Mendagri Tegaskan Kepada Penjabat DOB Papua Agar Dana Otsus Digunakan untuk Kepentingan Rakyat

indonesiabangsaku.com – Setelah sempat tertunda dari rencana sebelumnya, akhirnya tepat di hari Jumat 11 November 2022, pemerintah melalui Kemendagri meresmikan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, bertempat di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Dalam agenda tersebut, Mendagri Tito Karnavian melantik tiga orang penjabat (Pj) gubernur, yaitu Apolo Safanpo sebagai Pj. Gubernur Papua Selatan, Ribka Haluk sebagai Pj. Gubernur Papua Tengah, dan Nikolaus Kondomo sebagai Pj. Gubernur Papua Pegunungan. Ketiga penjabat gubernur tersebut memiliki latar belakang akademisi dan pejabat pemerintahan. Apolo Safanpo merupakan Rektor Universitas Cenderawasih (Uncen); Ribka Haluk adalah Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pemerintah Provinsi Papua; sedangkan Nikolaus Kondomo adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua.

Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 115/P Tahun 2022 yang ditetapkan tanggal 10 November 2022. Sebagaimana tertuang dalam Keppres, masing-masing Pj. Gubernur paling lama menjabat selama satu tahun. Sejumlah pesan dan instruksi disampaikan oleh Mendagri terhadap tiga penjabat gubernur DOB agar bekerja professional. Secara tegas dirinya mengingatkan agar dana otonomi khusus di Papua benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Dirinya juga berharap kepada penjabat terpilih agar dapat merangkul semua pihak sehingga tercipta stabilitas politik dan keamanan di tiga provinsi baru. Pemerintah pusat akan mendukung setiap langkah yang akan diambil para Pj gubernur sambil terus mengawasi dan mengevaluasi.

Faktor Historis Jadi Alasan Pemerintah Lakukan Pemekaran Papua

Dalam momentum tersebut, Mendagri Tito Karnavian secara deskriptif menyampaikan bahwa adanya kondisi ketertinggalan pembangunan di wilayah Papua daripada daerah lain karena Papua terlambat bergabung dengan negara Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa Papua resmi menjadi bagian Indonesia setelah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969. Faktor historis tersebut jadi salah satu alasan dilakukannya pemekaran Provinsi Papua. Di samping itu, alasan lainnya adalah sulitnya melakukan percepatan pembangunan karena wilayah Papua luas. Penduduknya juga tersebar di sejumlah titik yang tak saling terhubung karena kendala geografis. Kendala tersebut juga membuat masyarakat Papua kesulitan mengakses pelayanan publik. Karena itu, masyarakat dan tokoh Papua meminta kepada pemerintah pusat agar Provinsi Papua dimekarkan. Lahirnya tiga provinsi baru diharapkan dapat mempercepat pembangunan di Papua, meningkatkan kesejahteraan, dan taraf hidup orang asli Papua (OAP).

Sementara itu, peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Profesor Cahyo Pamungkas menyampaikan harapannya terkait peresmian tiga provinsi DOB di Papua. Menurutnya, jika ingin pemekaran di tiga provinsi tersebut berbuah kesejahteraan rakyat, maka pemerintah setidaknya harus menghindari tiga hal. Pertama, jangan menambah struktur teritorial militer dan personel di tiga provinsi baru. Kedua, batasi jumlah masyarakat pendatang, dan ketiga, batasi aktivitas eksploitasi sumber daya alam (SDA).

Sejarah Kiprah Perempuan dalam Pemerintahan di Papua

Satu hal yang menarik dari terpilihnya para penjabat gubernur DOB Papua adalah sosok satu-satunya perempuan, yakni Ribka Haluk. Mendagri, Tito Karnavian menjelaskan alasannya mengangkat perempuan sebagai pemimpin karena derasnya arus tentang persamaan gender di masyarakat Indonesia. Sosok Ribka Haluk dinilai mampu memimpin wilayah Papua Tengah. Latar belakang suaminya yang juga orang Nabire, kemudian track record dirinya yang terbukti mampu menyelesaikan konflik Pilkada saat masih menjabat sebagai Pj Bupati Kabupaten Yalimo. Harapan dari Mendagri terhadap Ribka Haluk di wilayah Papua Tengah adalah bisa merangkul semua pihak. Dilantikanya Ribka Haluk juga merupakan wujud keberpihakan pemerintah dalam pengarusutamaan kesetaraan gender dalam dunia kepemimpinan di Indonesia. Penunjukan tersebut juga sangat memahami dan memperhatikan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.

Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa tantangan terbesar memimpin Ibukota Nabire ialah masalah geografis sehingga diharapkan Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Dirinya juga menyinggung soal emansipasi wanita dan berpesan kepada perempuan khususnya di Papua agar terus meningkatkan kapasitas, sehingga nantinya dapat menyumbangkan ide serta gagasan untuk membangun bangsa dan negara.

Desakan Mendagri Terhadap DPR Terkait RUU Provinsi Papua Barat Daya

Di sisi lain, menurut Mendagri Tito Karnavian adanya potensi keterlambatan pengesahan RUU pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dikhawatirkan dapat mengganggu proses pemilu 2024. Dirinya mendesak DPR agar segera mengetok palu pengesahan RUU tersebut agar tidak mengganggu tahapan pemilu 2024. Pasalnya pengesahan RUU berdampak pada perubahan daerah pemilihan dan alokasi kursi pada Pemilu serentak 2024. Adanya perubahan tersebut juga harus dimuat dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) pemilu. Hingga kini, rancangan Perppu pemilu yang disiapkan Kemendagri baru mengakomodasi tiga provinsi baru hasil pemekaran di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.

Senada dengan hal tersebut, Wamendagri John Wempi Wetipo juga menyatakan bahwa meski draf Perppu pemilu belum mengakomodasi Papua Barat Daya, namun Kemendagri siap mengakomodasi provinsi tersebut masuk ke dalam Perppu Pemilu jika terdapat kejelasan dari DPR. Namun, jika hingga 6 Desember 2022 tidak terdapat kejelasan hukum mengenai RUU Papua Barat Daya, maka ketentuan terkait provinsi tersebut tidak akan masuk dalam Perppu pemilu. KPU menjalankan berdasarkan Perppu yang disahkan bersama sebagai acuan untuk Pemilu 2024.

Perlunya Pelibatan Strategi Kebudayaan dan Literasi Digital dalam Pembangunan Papua

Dalam kesempatan yang berbeda, Kantor Staf Presiden (KSP) juga menegaskan bahwa Tata kelola pemerintahan yang berbasis pada kebudayaan lokal Papua menjadi komponen penting dalam pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Papua. Pendekatan kebudayaan yang melibatkan peran orang asli Papua menjadi prioritas. Chief of Party USAID Kolaborasi Project, Caroline Tupamahu, menyatakan bahwa program USAID Kolaborasi merupakan percepatan pembangunan kesejahteraan orang asli Papua di Papua dan Papua Barat melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Di dalam kegiatannya, akan ada peningkatan kapasitas orang asli Papua untuk bisa terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, serta adanya fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi orang asli Papua serta mahasiswa untuk mempercepat pembangunan daerah di Papua dan Papua Barat.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *