oleh

Dukung Evaluasi Otsus Demi Papua yang Semakin Bagus

Program otonomi khusus (Otsus) menjadi solusi atas pembangunan berbagai sektor kesejahteraan masyarakat. Otsus Papua merupakan sebuah keistimewaan yang diberikan sejak tahun 2001 dengan masa berlaku 20 tahun. Selama itu telah dilakukan berbagai hal untuk memajukan bumi cenderawasih, seperti pembangunan wilayah terpencil dan penambahan jumlah provinsi serta kabupaten sehingga wilayah Papua menjadi semakin modern dan terorganisir. Implementasi UU 21/2001 Otsus dititikberatkan pada 3 hal, yakni program yang dilaksanakan harus melindungi kepentingan warga Papua asli dan program yang dilaksanakan terus melakukan penguatan terhadap 4 pilar utama pembangunan Papua yakni Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan. Meski kemudian menuai pro kontra di kalangan masyarakat Papua,Pemerintah menegaskan bahwa Otsus Papua tetap akan berlanjut sebagai sebuah program pembangunan terhadap masyarakatnya. 

Hingga jelang dua puluh tahun semenjak otsus diimplementasikan, secara mendasar perlu dilakukan evaluasi agar tujuan awal tidak bergeser dan tetap terjaga. Seluruh pihak yang terlibat perlu duduk bersama agar hal-hal yang diamanatkan oleh negara benar-benar memberi dampak posiitif dari sisi ekonomi dan kesejahteraan. Karena itu, dana otsus maupun pembangunan di Papua dan Papua Barat, harus menyelaraskan antara pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan fisik, infrastruktur. Perlu dilakukan evaluasi dalam pelaksanaan Otsus agar kebijakan di level provinsi hingga kabupaten dapat selaras sehingga anggaran tepat sasaran melalui mekanisme yang jelas melibatkan seluruh pihak.

Kebijakan Otsus Papua merupakan titik temu, jalan tengah untuk menguatkan integrasi Papua sekaligus jembatan meniti perdamaian dan membangun kesejahteraan di tanah Papua. Dalam perjalanannya, saat ini dibutuhkan komitmen untuk serius dalam membangun dengan evaluasi tata kelola dan efektivitas penyaluran dana. Berdasarkan fakta selama implementasi dengan diiringi upaya perbaikan menyeluruh, maka tidak ada alasan untuk tidak meneruskan kebijakan Otsus di Papua, tentunya melalui evaluasi melibatkan seluruh pihak.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *