oleh

Ketua KPK Bantah TWK Jadi Alat Singkirkan Pegawai Tertentu

Indonesiabangsaku, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membantah tudingan yang menyebut penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi alat untuk menyingkirkan 75 pegawai yang tidak lulus TWK, termasuk Novel Baswedan.

Firli menegaskan, tidak ada niat sedikit pun untuk menyingkirkan pegawai tertentu.

“Saya agak heran ada kalimat ada upaya menyingkirkan. Saya katakan tidak ada upaya menyingkirkan siapa pun,” kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Firli menjelaskan, TWK diikuti oleh 1.351 pegawai non-ASN KPK. Seluruh pegawai tersebut mengikuti asesmen dengan menggunakan instrumen, modul, pertanyaan, dan waktu pengerjaan yang sama.

Hasil akhirnya, kata dia, sebanyak 1.274 pegawai dinyatakan memenuhi syarat (MS), sedangkan 75 lainnya tidak memenuhi syarat (TMS).

“Kalau boleh saya katakan semua dilakukan sesuai kriteria sesuai dengan syarat, sesuai dengan mekanisme dan sesua prosedur,” katanya.

Dengan demikian, Firli menekankan, lima pimpinan KPK tidak memiliki niat untuk menyingkirkan pegawai tertentu melalui proses TWK. Dikatakan, hasil TWK merupakan hasil yang diraih masing-masing pegawai.

“Hasil akhir memang ada yang tidak memenuhi syarat dan ada yang memenuhi syarat. Jadi tidak ada upaya untuk menyingkirkan siapa pun. Kami pimpinan tidak ada satu pun niat untuk menyingkirkan seseorang. Namun, hasil TWK adalah hasil sendiri,” katanya.

Penuhi Syarat
Dari 1.274 pegawai yang memenuhi syarat dalam asesmen TWK, sebanyak 1.271 pegawai dilantik dan diambil sumpah sebagai ASN pada Selasa (1/6/2021). Setelah prosesi pelantikan ini, kata Firli, para pegawai yang telah berstatus ASN akan mengikuti pembekalan.

“Tindak lanjut terhadap 1.271 pegawai yang lulus dan telah dilantik menjadi ASN pada tanggal 1 Juni 2021 adalah akan dilakukan orientasi dalam rangka pembekalan sebagai ASN, orientasi tersebut akan dikoordinasikan selanjutnya oleh KPK RI kepada LAN RI,” kata Firli.

Sebelumnya, penyidik senior KPK, Novel Baswedan menyebut TWK merupakan alat untuk menyingkirkan 51 pegawai yang sudah ditarget sebelumnya. Hal ini disampaikan lantaran dari 75 pegawai yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat, 24 di antaranya akan dibina, sementara 51 lainnya dinilai tidak dapat dibina.

“Dengan adanya perubahan dari 75 menjadi 51, jelas menggambarkan bahwa TWK benar hanya sebagai alat untuk penyingkiran pegawai KPK tertentu yang telah ditarget sebelumnya,” kata Novel dalam keterangannya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *