oleh

Komnas HAM Kirim Rekomendasi Soal 22 Mei ke Jokowi, Minta Demokrasi Ramah HAM

IndonesiaBangsaku.com – Komnas HAM menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait hasil investigasi kerusuhan 21-23 Mei di Bawaslu. Salah satunya, Komnas HAM meminta Presiden Jokowi membuat kebijakan agar proses demokrasi ramah HAM.

“Rekomendasi kami kirimkan kepada presiden, kepada presiden kami meminta melakukan langkah-langkah strategis supaya proses demokrasi yang ada di Indonesia itu lebih ramah HAM,” kata Wakil Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di Hotel Sari Pasific, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

Dia mengatakan peristiwa 21-23 Mei tidak terlepas dari proses panjang pilpres dan pileg. Sehingga jika ada warga yang tidak puas dengan hasil pemilu, tak perlu diselesaikan dengan kekerasan. Selain itu, Komnas HAM juga mendesak Jokowi agar melakukan upaya mengurangi penyebaran ujaran kebencian di medsos.

“Rekomendasi kami yang kedua presiden bisa mengambil langkah-langkah supaya ujaran kebencian di masyarakat bisa diminimalisir. Kemudian kepada finalnya atau pada akhirnya bisa menciptakan situasi yang kondusif untuk demokrasi dan hak asasi manusia,” kata Beka.

Selain itu, Komnas HAM meminta polisi mengungkap tuntas pelaku penembakan dalam peristiwa 21-23 Mei. Diketahui, hasil investigasi Komnas HAM menduga aktor penembakan kasus tersebut dilakukan oleh orang profesional dan terlatih.

“Kepolisian yang pertama harus mengungkap tuntas siapa pelakunya termasuk dalangnya pelaku penembakan atau kerusuhan kemarin,” kata Beka.

Selain itu, dia meminta polisi menindak tegas aparat kepolisian yang melakukan kekerasan pada peristiwa 21-23 Mei. Komnas HAM juga meminta kepolisian untuk meningkatan kemampuan para anggotanya dalam menghadapi massa.

Komnas HAM juga memberikan rekomendasi ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memastikan adanya standar operasional prosedur di tiap rumah sakit yang didatangi korban. Komnas HAM menyebut jika ada warga yang datang dengan kondisi tidak wajar harusnya pihak rumah sakit menghubungi polisi. Tetapi pada saat kejadian, ada beberapa rumah sakit tidak melakukan mekanisme tersebut.

“Misalnya ketika korban datang dalam kondisi yang tidak wajar seharusnya mereka menghubungi polisi sehingga polisi yang kemudian mengambil alih ketidakwajaran itu seperti apa. Terus kemudian mencatat keluarga atau siapa contact person atau narahubung yang bisa dihubungi dalam situasi darurat segala macam,” kata Beka.

“Temuan ini yang kemudian kami meminta kepada Gubernur DKI untuk memastikan ada SOP di instalasi kesehatan di wilayah DKI Jakarta,” sambungnya.

Komnas HAM juga menyampaikan rekomendasi kepada KPU untuk menyusun jadwal pilpres, pileg dan pilkada lebih baik yang dapat meminimalisir publik yang tak terpuaskan. Selain itu, Komnas HAM meminta Kemenkes memberikan layanan kesehatan yang terbaik bagi para korban pada situasi tertentu.

Meski begitu, Komnas HAM mempersilakan polisi menjadikan temuan tersebut untuk mengusut aktor penembak sesungguhnya. Komnas HAM tidak menemukan pelanggaran HAM berat pada kasus 21-23 Mei.

“Kami tidak menemukan indikasi bahwa apa yang terjadi tanggal 21-23 Mei itu pelanggaran HAM yang berat, dimana kemudian mekanisme penyelesaian masalahnya adalah UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM,” ujarnya.

Sebelumnya, catatan dari Komnas HAM menyebutkan ada 10 orang tewas berkaitan dengan aksi demonstrasi yang berlangsung pada 21-23 Mei 2019. Korban tewas itu sebagian besar terluka tembak yang diduga Komnas HAM dilakukan oleh orang terlatih.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *