oleh

TAP MPR DInilai Kuat sebagai Payung Hukum Pemindahan Ibu Kota

IndonesiaBangsaku.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengusulkan agar pemindahan ibu kota diatur lewat Ketetapan MPR (TAP MPR) untuk mencegah gagalnya rencana tersebut.

“Dalam hal pemindahan ibu kota, ya tidak lain cara yang bagus adalah memberikan baju hukum pemindahan itu dalam bentuk TAP MPR,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

“Jadi, siapapun nanti yang menggantikan Pak Jokowi tidak bisa dengan semena-mena mementahkan itu melalui perpu atau langkah perubahan UU,” tambahnya.

Pria dengan sapaan Bamsoet ini menjelaskan, TAP MPR memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Undang-Undang dan Perpu.

Dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa TAP MPR berada di bawah UUD 1945.

Bamsoet juga menyebutkan pentingnya kekuatan undang-undang yang dibuat saat ini agar tidak diubah saat pergantian pimpinan dan menyebabkan gagalnya pemindahan ibukota.

Ia memberi contoh ketika rencana pemindahan ibukota ke Jonggol gagal. Saat itu, banyak pihak swasta rugi karrna sudah berinvestasi di daerah tersebut.

Terkait dana pembangunan, Bamsoet yakin pemerintah sudah mempunyai rumusan untuk membiayai pemindahan ibukota tanpa bergantung pada APBN.

Ia juga menambahkan pemerintah akan bekerja sama dengan pihak swasta dalam rencana ini.

“Tentu bekerja sama dengan swasta, memanfaatkan lahan- lahan yang ditinggalkan di Jakarta untuk membangun di ibukota yang baru.”

Bamsoet juga menyarankan agar rencana pemindahan ibu kota dimasukkan dalam Garis Besar Haluan Negara dengan terlebih dulu menghidupkan GBHN lewat amendemen UUD 1945.

Hal ini untuk menjaga “legacy Jokowi” ini tetap terawat dengan baik sampai seterusnya.

” Pemindahan ibu kota ini mengikat seluruh bangsa Indonesia termasuk pengganti-penggantinya ke depan,” ujar Bamsoet.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *