oleh

KSP Sebut Nelayan Butuh Kapal 150 GT di Natuna

IndonesiaBangsaku.com – Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan nelayan-nelayan Indonesia membutuhkan kapal berukuran 150 Gross Tonnage (GT) untuk menangkap ikan di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia, dekat Natuna, Kepulauan Riau.

Perempuan yang disapa Dani itu menyebut pemerintah akan menyesuaikan aturan yang melarang penggunaan kapal 150 GT di zona ZEE Indonesia.

“Saya rasa kami melihat bahwa wilayah laut di sana (Natuna) membutuhkan kapal-kapal di atas 150 GT dan itu akan disesuaikan dengan kebutuhan di sana,” kata Dani di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/1).

Dani mengaku melakukan rapat lintas kementerian dan lembaga untuk membahas perkembangan sengketa ZEE Indonesia dengan China di perairan Natuna. Dalam rapat tadi sepakat untuk bekerja sama mengimplementasikan instruksi Presiden Joko Widodo.

“Presiden sejak 2016 sudah menginstruksikan kepada semua kementerian/lembaga untuk melakukan pembangunan sentra-sentra industri ekonomi kerakyatan dan penguatan pertahanan di Natuna,” ujarnya.

Menurutnya, untuk saat ini yang paling penting adalah mengamankan wilayah ZEE Indonesia, sekaligus melindungi nelayan Indonesia untuk menangkap ikan di perairan dekat Natuna itu.

“Bagaimana penguasaan efektif dilakukan dengan kehadiran negara terus menerus di Natuna baik soal kesejahteraan dan keamanan,” tuturnya.

Pakar hukum internasional yang kini menjadi penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Hikmahanto Juwana mendukung pencabutan aturan agar kapal berukuran 150 GT bisa menangkap ikan di Natuna.

“Kalau menurut saya itu harusnya dibuka saja sepanjang itu di Natuna, khususnya di wilayah yang diklaim oleh China itu,” kata Hikmahanto yang juga mengikuti rapat di KSP.

Selain memperbolehkan kapal berukuran 150 GT ke atas, kata Hikmahanto, pemerintah juga perlu melonggarkan para nelayan memakai cantrang ketika menangkap ikan di wilayah ZEE Indonesia dekat perairan Natuna. Pasalnya, kata Hikmahanto, kapal China juga menggunakan cantrang.

Meskipun demikian, menurut Hikmahanto, jika penggunaan cantrang diizinkan untuk mengambil ikan di dekat Natuna, nantinya pemerintah juga melakukan konservasi di wilayah tersebut.

“Tapi jangan gini dia (China) gunakan cantrang, kita gunakan cantrang, konservasi enggak dipikirkan. Konservasi harus kita pikirkan juga,” tuturnya.

Hikmahanto mengatakan revisi aturan penggunaan kapal berukuran 150 GT di wilayah dekat Natuna itu merupakan salah satu solusi untuk menghadapi klaim China. Sampai saat ini kapal-kapal China masih menangkap ikan di wilayah ZEE Indonesia.

“Tapi kalau misalnya bersinggungan dengan negara lain ya kita harus lihat lawannya gimana. Nah di situ yang kita perbolehkan. Kan boleh limited terbatas, ya kan? Enggak semua seluruh Indonesia harus sama kan?” tuturnya.

Aturan penggunaan kapal tangkap berukuran besar maksimal 150 GT dan kapal angkut 200 GT. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Nomor: D.1234/DJPT/PI.470. D4/31/12/2015 tentang Batasan Ukuran Kapal Ikan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan nelayan belum dikerahkan menuju Laut Natuna Utara. Pihaknya masih mengamankan area tersebut dan menanti perizinan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

“Belum masuk [ke Natuna], dilaksanakan dulu kan pengamanan gimana, rumahnya di mana, aturannya yang masih mungkin terkendala operasionalnya karena ada permit (izin) KKP bagaimana,” tutur dia, kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (10/1).

Mahfud menyebut pemerintah akan memobilisasi 470 nelayan dan sejumlah kapal ikan menuju perairan Natuna Utara. Tujuannya, meningkatkan kehadiran fisik di Natuna Utara dan menegaskan bahwa perairan itu milik Indonesia. (fra/osc)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *