oleh

Koalisi Sipil: Kepercayaan Masyarakat Ada di Perppu KPK

IndonesiaBangsaku.com – Koalisi Save KPK mendesak Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait Undang-undang KPK hasil revisi atau Perppu KPK.

Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Fajri Nursyamsi menilai syarat ‘kegentingan memaksa’ dalam syarat objektif yang diatur Mahkamah Konstitusi (MK) sudah terpenuhi.

“MK sudah menggariskan bahwa ada tiga syarat objektif, pertama masalah hukum, kedua masalah ini harus diselesaikan dengan peraturan selevel UU. Ketiga untuk membuat UU, untuk mengisi kekosongan hukum atau untuk mengubah UU yang berlaku tapi tidak efektif itu tidak bisa melalui proses yang berjalan normal,” ujar Fajri dalam konferensi pers di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Minggu (6/10).

Fajri menilai Perppu KPK bisa diterapkan untuk mengatas UU KPK yang dia nilai bakal melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Menurut Fajri, bisa saja parlemen periode 2019-2024 merumuskan perundangan tentang penyelesaian hukum untuk mencabut aturan UU KPK versi revisi.

Namun langkah tersebut menurutnya bakal memakan banyak waktu, terlebih anggota dewan saat ini lebih banyak diisi wajah baru.

“Inilah kemudian kegentingan yang dipotret oleh kami berbasis pada subjektivitasnya presiden untuk menentukan, dan objektivitas yang sudah ditentukan oleh MK melalui syarat ini sudah memenuhi ihwal kegentingan yang memaksa,” kata dia.

Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menganggap saat ini sudah tercipta ‘kegentingan rasa’ yang semestinya dapat dipertimbangkan Jokowi.

Lihat juga: Ketua DPR soal Perppu KPK: Tunggu Usai Pelantikan Jokowi

Hal itu terlihat dari desakan ribuan mahasiswa dalam demonstrasi, tokoh-tokoh yang telah bertandang ke istana, dosen-dosen dan akademisi yang telah mengambil sikap mendukung KPK, hingga media yang intens menginformasikan beberapa pasal dalam UU KPK versi revisi yang berindikasi kepada pelemahan KPK.

“Selama 5 tahun pemerintahan Jokowi, hampir tidak ada desakan sebesar ini. Mahasiswa berkumpul sebanyak ini. Kampus-kampus turun ke jalan sebanyak ini. Ribuan dosen membuat pernyataan sebanyak ini. Ini menandakan ada sebuah desakan yang luar biasa; kegentingan rasa. Kegentingan kegeraman yang ada di masyarakat menambah desakan,” ujar Isnur.

“Kalau sampai dia tidak merasa, berarti ada yang salah dengan hati dan kepalanya,” tambah dia.

Terlepas dari penolakan partai politik terhadap Perppu KPK, Isnur menganggap semestinya Jokowi dapat menunjukkan sikap sebagai pengendali mandat penuh negara yang diberikan masyarakat Indonesia.

“Ya, dia minta. Bapak parpol, demi keselamatan bangsa, negara, demi dukungan masyarakat, janji saya kepada jutaan seluruh masyarakat kepada saya, dengan ini saya meminta Anda mendukung saya,” tutur Isnur.

“Terbitnya Perppu tidak sama sekali meruntuhkan wibawa Presiden, justru itu mengembalikan kepercayaan masyarakat,” ucap dia.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *