oleh

Hari Nusantara dan Penguasaan Laut

IndonesiaBangsaku.com – Hari Nusantara yang diperingati setiap tanggal 13 Desember merujuk Deklarasi Djuanda tahun 1957 sebagai konsepsi kewilayahan untuk menjaga kedaulatan bangsa. Puncak Peringatan Hari Nusantara 2020 diselenggarakan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang akan menjadi ibu kota negara baru. Peringatan Hari Nusantara tahun ini diharapkan menjadi momentum untuk meneguhkan sistem kelautan nasional dan keandalan pengawasan laut, udara, dan garis perbatasan negara.

Untuk meneguhkan sistem kelautan, perlu mewujudkan optimasi dan keandalan infrastruktur radar nasional, khususnya sinergi dan integrasi radar yang dimiliki oleh pihak militer maupun sipil. Alat utama sistem pertahanan (alutsista) radar sangat penting karena bisa mendeteksi secara dini adanya gangguan keamanan dan kejahatan ekonomi di laut. Sehingga, bisa didatangkan armada pesawat tempur atau kapal perang dalam waktu yang cepat dan sasaran yang tepat.

Berbagai zona yang dinilai rawan dan mengandung potensi ancaman kedaulatan bangsa perlu dibangun infrastruktur radar. Seperti halnya zona Selat Malaka dan Laut China Selatan yang telah ditempatkan banyak radar milik TNI juga milik Kementerian Perhubungan (Kemhub) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Butuh evaluasi terkait dengan optimasi dan kendala operasional radar akibat kurangnya kebutuhan sumber daya manusia (SDM) atau tenaga ahli. Selain itu, segera mengintegrasikan radar, terutama milik militer.

Perlu penyempurnaan dan penambahan alutsista radar TNI jenis Thomson tipe TRS 2215R (Reflector) yang ditempatkan di sepanjang garis pantai yang rawan, seperti garis pantai Pulau Sumatra menghadap Selat Malaka. Begitu juga radar yang ditempatkan di Ranai Pulau Natuna yang berfungsi memonitor wilayah di sekitar Laut China Selatan.

Butuh upaya cepat untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja radar. Di Indonesia, selama ini usaha optimasi tersebut terkendala masalah klasik, yakni daya dukung SDM teknologi. Selain itu, juga terkendala masalah proporsi keterlibatan pemasok lokal dalam rangka pemberdayaan industri pertahanan nasional. Masalah juga menyangkut upaya repowering atau retrofing terhadap radar-radar yang sudah berumur tua.

Hari Nusantara hakekatnya adalah optimasi penguasaan laut dan mampu mengatasi berbagai jenis ancaman maritim. Apalagi, beberapa wilayah laut Indonesia berbatasan langsung dengan kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen dengan sepuluh negara sahabat. Yakni, Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Australia, Timor Leste, Vietnam, Filipina, Republik Palau, India, dan Thailand. Sebagian besar perbatasan wilayah laut Indonesia tersebut memiliki potensi kekayaan sumber daya maritim yang sangat besar, sehingga membuka peluang datangnya ancaman di antara negara-negara tersebut.

Ancaman maritim

Bentuk ancaman maritim secara garis besar meliputi: pertama, ancaman kekerasan akibat ramainya lalu lintas pelayaran di perairan Indonesia, karena beberapa perairan merupakan garis perhubungan laut yang terdiri dari Sea Lines of Communication (SLOC) dan Sea Lines of Trade (SLOT) kawasan Indo-Pasifik dengan orientasi ekspor dan impor memberikan konsekuensi tingginya jumlah kapal yang berlayar melintasi jalur tersebut. Kondisi ini sangat terbuka kemungkinan terjadi aksi pembajakan (sea piracy) dan perampokan (sea robbery), sabotase objek vital, dan teror di laut.

International Maritime Bureau (IMB) melaporkan, sepanjang tahun 2019 telah terjadi 119 perampokan dan pembajakan kapal di wilayah laut seluruh dunia. Berbagai tindak kejahatan di laut terus berkembang, sehingga menimbulkan ancaman keamanan maritim yang makin meluas. Hal ini membutuhkan aksi penindakan oleh aparat keamanan maritim.

Kedua, ancaman terhadap sumber daya laut. Pengelolaan sumber daya laut tanpa batas, perusakan ekosistem laut, illegal unreported and unregulated fishing (IUUF) atau pencurian ikan, serta pencemaran lingkungan adalah beberapa bentuk ancaman terhadap sumber daya laut.

Ketiga, ancaman pelanggaran hukum. Tidak patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Ancaman pelanggaran hukum dapat berupa kegiatan illegal fishingpeople smuggling, illegal logging, dan illegal mining. Berdasarkan data Food and Agriculture Organisation (FAO), kerugian negara akibat pencurian ikan di perairan Indonesia mencapai Rp 50 triliun setiap tahun.

Keempat, ancaman bahaya navigasi. Bahaya tersebut dapat mengancam keselamatan dan keamanan pelayaran yang bisa berakibat terganggunya aktivitas di laut. Dengan luasnya wilayah perairan di muka Bumi, banyak selat dan alur sempit yang membutuhkan alat bantu navigasi di perairan tersebut. Namun, belum seluruh perairan yang memiliki kerawanan bahaya navigasi dilengkapi dengan sarana bantu navigasi di laut, seperti bouy dan suar.

Kelima, ancaman penyakit menular. Pandemi Covid-19 merupakan bukti nyata bahwa penyakit menular dapat menyebar lewat media apapun. Penyebaran Covid-19 banyak terjadi di kapal laut yang sedang berlayar.

Esensi Deklarasi Djuanda tahun 1957 mendasari perjuangan bangsa untuk mewujudkan rezim negara kepulauan atau Archipelagic State dengan kemampuan penguasaan laut dan strategi yang tepat. Hari Nusantara juga menjadi spirit untuk menata kekuatan laut. Kekuatan laut diperoleh dengan sinergi militer dengan kekuatan non-militer.

Rear Admiral J.R. Hill dalam bukunya Maritime Strategy for Medium Powers menyatakan tentang strategi yang sebaiknya dilakukan oleh negara medium powers seperti Indonesia dalam rangka penguasaan dan pengendalian laut wilayah yurisdiksi nasional negaranya. Yakni, wilayah perairan sangat luas dan tidak sebanding dengan jumlah kapal atau armada angkatan lautnya. Untuk itu, strategi yang sebaiknya ditempuh adalah pengawasan pada selat-selat perbatasan. Pengendalian laut dilakukan dengan memblokade pelabuhan strategis, pengawasan selat kunci, dan melindungi armada niaga atau logistik yang vital.

Berdasarkan teori tersebut, pengendalian wilayah laut di Indonesia mesti ditekankan pada selat kunci dengan sasaran pokok dua spektrum ancaman yaitu kapal atas air dan kapal selam. Dengan pilihan strategi ini, sangatlah tepat keamanan di daerah Alur Laut Kepulauan Indonesia merupakan faktor yang sangat penting untuk dijaga ketat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *