oleh

Mewaspadai Gerakan Pencari Keuntungan Politik Ditengah Lonjakan Pandemi Covid-19

Saat ini, dunia sedang diresahkan dengan wabah Covid-19. Berbagai sektor mulai dari ekonomi, wisata, manufaktur, dan lain-lain sangat terdampak bila penanganan pandemi Covid-19 tidak ditangani dengan baik dan tepat. Pemerintah pun diharapkan dapat mengambil kebijakan yang baik dan membangun wacana publik yang sesuai di tengah situasi darurat seperti sekarang.

Pandemi ini bukan pertama kali terjadi dalam sejarah manusia, tapi di dalam setiap pandemi memang terlihat tidak ada negara yang benar-benar siap untuk menghadapinya. Sehingga, dampaknya terjadi di berbagai sektor (multisektor), bukan hanya terjadi krisis kesehatan, tapi juga krisis kemanusiaan. Selain itu, pandemi ini merupakan suatu krisis yang memang harus ditanggulangi. Pemerintah itu memiliki peran yang sangat penting untuk menanggulangi krisis pada pandemi ini. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan tepat dan tanggap ketika mengambil sebuah keputusan. Sayangnya, ditengah meningkatnya kasus Covid 19, ada partai politik maupun tokoh politik yang memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan dan eksistensi partai dan pribadinya, antara lain :

Partai Demokrat.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief menyatakan bahwa satu-satunya kebijakan yang bisa menghentikan rantai penularan Virus Corona (Covid-19) adalah kebijakan lockdown. “Cuma lockdown yang bisa menghentikan mata rantai penularan,” kata dia, lewat akun Twitter miliknya, @Andiarief_, pada Kamis (22/7). Dia pun menyampaikan bahwa slogan ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Harga Mati’ tidak cocok digunakan untuk mengatasi pandemi Covid-19. Andi lebih menghargai Gubernur Papua Lukas Enembe, yang diketahui merupakan kader Partai Demokrat, yang berani memilih kebijakan lockdown.

Partai Keadilan Sejahtera

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani menyatakan klaim pemerintah terkait penurunan jumlah kasus penularan Covid-19 tak bermakna apapun jika angka testing yang dilakukan rendah. “Klaim bahwa kasus mengalami penurunan tidak bermakna apa-apa jika testing kita rendah,” kata Netty kepada wartawan, Kamis (22/7). Netty meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah berjalan sejauh ini. Ia meminta pemerintah tidak hanya sibuk mengganti istilah tanpa mengukur efektivitas dari pelaksanaan kebijakan tersebut dan menggenjot tes Covid-19. “Jumlah testing kita turun drastis hingga 68 persen dalam tiga hari terakhir. Angka positivity rate kita juga meningkat hingga 30 persen dalam sepekan terakhir,” katanya.

Gubernur DKI Jakarta

Hasil survei berdasar pendapat atau opini sejumlah pakar menyebutkan, Anies Baswedan merupakan kandidat capres di Pilpres 2024 paling kompeten. Survei dilakukan Arus Survei Indonesia (ASI) bersama Sociomap, yang hasilnya dirilis di Jakarta, Selasa (13/7). Direktur Eksekutif Sociomap Ahmad T Wibowo menjelaskan bahwa para pakar yang dimintai pendapat berasal dari 10 kategori profesi yang berbeda dan berasal dari lintas bidang keilmuan. Sepuluh kategori pakar tersebut adalah akademisi, jurnalis, peneliti, partai politik, LSM, pengusaha, aktivis mahasiswa/pemuda, budayawan, profesional, dan praktisi pemerintahan. Survei pakar atau public opinion makers (POM) survey ini bertema “Menimbang Kapasitas Capres 2024”.

Disisi lain, ada juga partai yang justru melakukan aksi nyata untuk membantu pandemi Covid 19, seperti DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta membuka dapur umum untuk membantu warga Ibu Kota yang menjalankan isolasi mandiri atau isoman. Hal tersebut menyusul situasi pandemi Covid-19 yang kini masih memprihatinkan. “Kami membuka fasilitas dapur umum di lima wilayah Jakarta,” tutur Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Adi Widjaja dalam keterangannya, Selasa (20/7/2021).

Adi menyampaikan, dapur umum yang dibuka menyesuaikan dengan kondisi PPKM Darurat yang diterapkan pemerintah. Paket makanan akan dikirimkan kepada pasien isoman dengan menggunakan ojek online yang telah dikondisikan taat protokol kesehatan atau prokes. “Daftar menu yang dipersiapkan sudah berkoordinasi terlebih dahulu dengan para ahli gizi, sehingga bisa memenuhi kebutuhan gizi pasien isolasi mandiri. Tim dapur umum juga setiap hari sebelum melakukan kegiatan akan swab antigen terlebih dahulu,” jelas politikus PDIP tersebut.

Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk memastikan ketersediaan vaksin Covid-19 di seluruh daerah. Ia mengingatkan vaksinasi Covid-19 tidak boleh terhenti untuk mengejar target herd immunity yang sudah ditetapkan. “Antusiasme rakyat untuk divaksin di sejumlah daerah jangan sampai menurun karena vaksin tidak tersedia,” kata Puan di Jakarta, Rabu (21/7/2021). Demikian semoga bermanfaat (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *