oleh

Akademisi Ini Setuju Dengan Revisi UU KPK

Indonesiabangsaku.com – Revisi UU KPK menuai pro-kontra di masyakarat sejak beberapa waktu belakangan. Ada yang menilai revisi tersebut berpotensi melemahkan KPK, tapi ada pula yang menilai sebaliknya. Praktisi hukum Hendra Karianga menilai revisi UU KPK diperlukan untuk memastikan lembaga anti rasuah ini semakin baik ke depannya.

“Saya bicara dari sisi akademis ya. UU KPK kita kan usianya hampir 18 tahun. Selama 18 tahun masyarakat memberi kepercayaan ke KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi. Tapi indeks korupsi kita stagnan, tidak turun-turun. Revisi UU KPK sepanjang memperkuat saya setuju,” ucap Hendra Karianga saat ditemui di Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Dosen tetap Pasca Sarjana dari Universitas Unkhair, Ternate menilai, revisi UU KPK diperlukan untuk mengatur sejumlah hal yang tidak ada dalam UU KPK saat ini.

“KPK bukan malaikat yang harus disakralkan, tidak. KPK dibentuk berdasarkan kondisi Indonesia pasca reformasi untuk memberantas korupsi. 18 tahun berlalu ternyata masih banyak yang harus dibenahi. Misalnya pengangkatan pegawai internal,” ucapnya.

Selain mengenai aturan pengangkatan pegawai, dia menilai perlu dibentuk adanya lembaga pengawas supaya kinerja KPK bisa dikontrol dan tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan.

“Kalau Presiden, DPR,MPR saja bisa diawasi, kenapa KPK tidak bisa diawasi ? Makanya perlu dibentuk lembaga pengawasan terhadap lembaga KPK, di UU KPK kan belum ada,” paparnya.

Hendra Kariaga juga menyoroti masalah penyadapan. Dia menganggap KPK selama ini terlalu vulgar dalam melakukan penyadapan. Bahkan terkait masalah rumah tangga sekalipun, disadap oleh KPK.

“Ketiga tentang penyadapan. Memang betul penyadapan bagian dari proses penyidikan kasus korupsi dan penyidik harus independen, netral. Tapi penyadapan ini kan menyangkut hak asasi orang, harus ada idzin. Ruang lingkup penyadapan harus diatur. Kita kan lihat menyangkut rumah tangga dibongkar habis di persidangan,” paparnya.

Sekalipun penyadapan oleh KPK perlu adanya idzin, Hendra Karianga tidak setuju jika proses peridzinannya melalui pengadilan. Yang paling tepat menurutnya, KPK meminta izin penyadapan kepada lembaga pengawas KPK.

“Minta idzinnya jangan ke eksternal, jangan ke pengadilan. Kalau ke pengadilan pasti bocor lah karena pasti ada jeda waktu agak lama. Paling tidak ada izin dari komisi pengawas. KPK ini kan lex apesialis namanya, uu khusus. Kalau UU khusus itu mengenyampingkan UU umum,” paparnya.

Dengan adanya revisi UU KPK yang justru memperkuat lembaga anti rasuah, Hendra Karianga meyakini KPK akan benar-benar menjadi lembaga superbody dalam hal pemberantasan korupsi di masa yang akan datang.

“KPK harus bisa menjadi kembaga superbody. Kuat dalam penindakan, kuat dalam pencegahan, kuat dalam independensi,” tandasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *