oleh

Kubu Prabowo Sandi Diminta Hormati Proses Hukum Di MK

IndonesiaBangsaku.com – Tim Advokasi Jokowi-Ma’ruf Amin‎, Taufik Basari mengatakan, masyarakat Indonesia sudah cukup cerdas dalam menilai sesuatu hal. Masyarakat tidak terpengaruh lagi dengan pernyataan tanpa didukung fakta. Hal ini dia katakan Taufik terkait dengan adanya tudingan Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, yang mengatakan Pemilu 2019 merupakan pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia.

“Saya yakin masyarakat di Indonesia ini sudah cukup cerdas membedakan mana pernyataan yang berbentuk propaganda, mana yang merupakan fakta,” kata Taufik Basari saat dihubungi, Rabu (29/5).

“Kita sama-sama paham bahwa pemilu semasa Orba sangat tidak demokratis, sehingga jika dikatakan sekarang sebagai pemilu terburuk, itu jauh dari fakta,” ‎tambahnya.

Menurut Taufik Basari, Prabowo-Sandi yang sudah memercayakan sengketa pemilu kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Maka semua pihak harus menghormati proses yang terjadi di MK, termasuk menerima apapun hasil putusannya.

“Kalau kita tidak percaya buat apa kita lakukan permohonan ke MK. Karena itu, kita sama-sama mesti menjaga marwah MK,” katanya.

Para pembuat undang-undang, tambah Taufik Basari, sudah membuat sistem pemilu sedemikian rupa dengan mengoptimalkan peran penyelenggara pemilu dan pengawasannya seperti penguatan peran Bawaslu, Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dan sebagainya.

Masing-masing lembaga itu, ada perannya sesuai dengan sistem yang dibangun dalam ketentuan pemilu. Sistem dan prosedur itu disusun secara bersama oleh para pembuat hukum, termasuk wakil-wakil rakyat dari partai-partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi.

“Tentu sebagai pembuat undang-undang harus turut bertanggung jawab atas sistem yang sudah dibuat. Kita semua punya kewajiban moral untuk menjaga sistem itu,” katanya.

Selain itu, ‎Wakil Ketua TKN Jokowi-Amin, Arsul Sani mengatakan, dalam menghadapi sengketa Pilpres di MK, pasangan nomor urut 01 ini terus memperkuat tim advokasi dalam menghadapi gugatan sengketa Pilpres.

Sejumlah advokat kenamaan direkrut untuk bergabung bersama pengacara Yusril Ihza Mahendra, Teguh Samudera, Trimedya Panjaitan, Luhut Pangaribuan, Dini Purwono, Irfan Pulungan, dalam bersidang di MK sebagai pihak terkait.

Salah satu advokat yang direkrut itu adalah Taufik Basari, kader Nasdem.‎ “Taufik Basari bergabung dengan tim advokasi pak Jokowi-Ma’ruf Amin untuk bersama-sama menghadapi gugatan sengketa pilpres di MK,” ujar Arsul.

Menurutnya, ‎Taufik Basari merupakan pengacara spesialis perkara di MK, sebagai kuasa hukum perkara sengketa pemilu, pilkada maupun pengujian Undang-Undang.

‎Sementara, Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, ‎yang disampaikan oleh BW, sapaan akrab Bambang Widjojanto tidak didasarkan pada data dan bukti yang jelas. Menurutnya Pemilu 2019 ini lebih baik dari pada saat Orde Baru.

“Itu merupakan pernyataan yang ahistoris, serta tidak didasarkan pada data dan argumen yang jelas,” ujar Pramono.

Pramono mengatakan, ‎beberapa perbedaan antara pemilu saat ini dengan era Orde Baru. Pertama jumlah parpol pesertanya dibatasi tidak boleh lebih dari tiga, kedua tidak boleh ada calon presiden penantang. Ketiga ‎semua caleg harus melalui proses penelitian khusus (litsus) oleh aparat utk dinyatakan bersih diri.

‎Kemudian contoh keempat, adalah penyelenggara pemilu tidak independen karena di bawah Depdagri, sedangkan pengawas pemilunya di bawah kejaksaan. Kelima, tidak boleh ada pemantau pemilu, dan keenam ada sekian jumlah kursi gratis di DPR yang tidak dipilih dalam Pemilu bagi TNI dan Polri.

“Bagi saya seberapapun banyaknya masalah yang ada pada pemilu-pemilu pasca reformasi, termasuk Pemilu 2019, sudah bisa dipastikan masih jauh lebh baik dari Pemilu selama Orde Baru,” tegasnya.

Sekadar informasi, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto membandingkan antara Pemilu 1955 dengan Pemilu 2019 sangat jauh berbeda. Pemilu paling demokratis justru terjadi di awal perang kemerdekaan. Kata mantan pimpinan KPK ini, inilah pemilu terburuk di Indonesia selama Indonesia pernah berdiri.

Atas dasar ini pengajuan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sangat penting. “Akan diuji apakah dia (MK) pantas untuk menjadi suatu mahkamah yang akan menorehkan legacy dan membangun peradaban kedaulatan di masa yang akan datang,” katanya.

Adapun, Dalam gugatannya ke MK, Prabowo-Sandi diwakili tim hukum yang diketuai Bambang Widjojanto (BW). Saat mendaftarkan gugatan, tim Prabowo-Sandi mengajukan 51 bukti gugatan.

Sementara MK akan menggelar sidang perdana pada 14 Juni 2019. Kemudian, MK akan memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan. Jika berlanjut, sidang berakhir pada 24 Juni 2019. Selanjutnya, vonis akan dibacakan pada 28 Juni 2019.‎

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *