oleh

Pemulihan akses internet di Papua, Pemerintah Wajib Lakukan kontra opini propaganda asing

Pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat hingga kini masih berlangsung. Layanan data telekomunikasi dihentikan sementara oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkoinfo) sejak 21 Agustus 2019. Ini dilakukan karena kericuhan yang di dua provinsi tersebut.

Kebijakan pemerintah itu dinilai kurang tepat. Pemulihan akses internet di Papua diperlukan sebagai upaya kontra opini propaganda asing terhadap keamanan di Papua. Pengamat intelijen dari Universitas Indonesia, Ridlwan Habib menyatakan pemerintah Indonesia belum terlihat melakukan upaya kontra opini. Salah satunya dengan mempublikasikan situasi nyata di Papua.

“Justru internet di Papua harus segera pulih. Tujuannya agar warga di Provinsi Papua dan Papua Barat bisa melakukan kontra opini atas propaganda asing,” tegas Ridlwan di Jakarta, Selasa (27/8).

Menurut dia, upaya pembatasan akses internet untuk menjaga situasi keamanan dan stabilitas di Papua dinilai tidak efektif. Karena propaganda negatif soal Papua justru dilakukan oleh pihak-pihak di luar negeri. “Kalau kita cek tagar-tagar yang menyerukan referendum dan free West Papua justru dari luar negeri. Terutama akun-akun dari Australia, New Zealand dan Inggris. Bukan dari Indonesia dan bukan dari Papua,” papar Ridlwan.

Dia menjelaskan dari mesin analisis Knowledge Enggine for Media Analysis (KEA) didapatkan data kejadian di Papua dipropagandakan negatif oleh akun-akun pro kemerdekaan Papua. Tuntutan referendum, foto-foto kekerasan dan korban-korban, disebarluaskan dari akun-akun yang IP address-nya di luar Indonesia.

Informasi situasi keseharian Papua, peluang investasi, pembangunan infrastruktur, penyamarataan harga, pasar-pasar baru di Papua harus disebarkan sebagai kontra opini negatif. “Tapi, itu tidak akan berhasil kalau internet dimatikan. Para pendukung Papua Merdeka itu tidak online di Papua. Mereka online dari luar negeri,” imbuhnya.

Dia mengusulkan pemerintah segera melakukan operasi kontra wacana yang masif di Papua. “KSP (Kepala Staf Presiden) bisa membawa rombongan jurnalis, influencer media sosial, blogger, dan humas pemerintah untuk melakukan pelurusan opini langsung dari Papua,” tuturnya.

KSP, lanjutnya, juga bisa mengajak youtuber-youtuber berpengaruh untuk menginap di Papua dan melaporkan situasi aman dan terkendali dari tanah Papua. Ridlwan mencontohkan youtuber seperti Atta Halilintar bisa diajak ke Papua. Sehingga ada opini yang berimbang di media sosial.

“Lawan opini dengan opini. Jangan justru dimatikan internetnya,” pungkas Ridlwan.

Hal senada juga disampaikan pakar keamanan Siber, Pratama Persadha. Dia menyebut pemerintah tidak seharusnya melakukan pemblokiran total. Sebab, akses internet juga bisa digunakan aparat dan masyarakat untuk menghasilkan kedamaian di Papua.

“Kita mengerti alasan dari pemblokiran tersebut. Yakni upaya pemerintah membatasi alur informasi yang liar dan berbahaya. Namun di sisi lain ada hak mengakses informasi yang dihalangi. Tentu ke depan ini tidak boleh menjadi satu jalan yang terus menerus ditempuh pemerintah. Karena jelas menjadi preseden buruk. Dalam situasi semacam ini, pemerintah sejak awal bisa menyusun langkah mitigasi,” kata Pratama di Jakarta.

Menurut dia, akses internet sebenarnya tidak hanya dipakai oleh oknum yang mengganggu keamanan. Namun, juga bisa dipakai aparat dan masyarakat untuk menghasilkan kedamaian. “Tinggal caranya bagaimana. Konten yang baik segera dipersiapkan. Konten yang mengakomodasi tokoh papua, budaya Papua serta konten yang bertujuan mengajak perdamaian,” papar.

Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (Communication dan Information System Security Research Center/CISSReC) ini.

Bahkan bila perlu, pernyataan sikap Presiden Jokowi yang mendukung perdamaian Papua dan penegakan hukum terhadap pelaku rasis, menjadi konten utama yang tersebar lewat internet. “Pemerintah pusat perlu menunjukkan seberapa besar komitmennya, dibanding memilih cara shutdown internet,” ucapnya. Pratama menilai membatasi akses internet jelas akan menarik perhatian dunia luar. Apalagi mengakses internet menjadi hak asasi manusia setelah disahkan PBB sejak 2016.

Gubernur Papua, Lukas Enembe berharap blokir internet di Papua segera dicabut. Menurutnya, banyak masyarakat yang mengeluh atas pemblokiran itu. Dia mengharapkan semua sisi informasi bisa secepatnya dibuka kembali. “Kondisi di Papua saat ini aman. Kalau ada mahasiswa ribut-ribut, kami sudah biasa hadapi. Akan tetapi, pembatasan internet memang dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Papua tidak tahu,” jelasnya.

Seperti diketahui, pemblokiran layanan data telekomunikasi di Papua dan Papua Barat dilakukan sejak 21 Agustus 2019 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkoinfo) karena kericuhan di dua provinsi tersebut. Itu terjadi karena sejak 19 Agustus 2019, ada aksi pembakaran toko, mobil, dan gedung DPRD di Fakfak, Sorong, serta Manokwari oleh massa yang memprotes insiden penangkapan dan ucapan rasial terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur.

Terpisah Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan, pembatasan akses internet dilakukan bertujuan untuk mencegah dan mengurangi informasi berita hoaks tentang Papua. Terutama dari oknum yang tidak menghendaki tanah Papua damai dan kondusif.

“Pembatasan pengurangan kecepatan internet pada akses foto dan video. Ini merupakan langkah penting dilakukan pemerintah untuk mengurangi berita tidak benar yang diterima masyarakat melalui media sosial,” tegas Tito di Jakarta, Selasa (27/8).

Dia mencontohkan, berita hoaks beredar yang memicu aksi demo warga di Papua tentang adanya mahasiswa Papua yang meninggal saat kejadian aksi rasisme yang disebarkan melalui media sosial. Informasi yang tidak benar terhadap kejadian rasisme mahasiswa Papua sengaja disebarkan oleh oknum tertentu itu langsung menyebar dan diterima warga tanpa mengecek kebenarannya.

Akibat penyebaran informasi berita bohong melalui media sosial, menimbulkan dampak aksi demo di berbagai wilayah di Papua dan Papua Barat. “Kondisi pembatasan kecepatan internet harus dilakukan pemerintah untuk menjaga keamanan negara,” papar mantan Kapolda Papua ini.

Tito menyebut, pembatasan pengurangan kecepatan internet juga pernah dilakukan pemerintah saat pelaksanaan sengketa Pemilu Presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu. Pencabutan akses kecepatan internet dapat dilakukan pemerintah setelah di Papua dan Papua Barat situasinya sudah dinyatakan benar-benar aman.

“Saya harapkan warga di Papua menjaga stabilitas Kamtibmas untuk menjamin pelayanan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dengan kondusif,” terang Tito

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *