oleh

Kemensos Sisir Keluarga Pra Sejahtera Untuk Pastikan Warga Papua Dapat PKH

Kementerian Sosial (Kemensos) menerjunkan tim validasi untuk mendata calon keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH) di Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat. Selain itu, validasi juga dilakukan di Kabupaten Nduga dan Kabupaten Puncak, Provinsi Papua.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, tim Kemensos akan bertugas selama 10 hari untuk menyisir warga tidak mampu atau keluarga pra-sejahtera yang belum mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah.

“Mereka akan mendata by name by address calon KPM PKH yang memenuhi kriteria yang ditentukan,” kata Agus dalam keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu (7/9/2019).

Agus menjelaskan, jumlah calon KPM yang akan dilakukan validasi sebanyak 751 keluarga. Mereka saat ini berada di Distrik Sausapor, Kabupaten Tambrauw.

“Verifikasi dan validasi akan dilakukan di Distrik Sausapor Kabupaten Tambrauw. Calon KPM akan diminta membawa identitas yang dibutuhkan setelah sebelumnya diberikan pemberitahuan melalui Dinas Sosial setempat,” tambah Agus.

“Warga tidak mampu di Kabupaten Tambrauw merupakan calon KPM PKH Akses, yaitu bantuan yang diberikan kepada warga tidak mampu karena kondisi geografis. Dengan dilaksanakannya validasi ini maka seluruh Kabupaten di Papua Barat sudah terjangkau PKH,” imbuh Mensos.

Dari 514 kabupaten/kota, tersisa satu kabupaten di Papua Barat dan dua kabupaten di Papua yang belum tersentuh PKH. Ada 914 kabupaten yang termasuk PKH Akses dan itu pun baru satu sampai dengan lima kecamatan per kabupaten yang sudah melaksanakan PKH.

Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat menjelaskan, Kemensos juga akan melakukan verifikasi dan validasi di Kabupaten Puncak dan Nduga.

Tercatat sebanyak 3.437 keluarga calon KPM di Distrik Ilaga Kabupaten Puncak dan sebanyak 294 keluarga berada di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.

“Mereka akan mendapatkan PKH Akses dan PKH Adaptif. Jika dalam validasi ditemukan ada unsur PKH maka mereka juga akan mendapatkan PKH. Unsur KPM PKH yang dimaksud adalah mereka mempunyai ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas dan lansia,” jelas Harry.

Tim ini terdiri dari enam orang yang diketuai oleh Agustinus Sunarman, Kepala Seksi Terminasi PKH dengan anggota Joko Purnomo sebagai Kepala Seksi Analisis dan Pemetaan Sumber Daya PKH, Fildza A’inun Nurya’ada, aalon pekerja sosial, Ahmad Fikri sebagau asisten TA Database Administrator, Joko Hariyanto, Leo Suta Negara sebagai Administrator Keuangan.

Mereka ini nantinya akan menelusuri seluruh wilayah di Distrik Sausapor, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat.

Harry menambahkan untuk mempermudah pencairan diketiga daerah tersebut Kemensos membuka peluang dilakukan pencairan secara offline dengan menggunakan mesin adc offline milik BNI dan Mandiri. Sedangkan untuk BRI mereka akan menggunakan Vsat.

Seiring dengan validasi calon KPM, Kemensos juga akan melakukan rekrutmen pendamping PKH secara offline karena sulitnya wilayah.

Harry Hikmat mencontohkan rekrutmen secara offline pernah dilakukan di sejumlah daerah di Papua yang mempunyai wilayah sulit seperti Distrik Asmat.

“Kriteria SDM PKH di Kabupaten Nduga, Puncak dan Tambrauw bisa kita sesuaikan yang tadinya Sarjana Sosial menjadi SMA. Yang penting diusahakan orang lokal. Idealnya satu pendamping bisa melayani 200-250 KPM. Untuk itu, jumlah SDM yang dibutuhkan di Kenyam sebanyak 2 orang,” jelas Harry.

“Sebenarnya tahun 2017 di Kabupaten Nduga sudah ada dua orang pendamping dan lima orang Administrator Pengolah Data. Namun, karena mereka tidak aktif, maka data KPM tidak masuk di BDT. Nah, sekarang mereka akan kita aktifkan kembali dibantu pendamping dari Wamena untuk melakukan verifikasi,” imbuhnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *