oleh

RUU Omnibus Law Majukan Ekonomi Nasional

Pembahasan Omnibus Law telah mencapai tahap Akhir pada 24 Januari 2020. Pasalnya telah diidentifikasi sekitar 81 UU yang terdampak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dalam 11 klaster.

Dalam pembahasan tersebut, turut hadir Kementrian Perekonomian Republik Indonesia (kemenko Perekonomian) bersama dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR), dan Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Tercatat sejak 22 Januari 2020, RUU Cipta Lapangan Kerja sudah ditetapkan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 di DPR.

Sekjen Kementerian LHK Bambang Hendroyono menjelaskan bahwa Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) akan tetap ada dan termasuk dalam izin berusaha. Khususnya, untuk usaha yang berisiko tinggi terhadap lingkungan.

Sedangkan, Sekjen Kementerian ATR Himawan Arief Sugoto menerangkan, dengan RUU Cipta Lapangan Kerja, salah satu hal penting yaitu kecepatan pengadaan lahan akan makin dipercepat, kemudian akan dibentuk bank tanah untuk menjamin ketersediaan tanah untuk penciptaan lapangan kerja baru.

Sekjen Kementerian LHK Bambang Hendroyono menjelaskan bahwa Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) akan tetap ada dan termasuk dalam izin berusaha. Khususnya, untuk usaha yang berisiko tinggi terhadap lingkungan.

Sedangkan, Sekjen Kementerian ATR Himawan Arief Sugoto menerangkan, dengan RUU Cipta Lapangan Kerja, salah satu hal penting yaitu kecepatan pengadaan lahan akan makin dipercepat, kemudian akan dibentuk bank tanah untuk menjamin ketersediaan tanah untuk penciptaan lapangan kerja baru.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *