Meski Dua Kali Mangkir Panggilan, KPK Pastikan Pengacara Lukas Enembe Bakal Diperiksa di Jakarta

indonesiabangsaku.com – Berlarut-larut dan berbelit-belit! Mungkin itulah kesan publik saat ini merespon kasus sang gubernur petahana Papua, Lukas Enembe dalam mempertanggungjawabkan kesalahannya. Meski telah didatangi oleh pihak KPK bahkan sempat menjadi perbincangan sejumlah pihak lantaran sampai melibatkan Ketua KPK Firli Bahuri untuk turut datang memeriksa di kediaman Lukas Enembe Jayapura.

Rumitnya proses penyidikan oleh KPK terhadap sang gubernur diindikasi dipengaruhi oleh sejumlah pihak. Keterlibatan beberapa tokoh pendukung termasuk pengacara yang diduga kuat berupaya menghambat proses kasus seperti menjadi rintangan lembaga antirasuah untuk dapat menuntaskan kasus penyalahgunaan wewenang sang gubernur.

KPK Pastikan Pemeriksaan Pengacara Lukas Enembe di Jakarta

Isu yang berhembus bahwa tim pengacara Lukas Enembe terlibat dan mengetahui boroknya kasus Lukas Enembe bisa dipastikan tak hanya angin lalu saja. Adanya panggilan dari KPK untuk memeriksa sang pengacara menjadi indikasi kuat, Bahkan adanya kabar yang beredar bahwa KPK menyetujui pemeriksaan dilakukan di Jayapura langsung mendapat bantahan. Melalui juru bicara KPK, Ali Fikri menyatakan bahwa pihaknya memastikan penyidik tidak akan memeriksa pengacara Lukas Enembe, Aloysius Renwarin di Papua.

Namun hingga dua kali pemanggilan dengan jadwal yang telah ditentukan, pihak pengacara tetap mangkir dan bersikukuh agar pemeriksaan dilakukan di kota Jayapura. Pengacara tersebut berdalih sibuk melakukan advokasi dan pendampingan hukum terhadap kliennya di Jayapura. Bahkan, pengacara tersebut justru meminta beking dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Hal tersebut kemudian direspon oleh KPK yang mengimbau agar bersikap kooperatif. Pasalnya, penyidik KPK memanggil tim pengacara Lukas Eneme dalam kapasitas sebagai warga negara, bukan sebagai advokat. Setiap warga negara memiliki kewajiban menghadiri panggilan penegak hukum.

Tak hanya kliennya saja yang bebal terhadap proses hukum, ternyata tim pengacaranya juga memiliki tabiat yang sama saat dihadapkan dengan sebuah pertanggungjawaban. Bisa jadi berbelit-belitnya kasus Lukas Enembe memang karena telah diskenariokan oleh sang pengacara melalui sejumlah dalih.

Dorongan Tokoh Pemuda Agar Para Koruptor di Papua Diperiksa di Jakarta

Kegerahan publik Papua terhadap kasus Lukas Enembe yang berbelit-belit kemudian menimbulkan sejumlah suara protes dan seruan. Salah satunya datang dari Tokoh Pemuda Dewan Adat Kabupaten Keerom, Yohanis A Musui. Dirinya meminta Gubernur Papua Lukas Enembe agar diperiksa KPK di Jakarta. Yohanis berharap jika sang gubernur mulai pulih, untuk rela ke Jakarta agar dugaan korupsi yang dituduhkan kepadanya cepat selesai. Dirinya juga meminta KPK tidak hanya memeriksa Lukas, tetapi juga pejabat-pejabat daerah lain di wilayah Papua yang terindikasi melakukan penyelewengan keuangan negara. Ia juga melayangkan kritik keras kepada penasihat hukum Lukas Enembe, Aloysius Renwarin, yang meminta agar KPK memeriksa dirinya di Jayapura, Papua. Menurutnya, seorang pengacara ialah penegak hukum yang seharusnya mengerti dan mematuhi hukum.

Sebagai pemuda, Yohnis menyuarakan mimpi kaum muda Papua yang mendambakan agar tanah Papua yang terberkati bebas dari perilaku kotor para koruptor. Menurutnya, kalangan pemuda lah yang paling terdampak akibat korupsi, antara lain semakin bertambah pemuda yang menganggur karena lapangan kerja yang sempit serta tingkat pendidikan yang rendah akibat ketiadaan biaya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan lebih tinggi.

Kasus Lukas Enembe Menjadi Bukti Tata Kelola yang Buruk Sebuah Wilayah

Kasus yang menimpa Gubernur Papua, Lukas Enembe pada akhirnya membuka tabir gelap pengelolaan sebuah wilayah beserta sumber daya manusia yang harusnya bersikap amanah. Pengumuman yang dilakukan Menko Polhukam, Mahfud MD soal indikasi korupsi besar-besaran oleh pejabat di Provinsi Papua membuka mata semua orang bahwa terdapat penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan negara yang telah terjadi selama bertahun-tahun.

Tokoh senior Papua, Michael Manufandu sempat mengkritisi kinerja sejumlah lembaga pengawasan maupun lembaga penegakan hukum yang dinilai tak berdaya mencegah praktik korupsi oleh para pejabat penyelenggara keuangan negara. Mantan dubes RI untuk Kolombia tersebut secara khusus mengkritik kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang setiap tahun memberikan penilaian atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Papua maupun sejumlah kabupaten/kota.

Dirinya berharap agar seluruh pejabat dalam lingkaran kekuasan di provinsi Papua turut diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban. Ia juga meminta warga Papua terutama di Kota Jayapura agar berpikir jernih mencermati persoalan hukum yang dihadapi oleh Lukas Enembe, serta tidak terhasut untuk melakukan hal-hal yang berpotensi melawan hukum.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *