oleh

Ini 4 Usulan Baru Program PEN dan Penanganan Covid-19

IndonesiaBangsaku.com – Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester II-2020, beberapa usulan baru pemanfaatan biaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan segera direalisasikan dengan memanfaatkan anggaran yang belum terserap.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, upaya tersebut dilakukan agar ekonomi Indonesia tidak kembali mengalami kontraksi pada triwulan III-2020, sehingga masuk ke dalam jurang resesi. Menurutnya, optimalisasi peran belanja Pemerintah menjadi sangat penting untuk menstimulasi roda ekonomi.

“Kita harus terus melakukan perbaikan di dalam penyerapan anggaran. Untuk program-program yang dilakukan revisi, maka revisi DIPA-nya kita lakukan secara cepat dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Perbendaharaan, semuanya diminta secara aktif jemput bola. Usulan-usulan baru juga kita mintakan kepada kementerian/lembaga yang menyiapkan, supaya mereka betul-betul bisa melakukan, sehingga penguatan belanja pemerintah ini akan mendorong pemulihan ekonomi,” kata Sri Mulyani, Senin (10/8/2020).

Beberapa usulan baru yang sedang disiapkan, antara lain usulan pemanfaatan program kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L dan pemda, serta program insentif usaha.

Untuk usulan pemanfaatan program kesehatan dengan total usulan Rp 23,3 triliun, antara lain perpanjangan insentif tenaga kesehatan (nakes) dari hanya sampai September 2020 menjadi hingga Desember 2020, perluasan insentif untuk non-nakes sampai dengan Desember 2020, serta pemberian reward untuk nakes dan non-nakes seperti halnya pemberian gaji-13.

“Ini sedang disusun oleh Kementerian Kesehatan, sehingga tenaga kesehatan selain mendapatkan insentif sampai Desember 2020, mereka akan dapat tambahan reward sebagai apresiasi dari Pemerintah,” kata Sri Mulyani.

Usulan lainnya terkait upaya untuk mendukung rumah sakit agar tingkat kesembuhan meningkat dan menekan tingkat kematian. Karenanya, perlu ada percepatan proses pengadaan alkes, dan percepatan proses klaim biaya perawatan.

“Kemudian ada usulan baru dari Satgas untuk melakukan sosialisasi dan upaya perubahan perilaku agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan, dan juga pengadaan awal vaksin covid-19,” jelasnya.

Untuk program perlindungan sosial, beberapa usulan baru dengan total usulan Rp 18,7 triliun menggunakan dana cadangan pangan atau logistik yang sampai saat ini belum digunakan, antara lain untuk bantuan bagi kelompok pendapatan menengah, perpanjangan diskon tarif listrik RT 450 VA (100 persen) dan 900 VA Bersubsidi (50 persen) sampai Desember 2020, serta penambahan diskon listrik untuk segmen bisnis dan industri 450 VA.

“Untuk usulan baru yang sudah DIPA sebesar Rp 11,8 triliun seperti bantuan pesantren untuk membantu pelaksanaan protokol kesehatan dan pembelajaran, bantuan beras untuk penerima PKH, dan bantuan tunai Rp 500.000 untuk 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Kartu Sembako non-PKH,” terangnya.

Selanjutnya, usulan pemanfaatan program sektoral K/L dan pemda yang mencapai Rp 81,1 triliun, usulan ini termasuk bantuan produktif untuk usaha kecil dengan nominal bantuan Rp 2,4 juta per penerima, bantuan untuk tenaga kerja terdampak sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta, usulan berbagai program yang mendukung ketahanan pangan serta pengembangan investasi, program Bangga Buatan Indonesia untuk mendukung UMKM dalam negeri berupa pemberian cashback bagi konsumen.

Selain menggunakan pos cadangan perluasan, Sri Mulyani menyampaikan, kebutuhan untuk usulan ini akan diambil dari pajak DTP (Ditanggung pemerintah) yang tidak akan terserap.

Sementara itu, untuk usulan pemanfaatan program insentif usaha dengan total usulan Rp 3,1 triliun, antara lain pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum bagi pelanggan dengan pemakaian energi listrik di bawah rekening minimum, serta pembebasan biaya beban atau abonemen Pelanggan Sosial, Bisnis dan Industri. “Ini yang sedang kami persiapkan dan dalam proses untuk persiapan peluncurannya pada Agustus ini,” kata Sri Mulyani.

Hingga pekan lalu, dari pagu anggaran Rp 695,2 triliun, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sudah dikeluarkan Rp 313,2 trilun, anggaran yang tidak perlu memakai DIPA Rp 155,9 triliun (insentif perpajakan), dan yang belum ada dipa Rp 226 triliun. “Total realisasi hingga minggu pertama Agustus 2020 sebesar Rp 151,25 triliun, atau 21,8% dari Pagu,” jelas Sri Mulyani.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *