oleh

DPD RI Tolak Referendum Aceh “ NKRI Final Harga Mati”

IndonesiaBangsaku.com – Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyatakan DPD RI menolak dengan keras wacana referendum Aceh yang digulirkan oleh Ketua Partai Aceh Muzakir Manaf, yang juga Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pasca Pemilihan Umum 2019

Pernyataan tegas itu disampaikan Senator asal Maluku Nono Sampono dalam jumpa pers di Gedung Nusantara III, Senayan Jakarta. Jum’at, 31 Mei 2019.

Menurutnya pandangan maupun wacana referendum harus diluruskan karena tidak ada dasarnya. NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD RI 1945 bagi rakyat Aceh itu sudah final.

Bersatunya wilayah nusantara dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai ke Pulau Rote, kata Mantan Ka Basarnas ini, adalah kesepakatan bersama melalui penderitaan perjuangan seluruh komponen bangsa.

“Dari sudut pandang hukum sudah jelas Tap MPR Nomor 8 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 mencabut masalah referendum. Sementara itu, peraturan turunannya, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum telah dicabut melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999. Undang-Undang tersebut disahkah oleh Presiden BJ Habibie pada 23 Maret 1999.

“Artinya jelas konstitusi di Indonesia tidak mengakui adanya referendum karena mencabut itu semua,” tegasnya.

Nono memperisalhkan, semua elemen bangsa boleh berjuang atas nama apa pun tetapi tidak menyentuh atau mengganggu ranah kedaulatan negara, karena NKRI telah final “harga mati”.

“Jangan ada lagi derita rakyat, air mata dan darah tumpah di bumi Indonesia!” tegasnya.

Nono Sampono yang juga Mantan Komandan Korps Marinir, menjelaskan, negara kesatuan Indonesia yang baru berusia 73 tahun ini sedang berproses, dan 17 Agustus 1945 berdirinya negara Negara Indonesia adalah puncak dari perjuangan seluruh elemen bangsa.

“Bagi sebuah negara, usia 73 tahun, masih sangat belia. Karena itu, jangan pertaruhkan lagi kedaulatan dan keutuhan NKRI. Saya ajak seluruh elemen bangsa Indononesia berjuang pada koridor hukum melalui perwakilan berjenjang dari daerah sampai tingkat pusat gunakanlah itu termasuk kami DPD RI,” ujarnya.

Menurutnya, DPD RI sebagai representasi daerah akan melakukan pendekatan preventif sesuai tugas dan kewenangannya, dan berjuang untuk kesejahteraan daerah.

“Saya ingin mengajak seluruh elemen bangsa jangan terprovokasi, terlalu mahal harganya mempertaruhkan kedaulatan negara ini, hukum konstitusi sudah jelas tidak ada negosiasi terhadap kedaulatan negara. Sekali lagi saya tegaskan, jangan sampai ada derita rakyat, air mata dan darah tumpah di Bumi Indonesia, karena NKRI sudah final,” pungkas Nono Sampono

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *