Kritik Pesimis Hadirnya Provinsi Baru di Papua Bukanlah Solusi Merupakan Penilaian Prematur

indonesiabangsaku.com – Meski mayoritas pihak menyambut pengesahan Provinsi ke-38 di Indonesia, Papua Barat sebagai komitmen pemerintah membangun wilayah timur Indonesia. Namun masih terdapat sejumlah pihak yang menilai pesimis bahwa kebijakan pemekaran bukanlah solusi, hal tersebut juga mengacu dan tertuju pada kebijakan pemekaran di tiga provinsi Papua sebelumnya yang saat ini masing-masing telah dipimpin oleh pejabat gubernur pasca dilantik oleh Kemendagri di Jakarta.

Sejumlah pihak tersebut antara lain pegiat hak asasi manusia dan peneliti mengkritik kebijakan pemekaran provinsi bukanlah sesuatu hal yang solutif. Mereka menilai bahwa konflik di Papua terus berlangsung dan tak berpengaruh dengan adanya pembentukan provinsi baru. Menurut mereka, klaim dari parlemen dan pemerintah bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua menjadi salah satu penyelesaian konflik dan pemerataan kesejahteraan tak sepenuhnya dipercaya.

Dalam negara demokrasi, adanya suara dan kritikan menjadi hal yang biasa dan memang diperbolehkan dalam undang-undang. Kritik bisa menjadi bahan evaluasi agar kedepannya lebih baik, termasuk dalam hal ini terkait kebijakan pemekaran. Bukan kali pertama pemerintah melaksanakan kebijakan pemekaran. Tepatnya sudah sejak era kemerdekaan, secara bertahap pemerintah berupaya memekarkan setiap provinsi dengan sejumlah pertimbangan demi terciptanya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks wilayah Papua, pemekaran menjadi salah satu upaya pemerintah pusat untuk memecah permasalahan jarak dan hubungannya dengan fasilitas publik yang pada akhirnya berpengaruh pada kesejahteraan dan kemajuan wilayah. Kritik yang menilai bahwa kebijakan pemekaran tiga provinsi di Papua dan satu provinsi di Papua Barat bukanlah sebuah solusi tidak bisa menjadi sesuatu yang dibenarkan sepenuhnya karena posisi kebijakan masih berada pada awal pelaksanaan. Kritikan tersebut bisa disampaikan lagi menjadi bahan evaluasi setelah beberapa waktu untuk menilai efektivitas kebijakan. Tentunya berdasarkan fakta dan data yang mendukung, artinya pemerintah dapat terbantukan untuk segera memperbaiki, dan publik juga mampu bersikap kritis secara konkrit. Termasuk dalam hal ini perihal konflik yang mayoritas terdapat keterlibatan kelompok separatis. Motif eksistensi masih menjadi indikasi dalam setiap aksi, pun ketika terdapat kebijakan pemekaran mereka merasakan dampak semakin sempitnya ruang gerak.

Harapan Pemerintah bahwa Pemekaran 4 Provinsi Berikan Kesejahteraan untuk Masyarakat

Pemerintah melalui Kemendagri memiliki harapan besar bahwa 4 DOB Papua, yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah yang telah diresmikan dan telah memiliki pejabat gubernur serta Papua Barat Daya yang segera diresmikan menyusul pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-undang dapat menjadi proyek percontohan bagi mereka dalam mengangkat harkat, derajat, dan martabat orang Papua agar bisa lebih maju dan sejahtera. Dikutip dari pernyataan Wamendagri, John Wempi Wetipo bahwa peresmian dan pelantikan pejabat Gubernur Papua Barat Daya dapat segera dilakukan sehingga nantinya bisa mengikuti Pemiliu 2024.

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus berharap bahwa kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua tidak hanya bisa mengatasi permasalahan konflik, tetapi juga bisa mempercepat pembangunan. Adapun tujuan dari pemekaran provinsi di Papua, termuat dalam pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa pemekaran dimaksudkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta harkat dan martabat orang asli Papua.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan bahwa mekanisme Pemilu 2024 di Provinsi Papua Barat Daya bakal sekaligus diakomodasi lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu. Selain itu, Perppu Pemilu juga mengatur mekanisme Pemilu untuk Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

Kebijakan Pemekaran di Papua Sudah Lama Dinantikan

Melalui pernyataan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung dijelaskan bahwa proses pemekaran Provinsi di Papua sebenarnya sudah lama dipersiapkan, tepatnya ketika revisi Undang-undang nomor 21/2001 di tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua disetujui DPR menjadi Undang-undang.

Dari proses yang panjang tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Papua mendukung pemekaran wilayah. Apabila terdapat yang belum setuju, hal tersebut merupakan hal yang biasa dalam proses pengambilan keputusan. Pihaknya mempersilahkan apabila terdapat masyarakat yang mengajukan uji materi terhadap UU terkait pemekaran wilayah di Papua karena merupakan hak setiap warga negara.

Program 100 Hari Kerja Pertama Ribka Haluk Pimpin Provinsi Papua Tengah

Salah satu pejabat gubernur provinsi pemekaran yang baru saja dilantik oleh Kemendagri ialah Ribka Haluk yang merupakan wanita asal Papua. Dirinya dipercaya memimpin provinsi Papua Tengah selama masa transisi pemerintahan. Di hadapan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan masyarakat Papua Tengah, dirinya menyampaikan 7 program dalam 100 hari kerja ke depan, yakni: Menetapkan Pergub tentang perangkat daerah, serta melakukan pengisian personel ASN di Provinsi Papua Tengah, Menetapkan Pergub tentang R-APBD Provinsi Papua Tengah, melakukan kunjungan ke-8 kabupaten se-provinsi Papua Tengah, Percepatan alokasi dana hibah, diantaranya membentuk TAPD Provinsi dan Pembukaan RKUD Provinsi, Penyiapan sarana prasarana pemerintahan, termasuk peralatan pendukung perkantoran sehingga seluruh ASN dapat segera bekerja maksimal, Persiapan kegiatan rekrutmen Majelis Rakyat Papua, diantaranya melakukan konsultasi publik sehingga masyarakat memahami adanya perubahan kebijakan terkini, serta Mempersiapkan agenda penyelenggaraan pemilu tahun 2024, salah satu agenda terdekat yaitu pemutakhiran daftar pemilih.

Roda Pemerintahan di Tiga Provinsi Baru Papua Butuh 3.200 ASN

Sementara itu, berdasarkan data dari Badang Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, melalui Kepala Bappeda Provinsi Papua, Yohanis Walilo. Disebutkan bahwa perlu ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bisa menjalankan roda pemerintahan secara lancer di tiga provinsi baru Papua. Untuk urusan penempatan ASN ke tiga provinsi baru tersebut, merupakan kewenangan yang bakal diatur langsung oleh Kemendagri. Adapun formasi ASN yang akan bertugas ke tiga provinsi baru tersebut, dimulai dari pejabat eselon II, III, IV berserta staf. Dari semua formasi tersebut merupakan landasan untuk membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada pelayanan dasar.

Pada akhirnya, adanya Kritikan dari pihak yang menilai bahwa kebijakan pemekaran tak bisa menjadi solusi bisa dikatakan sebagai hal prematur. Pasalnya di tahap awal saat ini seluruh pihak sedang mengupayakan dengan harapan besar agar kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Sementara itu, kritikan yang menyatakan bukan sebuah solusi tak ubahnya sebuah tindakan pesimis yang justru membuat pikiran tidak maju dan berkembang.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *