oleh

Pelaksanaan Pilkada Dalam Rangka Nashbul Imam

Oleh: Azka Annisa

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia menuju kedupan yang sempurna. Ini karena Islam merupakan agama yang mengatur kehidupan yang komprehensif serta mengatur landasan-landasan kehidupan dengan bijak. Pada hakekatnya, islam membawa ajaran yang sangat luas. Islam tidak hanya mengajarkan mengenai satu dimensi kehidupan saja, tetapi multi dimensi dari kehidupan manusia yaitu dimensi teologi, ibadah, moral, filsafat, hukum bahkan dalam hal politik.

Dalam islam, kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada Tuhan secara langsung maupun kepada orang atau pihak yang mempercayakan amanah tersebut. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Anfal 8:27Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. Dalam ayat tersebut, kekuasaan merupakan suatu prinsip kewajiban atas amanah yang diembannya.

Di Indonesia, kekuasaan tersebut ditentukan dengan sistem pemilihan berdasarkan suara rakyat. Sistem pemerintahan tersebut merupakan sistem demokrasi, yang dapat diartikan pemerintahan atau kekuatan rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat dewasa. Dalam negara Indonesia yang menganut demokrasi, rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Ini dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar”.

Pada tahun 2020, Indonesia akan kembali menyelenggarakan Pilkada serentak. Pilkada tahun ini menjadi gelombang keempat setelah pelaksanaan tahun 2015, 2017 dan 2018. Pilkada kali ini akan diikuti 270 daerah terdiri dari 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten. Semula Pilkada 2020 akan berlangsung tanggal 23 September. Tetapi karena ada pandemi covid-19, maka Pilkada akan dilaksanakan 9 Desember mendatang. Artinya, Pilkada mundur tiga bulan dari jadwal yang telah ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pilkada dan Pemilu sudah berjalan lama di Indonesia, namun masih ada sebagian masyarakat yang bersikap acuh untuk memberikan suaranya dalam pilkada atau Pemilu. Ini seolah masyarakat tidak peduli dengan kelangsung demokrasi yang ada di Indonesia dan tidak mau berpartisipasi dalam pemilihan calon pemimpinnya. Sedangkan kekuasaan negara dan agama itu selalu berjalan berdampingan dan beriringan.

Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin berkata, “Agama dan kekuasaan negara adalah dua saudara kembar. Agama merupakan fondasi dan kekuasaan negara adalah pengawalnya. Sesuatu yang tidak memiliki pondasi akan runtuh, dan sesuatu yang tidak mempunyai pengawal akan tersia-siakan”.

Syaikhul Islam Taqiyyuddin Ibn Taimiyyah dalam As-Siyasah Al-Syar’iyyah fi Ishlah Al-Ra’i Wa Al-Ra’iyyahberucap, “Sesungguhnya mengatur urusan manusia (dalam sebuah negara dan pemerintahan) adalah kewajiban yang paling utama dalam agama. Karena agama tidak akan tegak secara sempurna, kecuali dengan dukungan pemerintahan”.

Dalam pernyataan ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa memilih pemimpin hukumnya adalah wajib. Ini dikarenakan manusia membutuhkan pemimpin dalam kehidupannya dan tentu saja kehidupan manusia akan kacau jika tidak ada pemimpin.

Kita tahu pelaksanaan Pilkada dalam rangka nashbul imam atau mengangkat pemimpin. Karena itu, semua umat Islam wajib mengikutinya. Melalui Pilkada, rakyat ikut menentukan siapa yang terbaik untuk menjadi pemimpinnya (gubernur, bupati/ walikota). Jika Pilkada terus diundur bahkan kelangsungannya ditolak oleh masyarakat, maka kehidupan masyarakat akan kacau karena tidak adanya pemimpin dalam suatu perwakilan daerah atau kaum.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *