oleh

Mendukung Program Food Estate Sebagai Upaya Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional

-Ekonomi-602 Dilihat

Kebijakan program lumbung pangan nasional atau Food Estaste dibentuk pemerintahan Presiden Joko Widodo merespon hasil laporan dari Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture/FAO) tahun 2020 yang mengingatkan potensi terjadinya krisis pangan akibat terganggunya ketersediaan, stabiitas, dan akses pangan khususnya bagi masyarakat rentan secara ekonomi dan geografi. Food Estate merupakan konsep pengembangan pangan yang terintegrasi dengan pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan. Program kebijakan ini masuk dalam salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 sebagai perluasan lahan untuk meningkatkan cadangan pangan nasional. Konsep dasar Food Estate diletakkan atas dasar keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan lestari, dikelola secara profesional, didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan dan kelembagaan yang kokoh.

Saat ini program food estate telah dikembangkan di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, serta wilayah Merauke Papua. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam pernyataannya menegaskan bahwa program food estate akan meningkatan ekonomi masyarakat secara khusus. Kemudian Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Ali Jamil mengatakan bahwa program food estate memiliki beberapa target capaian hingga tahun 2024 mendatang. Pertama, terlaksananya penataan ruang dan pengembangan infrastruktrur wilayah untuk kawasan sentra produksi pangan yang berkelanjutan. Kedua, meningkatnya produksi, indeks pertanaman dan produktivitas pangan melalui pertanian presisi. Ketiga, terbangunnya sistem logistik, pengolahan dan nilai tambah, distribusi dan pemasaran berbasis digital. Terakhir, keempat, terbangunnya korporasi petani yang mampu dan berdaya guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani.

Dalam tahapan pelaksanaannya, terdapat empat kriteria pengukur ketahanan pangan yang ditetapkan FAO, yaitu availability, access, utility dan stability. Availability dimaksudkan untuk mengukur ketersediaan pasokan pangan yang mencukupi kebutuhan masyarakat; access untuk mengukur kemampuan masyarakat dalam memperoleh bahan pangan yang dibutuhkan, utility menyangkut ukuran apakah masyarakat memiliki asupan nutrisi yang cukup dari pangan yang dikonsumsi, dan stability mengukur apakah masyarakat mampu mengakses pangan yang dibutuhkan setiap saat.

Dalam konteks implementasi pelaksanaakn program food estate di Indonesia, pemerintah belum secara penuh mampu melengkapi standar kriteria tersebut, namun sebagai upaya mendukung kebijakan food estate di Indonesia, terdapat rekomendasi percepatan dalam pelaksanaan food estate, yakni: Pertama, membentuk Badan Otoritas Food Estate (BOFE) yang ditopang oleh litbang perguruan tinggi untuk memperkuat perencanaan hingga implementasi, koordinasi lintas disiplin, lintas sektoral dan lintas kementerian/lembaga. Keberadaan BOFE akan mempertegas komitmen politik pangan nasional, mengurangi gejolak dan imbas dinamika politik lokal, serta mewadahi aspirasi masyarakat. Kedua, melakukan mobilisasi Perguruan Tinggi untuk mengawal transformasi sosio-kultur masyarakat dalam perubahan gaya hidup, sumber nafkah dan aktifitas keseharian. Pendampingan tersebut juga dimaksudkan untuk mengharmonikan jika muncul guncangan sosial yang nyata dalam masyarakat. Ketiga, Mengkaji model local partnership dengan investor dalam mengelola lahan tanpa mengalihkan kepemilikan. Model tersebut perlu sejalan dengan program Reforma Agraria. Model tersebut juga dapat menepis isu land grabing yang dapat menimbulkan disharmoni. Keempat, Mengembangkan kegiatan pertanian padat modal secara ramah lingkungan dan hemat input (low exernal input) dapat mengurangi resistensi masyarakat. Kapasitas dan ketrampilan tenaga lokal ditingkatkan dan ditopang melalui pendidikan dalam ‘community college. Kemudian terakhir, kelima, melindungi lokasi sakral masyarakat melalui bentuk yang lebih produktif seperti penggunaan tanaman bernilai ekonomi atau eksotis sehingga pada waktunya dapat menjadi unit aktivitas agrowisata disamping memperkuat eksistensi budaya tani yang ada.

Beberapa rekomendasi tersebut, jika dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan, maka dipastikan akan berdampak pada pemenuhan kriteria seperti yang ditetapkan oleh FAO, selain itu juga diperlukan pengawasan melibatkan berbagai pihak terkait, sehingga implementasi food estate mampu berjalan sesuai dengan rel yang telah ditentukan, dimana tujuan akhirnya adalah memperkuat ketahanan pangan nasional di Indonesia.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.