oleh

Sebelas Poin UU Ciptaker yang Sejahterakan Buruh

ZONA-DAMAI.COM – Terlepas dari berbagai macam penolakan, ternyata UU Ciptaker atau Omnibus Law mempunyai poin-poin yang menyejahterakan buruh.

Dilansir dari siaran persnya Selasa, 06 Oktober 2020 dari kementerian Perekonomian, hadirnya UU Cipta karya ini memberikan banyak manfaat bagi kaum buruh, berikut manfaatnya :

Pertama, pekerja atau buruh akan mendapatkan kepastian perlindungan perjanjian kerja waktu tertentu (PWKT). Hal itu didapat melalui pemberian jaminan kompensesi.

Kedua, kepastian pemberian jaminan pesangon dimana pemerintah telah menerapkan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Dengan tidak mengurangi jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKm), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun (JP). Dengan tidak menambah iuran dari pekerja maupun pengusaha.

Ketiga, pekerjaan alih daya (Outsourcing) tetap diatur UU dengan tetap memperhatikan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Keempat program JKP dilaksanakan oleh pemerintah melalui BPJS ketenaga kerjaan dengan tidak mengurangi JKK, JKm, JHT dan JP. Serta tidak menambah iuran dari pekerja maupun Pengusaha.

Manfaat selanjutnya yang kelima adalah pengaturan jam kerja khusus untuk pekerjaan tertentu yang sifatnya tidak dapat dilakukan pada kerja umum. Hal itu telah diatur dalam UU ketenaga kerjaan.

Keenam untuk pemutusan hubungan kerja (PHK) tetap mengikuti aturan yang telah di tetapkan dalam UU ketenaga kerjaan.

Point selanjutnya atau yang ketujuh UU Cipta Karya tidak menghilangkan Cuti haid dan cuti hamil yang telah diatur dalam UU ketenaga kerjaan.

8, 9, 10, dan 11

Kedelapan kemudahan dan kepastian mendapatkan perizinan berusaha lewat perizinan berbasis risiko dan penerapan standart.

Point kesembilan Buruh atau pekerja akan tetap mendapatkan intensif dan kemudahan baik itu fiskal maupun kemudahan investasi bagi pengusaha.

Kesepuluh adalah peningkatan daya saing pemberian hak dan perlindungan badi buruh atau pekerja.

Point kesebelas memberi ruang usaha yang lebih luas untuk dimasuki investisasi dengan mengacu pada bidang usaha yang di perioritaskan, dan yang terakhir adalah mendapatkan perlindungan hukum yang kuat dengan melalui penerapan ultimum remedium yang berkaitan dengan sanksi. (sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *