KPK Didukung Banyak Pihak untuk Jemput Paksa Lukas Enembe

indonesiabangsaku.com – Hingga saat ini, KPK telah melakukan dua kali panggilan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe. Dari dua kali panggilan tersebut, dua kali juga pihaknya mangkir tak merespon. Sejumlah alasan menjadi dasar dari ketidakhadiran sang gubernur. Berlarutnya proses pemanggilan terhadap Lukas Enembe juga membuat sejumlah pihak merespon kepada KPK agar bertindak lebih tegas dan tidak terpengaruh dengan kondisi, ancaman, ataupun hambatan yang mungkin sengaja diciptakan untuk memperlambat proses penyidikan. Seperti yang kita ketahui, pihak Lukas Enembe sempat mengumpulkan massa agar turun ke jalan berunjuk rasa menolak penetapan sebagai tersangka. Di kediaman Lukas Enembe, juga diketahui dijaga oleh beberapa orang simpatisannya yang disebut ‘berani mati’ untuk mendukung sang gubernur. Mereka seperti dibutakan dengan kasus yang menimpa pimpinannya

Sejumlah alasan yang menjadi tameng pihak Lukas Enembe sehingga absen dari penyidikan harus mampu dibuktikan kebenarannya secara fisik maupun tertulis. Jika pihak Lukas Enembe berani untuk mengulur proses penyidikan, maka seyogyanya, pemerintah melalui KPK harus berani menjemput sang tersangka dengan proses yang terukur dan terencana. Negara tidak boleh kalah dengan tersangka korupsi. Sudah terlalu lama sang gubernur menikmati hasil korupsinya yang merugikan negara hingga masyarakatnya sendiri. Berdasarkan hasil kajian beberapa lembaga penelitian, kasus korupsi menjadi akar masalah terhambatnya percepatan kemajuan wilayah Papua.

Permintaan Sejumlah Pihak agar KPK Jemput Paksa Lukas Enembe

Peliknya permasalahan yang dialami Lukas Enembe menjadi perhatian banyak pihak dari lintas bidang. Mayoritas menginginkan bahwa proses penyidikan terhadap sang Gubernur berjalan sebagaimana mestinya. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar meyakini bahwa tak ada agenda politik dibalik proses hukum terhadap Gubernur Papua. KPK telah bertindak sesuai prosedur.  Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Zaenur Rohman mendorong KPK agar melakukan upaya jemput paksa kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe. Terkait permohonan izin berobat keluar negari yang diajukan pihak Lukas Enembe kepada Presiden Jokowi, bisa dikoordinasikan dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk memastikan kondisi sang gubernur. Respon serupa juga disampaikan oleh anggota Komisi III DPR Habiburokhman mendukung KPK mengambil tindakan hukum tegas kepada Lukas Enembe berupa penjemputan secara paksa setelah dua kali pemanggilan mangkir. KPK juga diminta agar tidak ragu dalam menegakkan hukum sesuai perundang-undangan.  Indonesia Corruption Watch (ICW) juga meminta agar Gubernur Papua Lukas Enembe kooperatif dalam memenuhi panggilan KPK. Sebab, sudah dua kali Gubernur yang terjerat kasus dugaan korupsi tersebut mangkir dari panggilan KPK.

Tak hanya dari praktisi ataupun akademisi yang merespon kasus Lukas Enembe, Presiden Jokowi juga angkat bicara terkait kasus tersebut. Beliau meminta semua pihak menghormati proses hukum. Termasuk menghormati panggilan dari KPK, seluruh warga negara sama di mata hukum.

Kelakukan Lukas Enembe, Berjudi Hingga Singapura Disaat Sakit Namun Menolak Diperiksa KPK dengan Alasan Sakit

Hingga dua kali pemanggilan, alasan sakit masih menjadi dasar hingga dalih pihak Lukas Enembe untuk tidak menyambangi KPK. Berdasarkan track record, sakit juga sempat menjadi alasan Lukas bermain judi di Singapura. Aktivitas judi Lukas di luar negeri terungkap melalui sejumlah foto yang dipublikasikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Kuasa hukum Lukas, Aloysius Renwarin, mengakui kliennya bermain judi di luar negeri untuk mencari hiburan dan refeshing. Aloy menyampaikan, saat itu Lukas sedang sakit. Ia kemudian bermain judi di Singapura. Menurut Aloy, aktivitas tersebut tidak dilakukan dengan jumlah uang yang besar. Dirinya memastikan bahwa aktivitas judi dilakukan dengan uang pribadi kliennya. Ia mengaku enggan membicarakan lebih lanjut terkait judi tersebut. Menurutnya, sumber uang berjudi akan dijelaskan oleh Lukas. Pihaknya saat ini sedang fokus menghadapi proses hukum oleh KPK.

Pengakuan Blunder Sang Pengacara Bongkar Bisnis Tambang llegal Lukas Enembe

Sementara itu, sebuah hal yang sebenarnya tak perlu diumbar ke publik, apalagi datang dari internal sang gubernur namu justru menyeruak menjadi fakta baru yang justru mengarah pada sentiment negatif kepada sang gubernur. Sebuah pengakuan datang dari kuasa hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening menyebut bahwa kliennya memiliki tambang emas di Distrik Mamit, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua. Menjadi hal blunder disebut bahwa tambang emas tersebut masih illegal atau belum memiliki bukti kepemilikan berupa dokumen. Informasi tersebut diperoleh langsung dari Lukas Enembe.

Merespon hal tersebut, pihak KPK melalui komisioner, Nawawi Pomolango menegaskan tak akan hentikan proses penyidikan terhadap sang gubernur. Dirinya juga menambahkan bahwa tak ada proses pembuktian di tahap penyidikan. Kemudian juga mengingatkan Lukas Enembe agar mendatangi penyidik KPK dan menunjukkan kondisi kesehatannya. Pengakuan adanya tambang mencuat setelah pihak KPK menyatakan bahwa kasus dugaan gratifikasi akan dihentikan jika pihak Lukas bisa membuktikan sumber dana tersebut bukan dari APBD, melainkan dari tambang emas.  

Kasus Lukas Enembe Jadi Momentum Audit Dana Otonomi Khusus Papua

Fakta adanya jerat kasus hukum pada Gubernur Papua Lukas Enembe dapat menjadi momentum untuk membuka celah audit dana Otonomi Khusus Papua sehingga lebih transparan. Mengutip pernyataan tokoh Pemuda Papua, Steve Mara, bahwa sejak tahun 2001 hingga 2022 Pemerintah Pusat sudah cukup banyak memberikan anggaran untuk membangun Papua menjadi lebih baik. Namun dalam kenyataannya, kondisi Papua saat ini masih berada di level bawah dengan angka kemiskinan yang tinggi. Karena itu, Steve Mara mendorong KPK bekerja secara profesional dan transparan kepada publik. Sehingga, masyarakat Papua mengerti mengapa selama ini tidak sejahtera.

Hal senada juga disampaikan oleh Tokoh Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Tanah Papua, Pendeta Alberth Yoku. Dirinya mengingatkan, setiap pejabat negara, apapun agamanya, sudah melakukan sumpah jabatan pada saat ia dilantik. Atas dasar tersebut, dalam menjalankan pekerjaan dan melayani sesama, seharusnya Lukas sudah mengerti tentang ajaran untuk takut pada Tuhan. Sementara hukum negara yang dalam hal ini sedang dijalankan KPK, menjadi jalan pembuktian bahwa tuduhan kepada Lukas yang sudah diketahui publik adalah tidak benar. Jika benar, maka konsekuensinya juga harus dijalankan dengan bijak dalam menjalankan tanggung jawab.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *