oleh

Perampingan Jabatan Jadi Gebrakan Pemerintahan Jokowi

Sudah hampir 100 hari masa kerja kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin berjalan, terhitung sejak Kabinet Jokowi-Maruf dilantik pada 23 Oktober 2019.

Meski begitu, banyak gebrakan maupun kebijakan pemerintahan dalam Kabinet Indonesia Maju yang menjadi sorotan publik.

Satu diantaranya yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo mengatakan penyederhanaan birokrasi akan menghasilkan pematangan dalam sistem penggajian dan pensiun yang baru. Hal ini masih terus dalam pembahasan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Perlu sebuah proses dimulai dengan reformasi birokrasi, menghilangkan pola pikir eselon, sistem penggajian dan pensiun. Kesejahteraan juga kami pikirkan,” ujar Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulis, Kamis (23/1/2020).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Arif Wibowo mengatakan penyederhanaan birokrasi harus memperhatikan tunjangan dari pegawainya. “Penyederhanaan tersebut dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan besaran tunjangan kinerja, tunjangan pensiun, dan tunjangan lainnya agar tidak mengurangi penghasilan ASN,” katanya. Sebagai informasi, pemerintah menargetkan penyederhanaan birokrasi dengan memangkas jabatan eselon III, IV dan V bisa dilakukan pada tahun ini. Sebelum itu, pemerintah akan melakukan beberapa langkah akselerasi.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *