oleh

Rohaniawan: Wibawa Jokowi Justru Meningkat jika Terbitkan Perppu KPK

IndonesiaBangsaku.com – Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum lama ini disahkan, masih menimbulkan polemik di masyarakat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun didorong untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK tersebut.

Rohaniawan Franz Magnis Suseno mengatakan, penerbitan Perppu tidak hanya akan menaikkan marwah KPK, namun juga wibawa Jokowi turut meningkat di mata masyarakat. Dia pun menilai salah anggapan bahwa wibawa presiden akan turun jika menerbitkan Perppu KPK.

“Tentu kewibawaan akan naik, karena kelihatan bahwa beliau seorang pemimpin yang bersedia memakai otoritasnya sebagai presiden untuk menjamin agar tak terjadi pelumpuhan terhadap pemberantasan korupsi,” kata Romo Magnis saat dikonfirmasi, Minggu (6/10).

Menurutnya, Jokowi tak perlu meminta pendapat DPR untuk menerbitkan Perppu KPK. Sebab, hal itu merupakan hak presiden untuk dapat menerbitkan Perrpu.

“Ya presiden kan tak harus tanya DPR untuk setuju atau tidak. Perppu itu diberikan presiden apabila beliau berpendapat bahwa UU tertentu diganti,” terang Romo Magnis.

Romo Magnis pun menyesalkan sikap koalisi partai pendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 yang enggan menerbitkan Perppu KPK. Dia memandang, tak perlu ada hambatan jika Jokowi sebagai kepala negara ingin menerbitkan Perppu KPK.

“Presiden tetap berwenang kalau beliau itu yakin, kalau perlu ya dia harus membuat Perppu itu,” tegas Romo Magnis.

Untuk diketahui, desakan publik agar Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK terus disuarakan. Sebab, dalam UU KPK hasil revisi terdapat sedikitnya 26 poin pelemahan terhadap lembaga antirasuah.

Bahkan, internal KPK terus berharap Presiden Jokowi dapat menerbitkan Perppu KPK. Hal ini diharapkan dapat menghapus segala aturan yang dinilai dapat melumpuhkan kinerja KPK.

“Kita serahkan saja sepenuhnya pada presiden, karena presiden yang punya kewenangan untuk menerbitkan Perppu,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (3/10).

Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menyebut, sejumlah elemen mahasiswa hingga tokoh masyarakat telah mendesak presiden untuk menerbitkan Perppu. Namun, sebaliknya elite partai politik secara tegas enggan adanya penerbitan Perppu KPK.

“Karena kita juga mendengar penolakan Perppu dari para politisi, itu sepenuhnya tergantung pada presiden,” ucap Febri.

Berdasarkan kajian dari internal KPK dan masyarakat sipil, lanjut Febri, setidaknya ada 26 poin dalam revisi UU KPK yang akan melemahkan pemberantasan korupsi. Sebanyak 26 poin pelemahan tersebut telah disampaikan KPK kepada masyarakat.

“Bagi KPK sekarang sederhana saja, pertama kami sudah identifikasi kalau rancangan undang-undang ini nanti berlaku yang diketok beberapa waktu yang lalu ya, kalau itu berlaku maka setidaknya ada 26 poin yang bermasalah, atau berisiko bisa melemahkan KPK,” jelas Febri.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *