Kekhawatiran Kebijakan Pemekaran Ancam Eksistensi Masyarakat Papua Adalah Bentuk Keengganan untuk Maju

indonesiabangsaku.com – Meski saat ini pemekaran di tiga provinsi Papua telah berjalan sesuai wilayah masing-masing, dengan pejabat gubernur yang telah dilantik disertai dengan program-program yang akan dijalankan. Namun, masih terdapat beberapa pihak yang khawatir berkaitan dengan dampak dari adanya kebijakan pemekaran di Papua.

Ketua Pemuda Baptis West Papua, Sepi Wanimbo menyatakan bahwa pemekaran tiga provinsi atau Daerah Otonomi Baru (DOB) di tanah Papua akan membuka pintu besar bagi transmigrasi di tanah Papua dan Papua Barat yang kemudian bakal mengancam eksistensi orang asli Papua (OAP). Dirinya beropini bahwa tiga provinsi tersebut atas nama pemerataan pembangunan diserahkan kepada orang-orang yang bukan asli Papua dan mengakibatkan orang Papua kehilangan ahli waris tanah.

Kekhawatiran juga muncul dari Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy yang memandang bahwa sepanjang hampir 21 tahun berlangsung penerapan kebijakan otonomi khusus di Papua masih banyak persoalan yang belum diselesaikan. Dirinya juga memandang tidak melihat adanya relevansi kebutuhan masyarakat Papua secara mayoritas dalam semangat memekarkan wilayah bumi cenderawasih sebagai DOB guna mewujudkan dan atau menjawab pengakuan riil negara dan bangsa Indoesia sebagai termaktub pada konsideran menimbang UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dengan langkah pemekaran wilayah.

Adanya kedua opini tersebut jika diulas lebih lanjut justru berseberangan denga fakta yang terjadi. Kekhawatiran kebijakan pemekaran akan mengancam eksistensi OAP telah terbantahkan dengan keputusan pemerintah mengangkat putra daerah sebagai pejabat gubernur. Selain itu, berkaitan dengan kesiapan roda pemerintahan di wilayah pemekaran, pemerintah juga telah menerapkan kebijakan afirmasi, dimana OAP diprioritaskan dalam pembangunan wilayah pemekaran. Disamping itu, secara historis, kebijakan pemekaran sebenarnya merupakan harapan dan impian besar bagi sejumlah tokoh senior di Papua yang mengingingkannya sejak lama. Harusnya menjadi generasi penerus yang bangga karena saat ini hal tersebut telah jadi kenyataan.

Sementara itu, berkaitan dengan kekhawatiran penerapan otonomi khusus yang belum banyak menyelesaikan persoalan bersama, menjadi pembelajaran banyak pihak. Ketidaksempurnaan pengelolaan, benturan kepentingan, hingga yang terakhir adalah adanya kasus korupsi di pemerintahan Papua. Sejumlah hal tersebut menjadi persoalan serius, namun bukan berarti lantas mengendorkan kebijakan Otsus sebagai salah satu upaya pembangunan di Papua. Pembenahan demi pembenahan menjadi hal yang harus dipikirkan bersama.

Mengulas Kembali Tujuan Kebijakan Pemekaran Papua

Dari sejak awal sosialisasi dan penjaringan aspirasi terkait kebijakan tersebut, telah banyak pihak yang menjadi perpanjangan pemerintah turut menyatakan tujuan dari kebijakan pemekaran DOB. Pernyataan tersebut muncul dalam beragam sisi dan bidang yang disampaikan secara tegas memberikan pengetahuan hingga antisipasi adanya pihak-pihak yang sengaja memperkeruh situasi dengan opini yang tak bisa dipertanggungjawabkan.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam sebuah kesempatan pernah menyatakan bahwa pemekaran provinsi di Papua bertujuan menyejahterakan masyarakat Papua. Pemekaran bisa membuat pelayanan publik lebih dekat menjangkau masyarakat. Adanya sebagian masyarakat yang menolak pemekaran tak mencerminkan suara mayoritas. Secara umum masyarakat Papua mendukung kebijakan pemekaran DOB. Hadirnya tiga provinsi baru bisa memberi dampak positif pada penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan di Tanah Papua. Selain itu, rentang kendali yang selama ini menjadi masalah klasik bisa lebih mudah terjangkau. Masyarakat di daerah pemekaran bisa lebih berkembang di semua sektor, mulai ekonomi, infrastruktur dan tentunya sumber daya manusia.

Saat ini pemerintah terus berupaya untuk membebaskan Papua dari ketersulitan ekonomi dan gangguan keamanan sebagai akar masalah yang masih belum terselesaikan, salah satunya dengan pemekaran wilayah. Tujuannya tentu agar benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Papua. Secara deskriptif, manfaat dari adanya pemekaran wilayah di Papua ini sama-sama bisa dirasakan dengan jelas dan lengkap. Apabila merujuk pada tujuan awal disahkannya UU DOB yang diungkapkan oleh beberapa tokoh Negara, keberlanjutan program yang telah disahkan oleh pemerintah harus diyakini sebagai langkah yang baik dan positif untuk kemajuan bangsa Indonesia secara umum, dan secara khusus untuk kemajuan masyarakat Papua.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Komuniasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Yudianto. Menurutnya, dengan diresmikannya tiga provinsi baru pada 11 November 2022 lalu merupakan tonggak sejarah sebagai keberlanjutan pembangunan yang ada di Bumi Cenderawasih. Tujuan mulia pembentukan DOB ini adalah agar pelayanan pemerintahan dan pembangunan lebih efektif untuk kesejahteraan masyarakat di dalamnya secara khusus OAP. Dirinya kemudian mengajak tokoh adat, masyarakat, dan agama, serta perempuan dan pemuda untuk bergandengan tangan dalam menjaga kondusivitas daerah demi kelancaran pembangunan dan pemerintahan pada provinsi baru tersebut.

Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, Muhammad Musa’ad, turut menjawab berkaitan dengan UU Otsus, bahwa perubahan UU Otsus yang baru Nomor 2 tahun 2021 memberikan ruang lebih besar bagi Papua di bidang pendidkan, kesehatan, sosial, termasuk di bidang politik. Melalui pemekaran yang merupakan bagian dari kebijakan Otsus akan ada semakin banyak OAP terlibat dalam proses politik baik di tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Diharapkan nantinya akan tumbuh pembangunan di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Provinsi Induk. Sehingga semua akan menjadi kekuatan baru yang bisa memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di bumi cenderawasih.

Kesejahteraan adalah Tujuan Pembangunan, Kebijakan DOB Jadi Salah Satu Jalan

Argumentasi bahwa kebijakan pemerintah pusat merencanakan pemekaran DOB menjadi upaya percepatan kemajuan juga diyakini oleh akademisi berdasarkan kajiannya. Kepala Departemen Ilmu Politik Fisip USU, Indra Fauzan, menyatakan bahwa program pemerintah dalam pembangunan di Papua sudah sangat baik. Kebijakan pemekaran DOB menjadi salah satu jalan pembangunan di bumi Papua demi kesejahteraan banyak orang. Inti dari pembangunan adalah kesejahteraan, tentunya dengan tidak mengesampingkan nilai leluhur dan tradisi yang sudah sangat melekat bagi masyarakat Papua.

Sementara itu, Ince Weya yang merupakan Mahasiswa Doktoral Ekonomi USU asal Papua, mengakui saat ini pembangunan di Papua sudah banyak kemajuan, ditandai dengan semakin mudahnya akses, terlebih dengan adanya kebijakan DOB nanti yang menjadi langkah konkret menyejahterakan Papua.

Maka berdasarkan sejumlah respon dan kajian diatas, masihkah kita merasa khawatir bahwa kebijakan pemekaran provinsi akan mengancam eksistensi OAP. Karena pada dasarnya lahirnya kebijakan tersebut diperuntukkan kepada masyarakat Papua.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *