oleh

BNPT dan KemenPAN-RB Perkuat Kerja Sama Cegah Radikalisme di Lingkungan ASN

Indonesiabangsaku.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Boy Rafli Amar, mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mewaspadai akan meluasnya paham radikalisme. Oleh karena itu, dia meminta Ideologi Pancasila menjadi dasar yang harus dimiliki masyarakat dan seluruh pegawai kepemerintahan.

“Kami dengan seluruh pegawai BNPT ingin menyakinkan bangsa kalau ideologi Pancasila sangat penting. Hal ini harus dilakukan agar mereka mengetahui tujuan dari bangsa kita, ini upaya penguatan untuk mengikis radikalisme dengan wawasan kebangsaan dan pemahaman ideologi Pancasila,” kata Boy saat menerima MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, beserta jajarannya di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat, Jumat (10/7).

Boy menuturkan, visi dan misi BNPT juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo tentang kebijakan strategi dalam penanganan terorisme di Tanah Air. Di antaranya, penguatan lembaga BNPT, pencanangan Zona Integritas, dan program 100 hari kerja BNPT.

“Kita ingin ketidakpahaman ini semakin menyebar, terutama di kalangan anak-anak muda atau generasi milenial,” tambah Boy.

Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, mendukung BNPT untuk terus menjalankan program-program penanggulangan terorisme di Tanah Air. Penguatan kelembagaan di BNPT juga diharapkan bisa memerangi radikalisme.

Serta, BNPT diharapkan bisa bersinergi dengan kementerian atau lembaga lain dalam memonitoring Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar paham radikal.

“KemenpanRB sangat berharap ada penguatan kelembagaan di BNPT karena permasalahan yang di hadapi bangsa ini kedepan salah satunya yang berkaitan dengan radikalisme, dan juga berkaitan dengan narkoba, korupsi, dan bencana alam,” tuturnya.

Dia menambahkan, radikalisme, intoleransi hingga terorisme merupakan salah satu ancaman bangsa yang paling utama dan mendasar. Tjahjo menyebut, kunjungan KemenPAN-RB ke kantor BNPT juga untuk meminta bantuan dalam urusan seleksi CPNS, Eselon I dan II.

“Kami juga meminta dukungan data, minimal pengecekan. Kita ingin negara kita kedepan harus clear lah masalah-masalah ini,” tutur Menpan RB.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *