oleh

Mewaspadai Manuver dan Gerakan Politik Pegawai KPK Tidak Lolos TWK

 Reaksi sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beberapa aktivis antikorupsi terhadap hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) terlalu berlebihan. Protes dan penolakan mereka terhadap hasil tes itu sampai menulis surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), justru telah menarik KPK ke panggung politik praktis.

Penolakan sejumlah pegawai KPK dan narasi yang dibangun beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga menunjukkan sikap arogansi. Mereka mau menunjukkan seolah-olah tanpa pegawai KPK yang tidak lulus TWK, termasuk Novel Baswedan, maka KPK akan lemah dan tak berdaya.

Penolakan itu justru menimbulkan pertanyaan besar, mengapa Novel Baswedan cs enggan meninggalkan lembaga antikorupsi itu? Jangan-jangan, ada banyak persoalan yang selama ini disimpan rapi dan bisa terbongkar jika mereka tidak lagi berada di dalam KPK?

Protes para pegawai dan sejumlah aktivis itu justru menarik KPK, sebuah lembaga penegak hukum yang independen, ke panggung politik praktis. Penolakan keras itu menunjukkan bahwa para pegawai dan beberapa aktivis telah mengintervensi KPK dan memaksakan kehendak mereka. Sebuah sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Sebagai pegawai di lembaga penegak hukum, para pegawai KPK seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat bahwa mereka patuh terhadap peraturan dan proses hukum. Mereka jangan semena-mena menunjukkan sikap mengangkangi hukum hanya demi kepentingan pribadi dan golongan.

Apalagi, TWK yang dilakukan KPK bersama sejumlah institusi lainnya itu merupakan amanat dari undang-undang. Pelaksanaan TWK juga telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.

Indonesia sangat memerlukan upaya yang sangat luar biasa dalam pemberantasan korupsi. KPK merupakan perwujudan dari upaya ekstra tersebut. Agar pemberantasan korupsi tuntas, maka penguatan KPK menjadi syarat utama. Spirit penguatan itu yang harus terus menggema di ruang publik.

Penguatan institusi KPK yang dimaksud adalah sisi kewenangan maupun integritas para personelnya. Publik tentu sangat mendukung agar KPK diisi sosok-sosok berintegritas demi menyelamatkan negara ini dari cengkeraman para koruptor. Selain berintegritas, aparat pemberantas korupsi juga dituntut untuk memiliki wawasan kebangsaan, berkomitmen dalam menegakkan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai kepentingan politik yang justru bisa menjadi bumerang yang dapat melemahkan KPK.

Atas dasar pemikiran seperti itu maka digelar tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK. Selain integritas, wawasan kebangsaan menjadi penting bagi jajaran pegawai KPK saat ini, karena sejak setahun terakhir beredar isu tak sedap bahwa lembaga tersebut telah disusupi oleh paham intoleransi dan radikal. Kehadiran TWK justru untuk memastikan bahwa KPK bersih dari paham-paham seperti itu.

TWK merupakan bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Alih status ini sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 Ayat 6 UU KPK menyebutkan, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara.

Ada 1.349 pegawai KPK yang mengikuti tes alih status tersebut, termasuk wajib mengikuti TWK. Hasilnya, sebanyak 1.274 pegawai dinyatakan lulus tes dan 75 orang tidak lulus. Dalam perkembangannya, dari 75 orang yang dinyatakan tidak lulus, sebanyak 51 orang diberhentikan dan 24 orang lainnya dinyatakan masih bisa dibina.

Hasil tes ini yang kemudian menimbulkan pro dan kontra. Sejumlah kalangan, yakni beberapa pegawai yang tidak lulus tes -termasuk penyidik KPK Novel Baswedan- dan beberapa aktivis antikorupsi menolak hasil tes tersebut. Intinya, mereka menilai TWK tersebut merupakan upaya untuk menyingkirkan Novel Baswedan cs.

Namun, yang harus dipahami publik adalah tes alih status pegawai KPK, termasuk di dalamnya TWK, yang dilakukan KPK merupakan upaya untuk menjalankan amanat UU. Jadi, KPK tidak mengada-ada dalam melakukan tes, bahkan lembaga itu berkerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Selain UU KPK, tes juga digelar sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasal 10 huruf c UU ASN menegaskan bahwa pegawai ASN berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Lalu, Pasal 11 huruf c menyebutkan, Ppgawai ASN bertugas mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. UU ini mempertegas pentingnya tes wawasan kebangsaan bagi ASN, terutama di lembaga penting seperti KPK.

Selain dua UU tersebut, tes alih status pegawai KPK juga merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN. PP itu diterbitkan sebagai aturan turunan dari UU KPK. Merujuk pada PP ini, pengalihan pegawai KPK menjadi ASN dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai Pasal 4 PP 41/2020.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *