oleh

Polisi Minta OHCHR Tidak Intervensi Kasus Veronica Koman

IndonesiaBangsaku.com – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menyarankan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) agar tidak mengintervensi perkara tindak pidana penyebaran informasi palsu atau hoaks yang kini menjerat Veronika Koman sebagai tersangka.

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Frans Barung Mangera menegaskan bahwa tidak ada satupun pihak yang bisa mengintervensi proses penyidikan yang dilakukan tim penyidik Polda Jawa Timur atas nama tersangka Veronika Koman.

“Konstitusi ini dibuat dari kedaulatan Republik Indonesia. Jadi, tidak ada satu pun yang dapat intervensi,” kata Frans saat dihubungi, Rabu (18/9/2019).

Frans mengatakan bahwa jika PBB ingin memberikan masukan dan saran terkait penanganan perkara Veronika Koman itu, maka penyidik akan menampungnya. Namun, jika melakukan intervensi, kepolisian memastikan akan menolak hal itu secara tegas.

“Kalau ada yang memberikan masukan akan didengarkan republik ini, tapi tidak untuk menginterensi,” katanya.

Frans menjelaskan bahwa berkaitan dengan perkara Veronika Koman, tim penyidik sudah meminta Kapolda Jawa Timur untuk menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Veronika Koman. Hal itu dilakukan menyusul tidak hadirnya Veronika atas panggilan tim penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka hakatanya

“Hari ini panggilan terakhir. Jadi sesuai dengan perintah Kapolda, kami juga sudah meminta petunjuk agar diterbitkan surat DPO-nya,” katanya.

Sebelumnya, beberapa ahli Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) yaitu Clement Nyaletsossi Voule dari Togo, David Kaye Amerika Serikat, Dubravka Simonovi dari Kroasia, Meskerem Geset Techane dari Ethiopia dan Michel Forst dari Perancis mendesak Polri menghentikan perkara yang menjerat aktivis HAM Veronika Koman.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *