oleh

Perppu KPK Prerogatif Presiden Jokowi

IndonesiaBangsaku.com – Tanpa tanda tangan Presiden Jokowi, hasil revisi UU KPK mulai berlaku hari ini setelah disahkan oleh DPR dan pemerintah. Ketua DPP Gerindra, Riza Patria, menyebut semua bola kini berada di tangan pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo.

“Kami tentu pada posisi yang tidak akan mencampuri atau intervensi UU KPK,” kata Riza di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/10).

Riza mengatakan, terdapat tiga opsi untuk menjawab polemik yang kini tengah berkembang di tengah masyarakat. Pertama, Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK.

Kemudian, UU KPK kembali direvisi. Dalam hal ini pemerintah bisa mengajukan ke DPR untuk dibahas lagi sampai ada titik temu dan disahkan kembali.

Opsi ketiga yakni mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui mekanisme ini, masyarskat sipil sampai aktivis yang tak setuju UU KPK baru bisa mengambil langkah tersebut.

“Kita tunggu saja mana yang akan digunakan. Presiden bisa dengan 2 opsi itu. Kami pada posisi menunggu,” kata Riza.

Dia mengatakan, fraksi Gerindra di DPR menghormati hak-hak masing-masing, seperti presiden, masyarakat, termasuk hak mahasiswa. Dia mengajak untuk menggunakan mekanisme yang sesuai undang-undang dan konstitusional.

“Sekarang semua bola ada di pemerintah,” kata Riza saat mengomentari kesalahan penulisan dalam UU KPK baru. (EP)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *