oleh

Tuntutan Berlebihan Dan Memaksa, BPN Lebih KPU dari KPU, Lebih MK dari MK

Ini salah satu ketidakkonsistenan yang diambil atau ditunjukkan oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi. Dimana sikap tersebut diungkapkan oleh Sufmi Dasco, Ketua Direktur Bidang Advokasi dan Hukum BPN. Sikap tersebut bisa disebut plin-plan karena betapa kemarin sangat ngotot mengatakan tidak akan membawa kecurangan-kecurangan yang mereka temukan selama pesta demokrasi waktu lalu. Tapi kini?

Seperti yang dilansir oleh kompas.com (21/5/2019), BPN mengmbil jalan ke plin plan an dalam langkah mereka. Hal tersebut terpaksa dilakukan dan diputuskan setelah selesi rapat internal mereka. Sebagai respon terhadap putusan dari KPU yang ternyata oleh KPU mengumumkan hasil pemilu tersebut pada waktu dini hari tadi pagi.

Tampak ketidaksiapan dari BPN ataupun penggerak massa people power atas kecepatan KPU yang terlebih dulu melangkah dari pada BPN. Sehingga KPU bisa dibilang akan liburan besok karena tugas mereka telah usai.

Meskipun demikian BPN sendiripun bisa dibilang tidak terkejut dengan keputusan dari hasil penetapan pleno oleh KPU Pusat. Sebab mereka tahu dan merasa mustahil bahwa mereka bisa mengejar ketertinggalan selisih suara Jokowi-Maruf yang justru jauh lebih banyak dari pada Situng KPU yang tampak dimonitor KPU.

Makanya mereka berharap massa people power bisa menghentikan langkah KPU untuk segera mengumumkan hasil yang didapatkan oleh mereka.

Kemudian bersikap akan menempuh jalur-jalur konstitusional yakni lewat hukum. Padahal sekali lagi hal tersebut bukanlah sikap mereka yang lantang menolak MK. Sebab lebih memilih atau melakukan gerakan people power yang oleh Amien Rais merevisinya menjadi Gerakan Kedaulatan Rakyat.

Saat itu tidak memilih MK, karena katanya mereka punya pengalaman buruk di MK di pilpres lalu. Punya banyak ribuan hingga ratusan ribu bukti kecurangan. Hingga katanya MK sama sekali tidak mau melihat bukti yang mereka sodorkan.

Padahal jika tidak ada kaitannya, apakah MK harus memeriksa bukti atau berkas yang sama sekali tidak signifikan dengan perkara yang mereka bawa? Apakah MK sebodoh itu mau dikerjain oleh orang-orang BPN yang mungkin menyodorkan bukti-bukti bodong, atau saksi-saksi bodong? Sebab jika melihat jejak digital mereka, sama sekali saksi-saksi yang dikirim bukanlah saksi-saksi yang kredibel atas kasus mereka.

Tapi akhirnya terpaksa juga di tahun ini dan dalam waktu dekat akan mempersiapkan segala berkas-berkas untuk diajukan ke MK. Meskipun kemarin data-data kecurangan mereka sampaikan justru mendapatkan penolakan langsung oleh Bawaslu. Karena hanya melampirkan hasil laporan print out dari berbagai media-media yang ada. Dan tidak menunjukkan data-data valid pendukung dari pemberitaan adanya kecurangan tersebut.

Tapi saat akan menghadap ke MK, masihkah akan juga melampirkan data kecurangan versi saat menghadap ke Bawaslu waktu lalu?

Salut Buat KPU

Ini adalah salah satu tindakan bijak dari Komisi Pemilihan Umum di dalam menyikapi pergolakan-pergolakan politik yang kian tajam yang terus terjadi. Dan patut kita apresiasi. Sebab langkah-langkah yang diambil merupakan solusi yang tepat untuk mengurangi tendensi politik yang kian menajam.

Seperti yang dilansir oleh kompas.com (21/5/2019), KPU akhirnya mengumumkan kemenangan dari pasangan dengan nomor urut 01, Jokowi-Maruf. Bahkan jika dilihat dari kinerja dan kesungguhan mereka, maka sesungguhnya pekerjaan mereka sebenarnya jauh lebih berat dari petugas KPPS. Yang oleh pasukan People Power terus menerus mengangkat isu kematian petugas KPPS yang hingga ratusan orang.

Kenapa tidak memandang dari sisi positif yang ada? Bahwa jauh sesungguhnya tugas mereka tidaklah mudah. Selalu kerap kena kritik, selalu dituduh-tuduh yang bukan-bukan, tapi mereka tetap bekerja dengan iklas. Dan akhirnya mereka boleh menyelesaikannya semua hari ini, Selasa (21/5) pada dini harinya.

Lagi pula mereka bisa dikatakan berprestasi di dalam penyelesaian tahapan demokrasi mulai dari awal hingga selesainya. Mulai dari hitung manual di tingkat TPS, Desa, Kecamatan, Kota dan Kabupaten, Provinsi dan akhirnya KPU pusat bisa selesai satu hari sebelum waktu masa tenggat dari KPU mengumumkan hasilnya. Dan itu adalah wewenang KPU di dalam menentukan kapan akan diumumkan dan kapan akan tidak diumumkan. Yang penting tidak melewati masa paling lama penetapan hasilnya.

Jadi jika sudah demikian, massa people power mau apa lagi? Mau buat apa kumpul-kumpul di depan KPU dan Bawaslu. Lebih baik pulang saja, banyak ibadah sholat di rumah, tekun menyelesaikan ibadah puasanya. Daripada panas-panasan di depan KPU, tak jelas tujuan mau ngapain?

Jika memang tidak puas, yah sudah lanjut melalui koridor hukum yang tepat. Lanjutkan ke plin plan an mu. Sebab kalian mungkin merasa lebih KPU dari KPU juga sekaligus lebih MK dari MK.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *