemberdayaan perempuan Orang Asli Papua. 

“Hal ini harus ditiru kabupaten dan kota lain di Papua untuk melibatkan perempuan sebagai agen pembangunan di Papua. Kita berharap pemerintah memberikan ruang seluas-luasnya kepada perempuan Orang Asli Papua,” ucap Orpa.

Pembicara terakhir, Tenaga Ahli Utama Bidang Papua Kantor Staf Presiden (KSP), Theofransus Litaay, mengatakan bahwa sejak 2016, Presiden Jokowi telah mengingatkan untuk menggunakan pendekatan budaya yang menghormati kearifan lokal dan menempatkan rakyat Papua menjadi subjek penting dalam pembangunan di tanah Papua. Cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat.

Diskusi ini ditutup dengan semangat untuk bersama mengawal pelaksanaan Otsus di Papua dan Papua Barat di berbagai aspek dengan perspektif HAM, inklusi, dan partisipasi. Agar kebijakan Otsus menjadi lebih relevan dalam menjawab aspirasi masyarakat Papua. Pemda juga diharapkan proaktif dan responsif dalam menjalankan kebijakan terkait Otsus dengan melibatkan masyarakat Papua untuk mendapatkan manfaat Otsus yang optimal.

Pendekatan kekerasan harus dihentikan dalam mengatasi permasalahan di Papua. Masukan dari masyarakat Papua harus dilihat sebagai kepedulian dan partisipasi untuk Papua dan Papua Barat yang lebih baik, serta menghargai Orang Asli Papua.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *