oleh

TB Hasanuddin: Penindakan Protokol Kesehatan Oleh Polisi Sudah Sesuai Undang-Undang

IndonesiaBangsaku.com – Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menegaskan bahwa tugas menegakkan protokol kesehatan bukan hanya tugas Satpol PP.

Menurut Hasanuddin, pihak aparat keamanan dalam hal ini TNI dan Polri juga memiliki kewenangan untuk menindak pelanggar protokol kesehatan. 

“Merujuk pada UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan polisi juga berhak melakukan penindakan,” kata Hasanuddin dalam keterangannya, Sabtu (12/12/2020).

Hasanuddin menjelaskan, penyidikan tentang tindak pidana bidang Kekarantinaan Kesesehatan diatur dalam UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan pada Bab XII tentang Penyidikan.

Dalam Pasal 84 berbunyi “Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kekarantinaan Kesehatan”.

Kemudian Pasal 89 berbunyi “Dalam melakukan penyidikan, PPNS Kekarantinaan Kesehatan berkoordinasi dan bekerja sama dengan penyidik di lingkungan Kepolisian Negara Repubtik Indonesia dan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dalam kasus ini tindakan yang dilakukan oleh kepolisian sudah benar sesuai UU, dan bukan oleh Satpol PP seperti yang disampaikan oleh Ketua Satgas covid-19 Doni Monardo,” ucap Hasanuddin.

Sebelumnya Satgas Covid-19 menuai kritik dari sebagian publik karena dianggap tak bisa menindak pihak Rizieq Shihab.

Sebab, pada Sabtu (14/11) malam, ia menggelar acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya dan memicu kerumunan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *