oleh

Grand Desain Pembangunan Kependudukan Sesuaikan Kearifan Lokal Papua

IndonesiaBangsaku.com – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat Hasto Wardoyo mengatakan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) penting dan perlu. Sebab keluarga bisa hidup lebih nyaman, apalagi didukung dengan model kearifan lokal.

“Itulah dasar kedepan. Untuk itu agar GDPK sesuai kearifan lokal, kami bekerjasama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua untuk menyusun GDPK di Papua,” jelas Hasto, usai melakukan pertemuan dengan Sekda Papua, Hery Dosinaen didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Papua Carles Brabar di Kota Jayapura, Senin (18/11).

Menurut Hasto dengan konsep GDPK itu, dinilai bisa membangun kehidupan lebih baik. “Pada prinsipnya, kami tidak bisa membangun nusantara dengan satu ukuran dari Jakarta, akan tetapi untuk seluruh Indonesia,” ujarnya.

Hasto juga mengatakan, tujuan konsep pembangunan keluarga adalah kualitas keluarga, sehingga keluarga berencana (KB) tak hanya dipersepsikan sebagai kontrasepsi untuk membatasi anak. Namun BKKBN ingin meningkatkan kualitas jarak anak. “Kualitas anak jauh lebih utama, kita ingin tingkatkan disini adalah kualitas SDM agar Papua lebih unggul kedepan,” ungkapnya.

Menurut Hasto, GDPK ini sudah selesai pada beberapa wilayah di Indoensia. Sementara untuk Provinsi Papua tinggal mekengkapi data pada beberapa kabupaten di dukung dengan data pendataan keluarga.

“Untuk langka awal penyusunan GDPK ini akan dimulai pada tahun 2020 dengan melakukan pendataan keluarga sebagai bagian yang menyempurnakan update data sekaligus penyempurnaan data. Sehingga kami ingin dapat masukan dari tokoh adat dan Forkompimda. Sebab GDPK ini sangat penting dalam mengelola penduduk,” jelas Hasto.

Sekda Papua Hery Dosinaen mengapresiasi kebijakan BKKBN Pusat terutama program pembangunan kependudukan di Provinsi Papua, seperti GDPK ini. “Kami apresiasi kepala BKKBN yang ingin merekonstruksi kebijakan yang selama ini sentralistik terkait kependudukan dan KB,” ucapnya.

Menurut Hery, BKKBN Pusat lebih mengerti dengan mengutamakan kearifan lokal dan tentunya semua kebijakan secara general tak bisa diterapkan pada semua daerah, termasuk Papua.“Terobosan dari Kepala BKKBN untuk merekonstruksikan kebijakan yang sentralistik. Artinya, bukan berarti kebijakan pusat tereduksi, tapi setidaknya kebijakan itu harus diaplikasikan ke semua daerah berdasarkan kearifan yang ada, terutama di Papua,” papar Hery.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *