oleh

Jokowi Ajukan Tiga RUU Omnibus Law, Ditargetkan Selesai Minggu Ini

IndonesiaBangsaku.com – Presiden Joko Widodo menyinggung tentang Omnibus Law saat membuka Sidang Kabinet Paripurna perdana pada tahun 2020 di Istana Negara, Senin 6 Januari 2020. Ia mengatakan supaya Omnibus Law bisa diselesaikan pada minggu depan.

“Penyelesaian yang berkaitan dengan Omnibus Law saya harap bisa selesai dalam minggu-minggu ini atau paling lambat minggu depan,” katanya.

Omnibus Law yang tengah dilakukan oleh pemerintah akan dilakukan untuk undang-undang yang terkait dengan investasi. Omnibus Law tersebut akan dinamakan dengan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Joko Widodo mengatakan, setidaknya ada tiga RUU Omnibus Law yang akan diajukan oleh pemerintah kepada DPR. Ketiganya adalah RUU Omnibus Law Perpajakan, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dan yang ketiga RUU Omnibus Law Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Menteri Tenaga Kerja Ida Faudziah mengatakan, kementeriannya kini tengah menggodok poin-poin yang akan dimasukkan ke dalam Omnibus Law. Menurutnya, ada 5 poin bahasan dari kementeriannya yang akan masuk ke dalam Omnibus Law. Di antara kelima poin itu di antaranya adalah persoalan upah minimum, pesangon dan jam kerja.

“Sekarang pembicaraannya sudah teknis di KemenkoPerekonomian. Minggu ini insyaallah selesai,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan tentang adanya skema jaminan bagi karyawan yang kehilangan pekerjaan dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Airlangga menyebut skema itu sebagai unemployment benefit atau manfaat uang tunai selama 6 bulan setelah kehilangan pekerjaan.

“Unemployment benefit diberikan kepada mereka yang sudah ikut program Jamsostek. Jadi, semua yang sudah ikut kepesertaan aktif sekarang ada 34 juta orang. Selain jaminan hari tua, jaminan meninggal, nanti ditambahkan jaminan kehilangan pekerjaan,” katanya seusai rapat terbatas tentang Omnibus Law di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat 27 Desember 2019.

Ia mengatakan, tidak ada tambahan iuran bagi anggota ketika jaminan kehilangan pekerjaan itu ditambahkan. Namun terkait dengan uang tunai yang diberikan selama 6 bulan, ia belum menyebut angka pastinya.

“Nanti ditentukan,” katanya.

Airlangga menyebutkan skema ini berbeda dengan kartu pra kerja. Skema kartu pra kerja menyasar golongan yang belum memasuki pasar kerja sedangkan unemployment benefit menyasar golongan yang sebelumnya pernah bekerja.

“Benefitnya mirip, malah terbalik. Kalau pra kerja itu training dulu baru diberikan honor sampai dia kerja, ada waiting time. Kalau ini (unemployment benefit), sambil waiting time diberikan dulu (uang tunai),” katanya.

Menurutnya, uang tunai itu diberikan kepada orang yang kehilangan pekerjaan karena mereka sudah membayar iuran dan ada jaminan hari tua. “Sehingga dikeluarkan dulu (benefitnya) untuk kehilangan pekerjaan. Support selama 6 bulan, training, kemudian job placement lagi,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, unemployment benefit itu bisa dilakukan jika ada revisi UU Sistem Jaminan Sosial (SJSN). Omnibus Law dikatakannya akan merevisi UU tersebut.

“Di Undang-Undang Omnibus Law ini disiapkan untuk jaminan kerja yang terkait dengan kehilangan pekerjaan untuk melengkapi jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan kesehatan yang lain,” katanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *