Lukas Enembe Jalani Hukum Tabur-Tuai Penyalahgunaan Wewenang di Masa Lalu

indonesiabangsaku.com – Dalam kehidupan masyarakat, tabur-tuai adalah hukum alam yang mengiringi setiap perbuatan yang dilakukan manusia. Menjadi instropeksi diri bahwa sebuah akibat adalah sebab bagi akibat berikutnya, setiap apa yang kita tanam maka cepat atau lambat di kemudian hari akan kita tuai.  Begitu juga yang terjadi dengan kasus yang menimpa Lukas Enembe. Apa yang pernah diperbuat olehnya di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan jabatan maka di kemudian hari harus mampu dan bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.  

Hal tersebut menjadi sorotan sejumlah pihak berkaitan dengan proses penyelesaian permasalahan yang sedang dilaksanakan lembaga antirasuah KPK. Salah satu pihak yang menaruh perhatian datang dari Gembala Jemaat Gereja Injil Seutuh Internasional di Jayapura, Pastor Catto Y Mauri, S.Th. Secara tegas, dirinya meminta seluruh pihak bersifat legawa, terbuka, dan rendah hati melihat KPK sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan hal baik. Kita tidak bisa sembunyi atau lari kemana-mana karena ada Tuhan yang akan mengontrol. Jika dilihat dari aspek rohani, yang sedang dialami Lukas Enembe saat ini merupakan hukum tabur-tuai, menjadi pelajaran sebagaimana dalam Al-kitab yang menyatakan hukum tabur-tuai.

Sebelumnya, pada bulan Maret, pihak Lukas Enembe dan tim pernah melaporkan Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak (RHP) ke KPK. Berkat laporan tersebut, KPK lalu menetapkan RHP sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait pembangunan berbagai proyek di Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua. RHP kini dinyatakan sebagai buron setelah melarikan diri melalui perbatasan Papua Nugini.  Pasto Catto menjelaskan bahwa, RHP dan Lukas Enembe sama-sama berasal dari Gereja Injil di Indonesia (GIDI), Tolikara. Sama-sama pemimpin dari wilayah gunung. Menjadi perhatian bersama bahwa konsekuensi pernah melaporkan orang lain, maka harus siap untuk dilaporkan. Ukuran yang dipakai untuk mengukur orang lain, ukuran itu pula yang akan diukurkan kepada kita.

Menjadi pemimpin di tanah Papua tidaklah mudah. Butuh konsentrasi yang sangat luar biasa. Tidak hanya Lukas tetapi juga orang-orang di sekitarnya harus bekerja penuh konsentrasi, bukan malah sibuk melindungi sang gubernur yang nyata-nyata telah ditetapkan sebagai tersangka. Maka, kepada Kepada Lukas dan para pembisiknya, Pastor Catto mengimbau untuk senantiasa takut Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan, sudah pasti tidak melakukan korupsi. Tidak akan mengambil yang bukan haknya. Seorang pemimpin jangan mengambil barang milik orang banyak. Apalagi konteksnya adalah seorang kepala daerah, sudah barang pasti dilarang. Masih banyak golongan masyarakat yang perlu untuk dibantu atau ditolong.

Dorongan IPW Terhadap KPK untuk Tegakkan Hukum Terhadap Kasus Lukas Enembe

Meski sempat didatangi oleh tim KPK yang dipimpin langsung oleh sang ketua, Firli Bahuri terkait pemeriksaan Lukas Enembe di kediamannya. Sejumlah dorongan masih terus dilakukan oleh berbagai pihak agar penegakan hukum dalam kasus sang gubernur segera dituntaskan.

Salah satu dorongan tersebut hadir dari organisasi Indonesia Police Watch (IPW). Melalui ketuanya, Sugeng Teguh Santoso yang mendorong agar KPK lakukan penegakkan hukum yang lugas dan tidak tebang pilih dalam kasus Lukas Enembe. Terkait dua pengacara Lukas Enembe Roy Rening dan aloysius Renwarin yang dimintai keterangan sebagai saksi, dirinya meminta keduanya harus menghormati hukum, dengan datang dan memberikan keterangan pada KPK. Pernyataan kedua pengacara tersebut yang tidak datang memenuhi panggilan KPK dengan alasan imunitas Profesi advokat justru menimbulkan spekulasi publik. Karena respon dengan merujuk imunitas Profesi advokat seakan-akan menunjukkan keduanya akan diproses sebagai tersangka. Padahal masih dalam tahap diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara Lukas Enembe.

Ketentuan pasal 16 UU Advokat yang telah diperluas pemaknaannya oleh Mahkamah Konstitusi bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata didalam dan diluar persidangan pengadilan dalam rangka pembelaan kliennya mengisyaratkan adanya itikad baik. Bila dalam pembelaan terhadap kliennya dilakukan dengan melanggar norma hukum dan atau norma kepatutan maka advokat tersebut tidak dilindungi oleh imunitas profesi. Seorang advokat dapat saja dikenakan proses pidana pasal 21 undang-undang tipikor bila dalam menjalankan tugasnya membela klien tidak berlandaskan itikad baik. Hal tersebut sudah terjadi pada advokat Frederick Yunadi dan Advokat Lucas yang telah dipidana karena menghalangi penyidikan.

Peluang Jemput Paksa Pengacara Lukas Enembe

Menyikapi perihal mangkirnya pengacara Lukas Enembe dari panggilan KPK. Melalui Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri ditegaskan bahwa terdapat peluang menjemput paksa Advokat Aloysius Renwarin jika terus mangkir dari panggilan pemeriksaan. Sedianya, Aloysius Renwarin dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi Lukas Enembe pada Kamis, 17 November 2022 lalu. Namun, Aloysius mangkir dan malah mengirimkan surat klarifikasi ke KPK melalui Tim Hukum dan Advokasi Gubernur Papua (THAGP).

Pihak KPK berharap Aloysius sebagai warga negara yang baik dapat bersikap kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik KPK. Ali juga mengingatkan sebagai penasihat hukum, seharusnya Aloysius Renwarin bisa memberikan contoh yang baik dalam proses penegakan hukum. Advokat bukan profesi yang kebal hukum, keterangan Aloysius Renwarin dibutuhkan berkaitan dengan perkara Lukas Enembe. KPK menduga sang pengacara tersebut mengetahui dugaan korupsi sang gubernur.

Dukungan Langkah Penegakan Hukum Terhadap Lukas Enembe

Sejak awal kasus bergulir, beberapa pihak telah menyatakan dukungan agar kasus Lukas Enembe segera ditangani hingga tuntas. Salah satu dukungan terbaru datang dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Melalui ketuanya, Pendeta Alberth Yoku menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK, terutama dalam penanganan kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.

Menurutnya, untuk kondisi Papua harus dilakukan langkah-langkah yang bersifat adaptif, akomodatif, dan persuasif. Hal tersebut bagian dari resolusi konflik terhadap sekian banyak hal di Papua yang terus-menerus dihadapi oleh pemerintah untuk diatasi. Melalui cara kerja KPK yang strategis dan pola pendekatan yang kondusif telah memberi dampak positif kepada masyarakat yang menjaga Lukas di rumah kediamannya.

Apa yang telah dilakukan KPK merupakan bagian dari kewenangan negara dalam merawat kedaulatan NKRI di tanah Papua. Karena itu, diharapkan kepada seluruh pihak untuk tidak lagi berpolemik soal kedatangan Ketua KPK menemui Lukas Enembe sebagai tersangka di rumah kediamannya di Jayapura.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *