oleh

Kebijakan DOB dan Otsus didukung Penuh Oleh DAP Wondama

Wondiboi Dewan Adat Papua (DAP) wilayah Wondama, Papua Barat mendukung pembentukan daerah otonomi baru (DOB) dan pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Ketua DAP Wilayah Wondama Adrian Worengga di Wondiboi, Selasa, menyebutkan secara khusus DAP Wondama mendukung pembentukan calon provinsi Bomberay yang mencakup Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Fakfak dan Kaimana. Dia juga berharap ke depan terbentuk calon kabupaten Kuri Wamesa yang merupakan pecahan dari Kabupaten Teluk Wondama. “Tujuannya adalah dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat terutama empat kabupaten itu dan termasuk rencana pembentukan calon kabupaten Kuri Wamesa, tujuannya ya untuk percepatan kesejahteraan orang asli Papua (OAP),” kata Worengga.

Usulan pembentukan calon provinsi Bomberay disampaikan oleh empat kepala daerah termasuk Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor pada saat Rapat Kerja Bupati dan Wali Kota se Papua Barat di Manokwari baru-baru ini. Menurut Worengga, pembentukan provinsi Bomberay sebelumnya telah disuarakan oleh para pemuka adat dari keempat kabupaten pada Konferensi DAP II di Kaimana pada 2021.

Salah satu pertimbangannya yaitu karena kesamaan wilayah adat, juga faktor garis keturunan. “Berdasarkan sejarah, orang Wondama, Bintuni, Fakfak dan Kaimana itu bersaudara dari moyang. Juga dilihat dari budaya dan sejarah kami ini memang satu wilayah adat yaitu Bomberay,” jelasnya. Sementara untuk calon kabupaten Kuri Wamesa, DAP Wondama sedari awal sudah menyatakan mendukung. Usulan pembentukan calon kabupaten Kuri Wamesa sendiri telah bergulir sejak lama semenjak masa kepemimpinan bupati pertama Teluk Wondama mendiang Alberth H Torey.

Terlepas dari pro kontra yang ada, DAP Wondama berkeyakinan pembentukan DOB akan memperpendek jangkauan pelayanan pemerintahan sehingga pada gilirannya akan bisa mendorong peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. “Jadi kami dari dewan adat pada prinsipnya mendukung. Tinggal pengaturan dari pemerintah, bagaimana agar pembangunan itu benar-benar juga memperhatikan pembangunan sumber daya manusia,” ucap Worengga. Menurut dia, pembangunan SDM harus benar-benar menjadi perhatian prioritas oleh pemerintah daerah agar terjadi peningkatan derajat kesejahteraan warga asli Papua sebagaimana hakekat dari pembentukan DOB.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.