oleh

Jokowi Minta PPATK Waspada Modus Baru Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang selama 2 dekade telah bekerja keras untuk mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Di sisi lain, Presiden Jokowi mengingatkan adanya modus baru kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

“Apa yang telah dicapai dalam 2 dekade ini tidak boleh membuat kita berpuas diri,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rangka Peringatan 20 Tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/4/2022).

Presiden Jokowi didampingi Menko Polhukam Mahfud MD, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Polisi Boy Rafli Amar.

Presiden Jokowi mengatakan, tantangan-tantangan yang akan dihadapi di masa depan semakin berat dan potensi kejahatan cyber juga semakin meningkat. “Muncul berbagai modus dan bentuk-bentuk baru kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Saya memahami pencegahan dan pendanaan tindak pidana terorisme tidak bisa dilakukan oleh PPATK sendiri,” katanya.

Ia mengatakan diperlukan kerja bersama untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan keuangan. “Diperlukan dukungan semua pihak, instansi pemerintah, industri keuangan, dan seluruh masyarakat. Kita perlu membangun sinergi untuk memastikan penegakan hukum yang berkeadilan, meningkatkan upaya penyelamatan, upaya pengembalian, dan pemulihan keuangan negara,” kata Presiden Jokowi.

Sementara Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan, selama 20 tahun perjalanan gerakan Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) adalah bagian dari sejarah panjang dari upaya dunia dalam penanganan tindak pidana, dimana para pelaku tindak pidana menikmati hasil kekayaan ilegal dengan memanfaatkan prinsip kerahasiaan perbankan dan industri keuangan lainnya. “Harta kekayaan ilegal menumbuh suburkan tindak pidana itu sendiri, seperti darah yang menghidupi tindak pidana (blood of the crime),” kata Ivan dalam laporannya.

Ia mengatakan, tonggak sejarah gerakan antipencucian uang di Indonesia dimulai dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2002. Sejak itu, pemerintah membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan seiring upaya Indonesia keluar dari daftar hitam negara atau teritori yang tidak kooperatif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang atau NCCT list, yang dikeluarkan Financial Action Task Force (FATF).

Ia mengatakan, sebagai upaya membantu pemerintah, PPATK terus bersinergi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor fiskal, dengan total kontribusi penerimaan negara pada kasus perpajakan hingga akhir tahun 2021 mencapai Rp 7,4 triliun. “PPATK rutin memberikan masukan pada proses fit and proper test untuk mendukung pemilihan pejabat berintegritas,” katanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.