Melacak Keberadaan Radikalisme dalam Nalar Tuntutan Kenaikan BBM

Tak Berkategori82 Dilihat

Harga BBM melejit, rakyat menjerit. Akibat kebijakan pemerintah itu, mahasiswa di berbagai pelosok daerah menggelar aksi turun jalan secara bersama-sama. Tuntutannya satu suara, yaitu menolak kenaikan harga BBM. Di sini kita akan menguji koeksistensi tuntutan itu; apakah berdasarkan dalih dan kajian mendalam sebagai kaum intelektual, atau hanya alasan sensasional aksi perjumpaan dengan pemerintah.

Hal itu dapat dilakukan dengan mempertemukan tuntutan dan alasan kenaikan BBM. Dari rasionalisasi kebijakan yang diajukan, terdapat dua alasan besar, yakni ketidakmampuan negara dalam menanggung beban subsidi dan alokasi subsidi yang salah sasaran (Yudha Nata Saputra, detiknews, 05/09/2022).

Alasan pertama mungkin mendapat justifikasi pembenarannya ketika melihat relaitas perekonomian di dunia. Di tengah ketidakstabilan politik akibat konflik Rusia-Ukraina sebagai salah satu pensuplay bahan bakar terbesar di dunia, sanksi-sanksi kerja sama dalam relasi antarnegara (bilateral/multirateral) sudah banyak dilakukan. Hal ini mengakibatkan harga minyak mentah membengkak dari harga yang seharusnya. Pemerintah merasa tidak siap dalam menanggung subsidi yang cukup besar ini. Sehingga pemerintah dihadapkan pada dua kemungkinan dilematis; apakah subsidi kerakyatan semuanya akan dibakar di jalan, atau disisakan untuk bantuan sosial, misalnya pendidikan.

Berbeda dengan alasan yang pertama, alasan tidak tepat sasaran justru mengerdilkan pemerintah sendiri dalam menjalankan tugasnya. Presiden Jokowi dalam suatu kesempatan wawancara mengatakan bahwa sebanyak 70 persen BBM bersubsidi dinikmati orang yang mampu. Di sini, kinerja pemerintah akan dipertanyakan, bagaimana urusan subsidi pun harus salah sasaran; yang seharusnya dinikmati oleh rakyat bawah, justru digunakan yang mampu untuk bermewah-mewah. Bagaimana suatu negara dengan kelengkapan data bisa mengalokasikan bantuan subsidi secara hura-hura dan tanpa arah.

Alasan ini yang seharusnya dituntut oleh mahasiswa; bagaimana negara bisa menetapkan secara kulaifikatif rakyat yang berhak menerima subsidi BBM. Menggagas mahadata (database) para penerima yang berhak untuk BBM bersubsidi (mustahiq). Karena tuntutan menurunkan BBM—yang selama ini disuarakan mahasiswa—adalah tepat sasaran dan tidak berdalih. Kalaupun tuntutan itu dikabulkan, maka yang akan menikmati subsidi pemerintah atas BBM adalah tetap orang yang secara strata perekonomian sudah mampu. Kita harus melihat secara komparatif bagaimana persentase mingguan pengguna BBM bersubsisdi antara orang mampu dan tidak mampu.

Pada akhirnya, yang diperjuangkan oleh mahasiswa bukan rakyat kecil, melainkan rakyat yang sudah mapan dengan perekonomiannya. Hal-hal ini yang tidak disadari oleh mahasiswa dalam tuntutannya. Kualitas prosedural konsolidasi dan diskusi gerakan aksi pun patut dipertanyakan. Ketidakakuratan dan miskonsistensi tuntutan mahasiswa ini membuktikan bahwa jalan prosedur yang ditempuh cenderung sensasional dan abal-abalan. Kita tidak ingin, isu kenaikan BBM dipolitisasi dan disubordinasikan dalam suatu kepentingan perjumpaan kelompok tertentu dengan pemerintah. Dan mahasiswa hanya menjadi alat saja untuk itu.

*) Imanuddin, S.Ag  (Direktur Lembaga Komisariat Perguruan Tinggi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Prov. Kalimantan Timur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *