oleh

Luruskan Kabar Hoax Omnibus Law, Ini Penjelaskan Menaker dan DPR soal UU Ciptaker

IndonesiaBangsaku.com – Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah meluruskan sejumlah isu hoax terkait UU Cipta Kerja Omnibus Law.  

Penjelasan itu disampaikan oleh Ida melalui jumpa pers bersama sejumlah menteri yang tayang di channel YouTube Kemenko Perekonomian.  

Salah satu poin yang dijelaskan Ida ialah mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) di UU Ciptaker.  “Dalam rangka perlindungan kepada pekerja atau buruh yang menghadapi proses pemutusan hubungan kerja, RUU Cipta Kerja tetap mengatur mengenai ketentuan persyaratan dan tata cara PHK,” kata Ida.  

“Jadi tidaklah benar kalau dipangkas ketentuan dan syarat tata cara PHK. Tetap diatur sebagaimana UU 13/2003,” ujarnya.

Lebih lanjut Ida menegaskan, UU Cipta Kerja mempertegas pengaturan upah proses bagi pekerja atau buruh selama PHK masih dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum.  

“Sekali lagi karena kami mengatakan bahwa kita mengikuti keputusan MK. Upah proses pun ditegaskan, lebih ditegaskan di UU Ciptaker,” tegas Ida.

Selain itu, Ida mengatakan UU Cipta Kerja juga mengatur perihal program jaminan kehilangan pekerjaan bagi buruh atau pekerja yang mengalami PHK.  Misalnya uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.  

“UU ini lebih memberikan kepastian bahwa hak pesangon itu diterima oleh pekerja atau buruh dengan adanya skema. Di samping pesangon yang diberikan oleh pengusaha, pekerja mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan yang ini tidak dikenal di dalam UU 13/2003,” jelas Ida Fauziyah.

“Jaminan kehilangan pekerjaan yang manfaatnya berupa cash benefit, vocational training, dan pelatihan kerja. Ini yang kita tidak jumpai tidak diatur dalam UU 13/2003,” imbuhnya.

Menaker  juga menegaskan UU Cipta Kerja tetap memberi perlindungan hak ke buruh perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). “UU Cipta Kerja mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi pekerja atau buruh saat berakhirnya PKWT. Jadi, ketentuan syarat itu tetap diatur sebagaimana UU 13 2003,” katanya.

Hal itu pun dipaparkan oleh Ida karena sebelumnya tidak ada di UU 13/2003. “Ada tambahan baru yang tidak dikenal dalam UU 13/2003 yang justru memberi perlindungan ke pekerja PKWT, yaitu adanya kompensasi kepada pekerja atau buruh saat berakhirnya PKWT,” jelasnya.

Terkait upah minimum, Ida juga mengatakan tidak akan dihapus.  Aturan upah di kabupaten/kota juga dipertahankan.

“Jadi, banyak yang berkembang bahwa upah minimum dihapus. Jadi, upah minimum ini tetap kami atur, kemudian ketentuannya tetap mengacu pada UU 13/2003 dan PP 78 Tahun 2015. Memang selanjutnya akan diatur dengan peraturan menteri agar jadi lebih… formula lebih detailnya diatur dengan peraturan pemerintah,” jelasnya lagi.

Tak hanya dari pihak menaker. Untuk meluruskan berita hoax yang sempat beredar di media sosial, DPR pun juga meluruskan isu tersebut. 

Hal ini disampaikan DPR melalui akun Instagram resmi @dpr_ri pada Rabu (7/10/2020).

“Meluruskan 12 Hoax Omnibus Law RUU Cipta Kerja,” tulis keterangan pada akun @dpr_ri.

1. Benarkah uang pesangon akan dihilangkan?

Faktanya : Uang pesangon tetap ada

BAB IV: KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 156

Ayat 1 UU 13 Tahun 2003: Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja.

2. Benarkah UMP, UMK, UMSP dihapus?

Faktanya: Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *