oleh

PEN Daerah, Upaya Bangun Optimisme Perekonomian Daerah

IndonesiaBangsaku.com – Pandemi Covid-19 berdampak luas terhadap perekonomian di Indonesia maupun dunia. Untuk memulihkan dan mengembalikan kinerja ekonomi, pemerintah meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

PEN diluncurkan sebagai respons pemerintah atas penurunan aktivitas ekonomi masyarakat dan sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan, turut mendukung upaya Pemerintah Indonesia pada pelaksanaan program PEN Pinjaman Daerah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
PEN Pinjaman Daerah merupakan penugasan khusus Kementerian Keuangan kepada PT SMI yang diharapkan dapat membangun optimisme baru bagi daerah yang perekonomiannya terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2020 menjadi dasar bagi PT SMI untuk memberikan pinjaman kepada daerah yang mengalami penurunan pendapatan daerah akibat refocusing anggaran guna menekan dampak Covid-19.

Guna menjaga momentum program pembangunan ekonomi di daerah, Pemerintah Daerah (Pemda) dapat mengajukan pinjaman kepada PT SMI. Tujuan pinjaman PEN Daerah ini adalah untuk kepentingan penanganan pandemi Covid-19 dan pembiayaan program pemulihan ekonomi daerah.

Pinjaman PEN Daerah yang disalurkan oleh PT SMI ditujukan khusus untuk daerah yang memenuhi syarat, yaitu terdampak Covid-19, memiliki program pemulihan ekonomi, pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya, serta memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah paling sedikit sebesar 2,5 persen.

Pinjaman PEN Daerah dibagi dalam dua skema pembiayaan, yakni Pinjaman Program dan Pinjaman Kegiatan. Pinjaman Program merupakan pinjaman yang pemanfaatannya untuk mendukung program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi baik berupa fisik maupun non fisik, seperti bantuan sosial kemasyarakatan dan kegiatan pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam Paket Kebijakan.

Sementara, Pinjaman Kegiatan merupakan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur yang akibat terjadinya realokasi dan refocusing anggaran kegiatan tersebut berpotensi berhenti (mangkrak) dan menghambat pembangunan infrastruktur di daerah.

Sebagai pelaksana Pinjaman PEN Daerah, PT SMI tunduk dan mengikuti prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, di samping pedoman internal PT SMI. Sejak 2015, proses pinjaman daerah yang dilakukan PT SMI mengacu pada standar analisis sesuai dengan peraturan pinjaman daerah dan protokol manajemen risiko.

Protokol Manajemen Risiko (Risk Management Protocol–RMP) merupakan forum koordinasi bersama PT SMI dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah ini prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan kehati-hatian merupakan norma standar dalam pelaksanaan analisis permohonan pinjaman PEN Daerah, selain koordinasi bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Saat ini, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten menjadi pionir dalam mengakses program PEN Daerah melalui PT SMI yang dirancang mendukung kemampuan fiskal pemda terdampak Covid-19.

Seremoni penandatanganan perjanjian kerja sama dukungan Pinjaman PEN Daerah antara ketiga Pemda tersebut dilakukan pada 27 Juli 2020, disaksikan langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Menteri BUMN.

Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) merupakan hal utama bagi PT SMI dalam terus menjalankan operasional perusahaan. Memiliki mandat sebagai katalis pembangunan infrastruktur, PT SMI juga selalu mengedepankan kemanfaatan atas sebuah proyek infrastruktur dengan melakukan pengukuran terhadap dampak sosial ekonomi atas proyek infrastruktur yang dibiayai melalui fasilitas pembiayaan yang dimiliki.

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, PT SMI juga selalu berpegang teguh pada peraturan yang berlaku dan menjalankan tata kelola yang baik (good corporate governance).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *