oleh

Mewaspadai Kepentingan Tertentu dalam Penolakan DOB di Papua

indonesiabangsaku.com – Jika selama ini kita mendengar dan membaca perihal respon sejumlah pihak yang menyatakan menolak kebijakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) tiga Provinsi di Papua. Sebagai pembaca yang kritis, maka harus dicermati secara detail latar belakang, asal-usul, serta lebih-lebih kepentingan yang tersemat didalamnya.

Sejumlah pihak yang aktif menyuarakan penolakan kebijakan DOB Papua, secara konteks lebih banyak dimotori oleh kelompok yang tak sejalan dengan kebijakan pemerintah yang berkuasa serta memiliki misi panjang ingin memisahkan diri dari pangkuan ibu pertiwi, bahkan disinyalir kepentingan perilaku koruptif kelompok tertentu.  

Pihak Berkepentingan dalam Aksi Penolakan

Dalam kejadian aksi 1 April 2022 yang mengatasnamakan Petisi Rakyat Papua (PRP) dimana salah satu tuntutannya adalah penolakan DOB dan Otsus. Ketua Pemuda Adat Wilayah II Saireri Ali Kabiay menyatakan bahwa aksi yang mengatasnamakan rakyat tersebut merupakan pemikiran yang tidak murni dan sarat dengan kepentingan politik. Terdapat kelompok masyarakat yang memiliki idealisme sempit dimana terdapat aktor dibelakangnya yang bermain untuk mengganggu atau mengacaukan program pemekaran baik provinsi maupun kabupaten. Aktor dibaik penolakan tersebut tidak mau membagi piring makannya atau kue yang didapati selama ini untuk dibagi kepada kelompok masyarakat lain, karena jika DOB terealisasi maka jatah kue akan berkurang ataupun bisa hilang.

Aspirasi mengatasnamakan masyarakat Papua yang disampaikan oleh Wakil Ketua MRP Yoel Luiz Mulait berkaitan dengan penolakan DOB Papua juga menuai protes dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari anggota MRP, Dorince Mehue. Menurutnya suara dari Yoel tidak mutlak mewakili aspirasi masyarakat Papua. Apa yang dibicarakan Yoel tidak representatif dan tidak atas nama lembaga serta tidak melewati mekanisme.  

Dalam rentetan sejumlah pergerakan aksi penolakan yang terjadi selama beberapa waktu terakhir, KNPB terbukti menjadi salah satu pihak yang mempelopori hingga memprovokasi masyarakat Papua untuk gencar melakukan aksi penolakan dengan sejumlah kalimat dan pernyataan yang bersifat dekonstruktif. Juru bicara KNPB Boven Digoel Yanuarius Murutop menyatakan bahwa DOB merupakan musibah baru bagi orang asli Papua, Wakil Ketua KNPB Bali Laos Alua menyatakan bahwa pemekaran merupakan keinginan elit politik Jakarta dan beberapa orang Papua yang kalah politik, baik itu bupati, gubernur, dan pejabat lain. Terakhir, sepekan sebelum aksi penolakan di Yahukimo Papua terjadi dan berakhir dengan rusuh, Ketua KNPB Yahukimo Jhon Suhun juga menyatakan bahwa pemekaran DOB hanya untuk membuka sayap militer Indonesia dan membunuh masyarakat Papua.

Sementara itu adanya aksi penolakan Otsus dan DOB yang digelar oleh sejumlah mahasiswa Papua juga kontradiktif antara tuntutan dan kondisi yang ada. Bahwa pada dasarnya kebijakan Otsus telah menjamin hak-hak Orang Asli Papua (OAP), termasuk dalam hal pendidikan serta adanya kebijakan pemekaran merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Terdapat fakta memprihatinkan bahwa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) tersebut ternyata disulut oleh pihak yang sama seperti aksi penolakan DOB di Wamena dan Jayapura. Demo susulan di tiga tempat dalam waktu berdekatan telah dikoordinir oleh kelompok separatis KNPB. Adanya ancaman KNPB yang ingin membuat keributan lebih besar, ternyata melalui mobilisasi oknum mahasiswa dan oknum warga memiliki tujuan akhir untuk menutupi korupsi elit lewat konflik Papua Merdeka.

Fakta lain yang juga ditemukan adalah bahwa AMP merupakan boneka bentukan KNPB. Sungguh memalukan, bukannya membela kepentingan rakyat, tapi oknum mahasiswa malah menjadi boneka kaki tangan agenda KNPB yang jelas ingin menutupi korupsi elit Papua selama 21 tahun dengan agenda Papua merdeka. Sebelumnya, Kementerian Keuangan menemukan adanya penyelewengan dana Otsus sebesar Rp 1,85 triliun yang didepositokan atas nama pribadi, Rp 556 miliar digunakan tanpa data yang jelas. Seharusnya uang tersebut bisa dipakai untuk rakyat bersekolah, fasilitas kesehatan gratis, hingga pembangunan lainnya. Tapi sayangnya, oknum mahasiswa justru membela kepentingan segelintir pihak yang sudah merampas hak-hak rakyat.

Sudah saatnya separatis KNPB berhenti membodohi rakyat dengan dalih tolak Otsus dan Pemekaran hanya untuk menutupi korupsi elit selama 21 tahun, apalagi melalui isu bayangan Papua Merdeka. Sudah bukan zamannya lagi.

Pemekaran Bukan Hal yang Perlu Ditolak atau Diributkan

Secara tegas, adanya pro kontra dalam kebijakan pemekaran wilayah di Papua mendapat respon dari Bupati Kabupaten Mimika, eltinus Omaleng. Menurutnya kebijakan pemekaran Provinsi harus disikapi dengan bijaksana sehingga tidak menimbulkan gejolak, serta mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak terpengaruh dengan isu-isu ataupun tindakan provokasi yang dilakukan oleh oknum oknum tertentu yang sengaja memanfaatkan isu pemekaran DOB untuk menggelar aksi aksi yang dapat mengganggu Kamtibmas masyarakat.

Survei membuktikan, bahwa 92% warga Papua butuh pemekaran. Banyaknya rakyat Papua yang mendukung pemekaran karena dipercayai akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan pemekaran, kota baru dibangun, RS didirikan, sekolah-sekolah dan fasilitas publik lainnya juga akan berdiri.  Bahkan, dengan pemekaran akan banyak daerah yang mendapatkan uang pembangunan langsung tanpa menunggu dari keputusan pusat. Dengan uang tersebut, rakyat bisa menggunakannya untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan.

Pada akhirnya, Papua merupakan wilayah yang luas dengan budaya dan wilayah adat yang berbeda-beda, sehingga tidak ada satupun kelompok yang bisa mewakili kelompok lain atas nama rakyat Papua. Pemerintah telah memberikan jalan yang terbaik untuk pemekaran wilayah agar rakyat Papua merasakan pemerataan kesejahteraan dan keadilan. Manfaatkan itu dengan sebaik mungkin..

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.