oleh

Menag Diharap Mampu Rangkul Kelompok Radikal

BeritaMonas.com – Mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (purn) Fachrul Razi ditunjuk sebagai menteri agama karena diharapkan bisa merangkul semakin banyak kalangan. Tak hanya kelompok-kelompok Islam, melainkan juga nonmuslim. Termasuk, merangkul kelompok-kelompok radikal. ‘Figur dengan latar belakang TNI dipilih karena pendekatan yang dilakukan Menag sebelumnya tidak terlalu berhasil.

Khususnya dalam konteks radikalisme,” kata analis intelelijen dari Indonesia Intellingence Institute Ridwan Habib, Jumat (25/10). Menurutnya, Lukman Hakim Saifuddin yang menjadi Menag selama lima tahun terakhir, tidak bisa mengakses kelompok-kelompok garis keras.

Termasuk, kelompok yang selama ini resisten terhadap kebijakan pemerintah. ”Mas Lukman tidak dapat masuk, mendekati atau merangkul ke kelompok tersebut dan bahkan di-bully oleh mereka. Karena itu, penunjukkan Fachrul Razi untuk menembus kebuntuan itu,” ujarnya.

Hal itu tak lepas dari pengalamannya di dunia kemiliteran. Diketahui, Fachrul juga pernah menjabat sebagai Sekjen Departemen Pertahanan dan Kepala Staf Umum TNI. ”Dia dianggap memahami teknik untuk membina kelompok garis keras dan kelompok radikal.

Harapannya, selama lima tahun ke depan, Indonesia lebih sejuk dan tenang,” tandasnya. Selain itu, dia juga dekat dengan ormas Islam. Bagaimanapun, diperlukan kehati-hatian untuk mendefinisikan radikal atau tidaknya seseorang. ”Belum tentu orang atau kelompok yang mengkritik pemerintah adalah radikal,” tandasnya.

Ruang Dialog

Dalam konteks Kemenag, lanjutnya, kepentingan Menag adalah untuk merangkul kelompok-kelompok tersebut. Selain itu, Menag juga bisa membuka ruang dialog dengan mereka. ”Sehingga, aspirasi mereka bisa didengar oleh pemerintah. Kalau memang masukannya bagus, dapat dilaksanakan oleh pemerintah,” tegasnya.

Dalam konteks penegakan hukum, kata dia, ada kepolisian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Hal itu memang bukan ranah Kemenag. ”Komunikasi bisa menjadi awal untuk pendekatan. Bagaimana kita bisa merangkul apabila untuk mendekat saja tidak bisa,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, Kemenag harus betul-betul bisa menangani radikalisme dan intoleransi secara konkret. Selain itu, Menag diharapkan bisa berbicara banyak terkait persoalan perdamaian dan toleransi. ”Apalagi Beliau memiliki pengalaman yang panjang dan pendekatannya adalah pendekatan lunak yang baik.

Apakah nantinya Kemenag memerlukan wakil menteri untuk memperlancar tugas Menag, akan kita beri,” tandas Jokowi. Dijelaskan, di masa lalu, posisi menag juga pernah diisi oleh purnawirawan TNI. Selain penanganan radikalisme dan toleransi, Menag juga bertugas untuk melakukan peningkatan kualitas layanan haji. (H28,J22-41)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *