oleh

Kinerja Menteri, Siapa Paling Progres atau Jeblok ?

Tidak terasa pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, sisa 1 bulan lagi, akan memasuki tahun ketiga terhitung sejak 20 Oktober 2019. Tanpa dipungkiri, seiring dengan serangan wabah Covid-19 yang tidak kunjung usai, kompleksitas persoalan kemasyarakatan, kenegaraan dan kebangsaan telah muncul dipermukaan. Hal ini tentunya menghadapkan pemerintah pada tantangan-tantangan yang butuh dan harus direspon dengan kebijakan yang tepat dan menusuk pada inti permasalah mulai dari persoalan ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, politik, hukum dan lainnya. 

Bagaimanapun, presiden dan wakil presiden tidak berdiri sendiri dalam menyelesaikan

problematikan  yang  muncul  ke  permukaan,  pastinya  didukung  oleh  kabinet  yang dinamakan kabinet Indonesia maju. Meski secara vertikal setiap menteri yang didukung organisasi    kementerian    bertanggung    jawab    kepada    Presiden    sebagai    kepala pemerintahan  (the  chief  of  executive),  secara  horizontal  di  dalam  ataupun  antar- organisasi kementerian itu harus mengelola berbagai tugas administrasi kementerian sektoral yang tak jarang saling bersinggungan, berimpit, dan tak jarang kontradiktif.

Meksipun  menteri  bukanlah  aktor  tunggal  yang  menentukan  kebijakan  dalam  suatu organisasi  pemerintahan.  Kebijakan  seorang  menteri  dari  satu  kementerian  selalu memiliki  tali-temali  dengan  kebijakan  kementerian  lainnya,  tapi  maju  atau  tidaknya sebuah kementerian, yang dilihat adalah siapa menterinya. Tanggapan keras tentang kinerja kementrian dari masyarakat banyak kita lihat dari berbagai survei, ini mestinya dilihat sebagai peluang untuk memperbaiki sistem kinerja yang ada.

Puspoll  Indonesia  melakukan  survei  kinerja  menteri  pada  20-29  April  2021  dengan

responden sebanyak 1.600. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno menempati urutan teratas kinerja terbaik dengan 11,3 % merespon sangat baik, 68,5 % menilai cukup baik, 2,5 persen menilai buruk, 3,2 persen menilai sangat buruk, dan 14,5 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Di posisi kedua, ada Menteri Sosial Tri Rismaharini, ada sebanyak 10,6 persen yang menyatakan kinerjanya sangat baik, 66,8 persen cukup baik, 3 persen buruk, 3,3 sangat buruk, 16,4 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Selanjutnya, Menteri BUMN Erick Thohir menempati urutan ketiga dengan penilaian sebanyak 7,3 persen sangat baik, 62,2 persen cukup baik, 3,8 persen buruk, 4,3 persen sangat buruk dan 22,5 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Survei yang dilakukan Indikator pada 30 Juli-4 Agustus 2021 menunjukkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diurutan pertama sebagai menteri yang paling bagus kinerjanya, dengan total ada 70% responden yang sangat puas dan cukup puas dengan kinerjanya. Disusul Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno, dengan persentase jawaban 69% gabungan sangat puas dan cukup puas. Sedangkan posisi berikutnya ditempati Menteri Sosial Tri Rismaharini sebanyak 63% gabungan sangat puas dan cukup puas, kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 62% mix sangat

puas dan cukup puas); dan selanjutnya Menteri BUMN Erick Thohir 56% mix sangat puas

dan cukup.

Indonesia Political Opinion (IPO) juga melakukan survey pada 1-10 Agustus 2021 dengan melibatkan 1.200 responden. Hasilnya, yakni Menteri Sosial Tri Rismaharini berada pada posisi pertama sebagai menteri yang paling memuaskan kinerjanya dengan nilai 57,5 %. Kemudian diikuti oleh Menteri BUMN Erick Thohir dengan presentasi nilai 54,2 %, dan diposisi ketiga didapatkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno dengan nilai 41,4 %, dan kemudian disusul oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dengan angka 34,7 %. Sementara yang paling tidak memuaskan, menurut survey IPO, yaitu Menteri KumHam Yasonna Laoly dengan nilai 49 %, disusul Menteri KUKM Teten Masduki 46,1 %, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dengan nilai 44,5 %.

Dari ketiga lembaga survei diatas, hanya Sandiaga S Uno dan Tri Rismaharini selalu masuk

3 besar yang memiliki kinerja paling bagus atau memuaskan. Puspoll Indonesia menempatkan Sandiaga di urutan teratas kinerja terbaik dengan 11,3 % merespon sangat baik, 68,5 % menilai cukup baik, sedangkan Risma diurutan kedua dengan 10,6 % yang menyatakan kinerjanya sangat baik dan 66,8 % cukup baik. Kemudian Indikator menempatkan Sandiaga diurutan kedua dengan persentase jawaban 69% gabungan sangat puas dan cukup puas, sedangkan Risma diurutan ketiga dengan nilai 63% gabungan sangat puas dan cukup puas. Sementara Indonesia Political Opinion (IPO) menempatkan Sandiaga diurutan ketiga dengan nilai 41,4 %, sedangkan Risma diurutan pertama dengan nilai 57,5 %.  

Sandiaga dan Risma adalah dua menteri hasil reshuffle sejak Desember 2020, yang artinya jabatan mereka belum cukup 1 tahun, tetapi malah masyarakat menilai kinerja mereka bagus atau memuaskan. Hal ini menjadi indicator bahwa dua menteri tersebut kecil kemungkinan untuk di reshuffle dan terus melanjutkan tugas dan tanggungjawab mereka dalam membangun Indonesia dari keterburukan karena Covid-19. Menariknya, Sandiaga yang sebelumnya Cawapres 2019 masih memiliki potensi besar dan akan digadang-gadang maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Elektabilitas dan popularitas Sandiaga akan semakin naik jika kedepannya kinerjanya sebagai menteri semakin baik, apalagi jika sektor pariwisata mampu bergerak mendongkrak perekonomian nasional ditengah wabah Covid-19. 

Disamping  itu,  Partai  Politik  perlu  melakukan  upaya-upaya  agar  para  kadernya  yang

menjabat sebagai menteri mampu melakukan inovasi seperti mewujudkan pelayanan berbasis digital, birokrasi bersih dari korupsi, memiliki daya saing global, melayani masyarakat berbasis kesejahteraan dan sebagainya. Dari ketiga lembaga survey diatas, yang masuk tiga besar hanya 2 partai, yaitu Gerindra ada Prabowo dan Sandiaga dan PDI- P ada Risma, sedangkan Erick Tohir berasal dari non partai. Harapannya partai-partai lain yang memiliki representatif menteri di kabinet Indonesia bisa konsen untuk menprioritaskan   kepentingan   masyarakat   dan   negara   dibandingkan   kepentingan personal atau kelompok.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *