oleh

Narasi Penceramah Radikal Dilawan Berfikir Kritis

Oleh Ust Eliyanto (Ketua Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Adil Bersatu/LBH MABES)

Beberapa waktu lalu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah mengeluarkan lima kriteria penceramah radikal yang kemudian menuai kontroversi. Kriteria ini muncul setelah Presiden Jokowi menyampaikan kepada seluruh TNI Polri untuk berhati-hati agar dalam tubuh TNI Polri tidak dimasuki paham radikalisme. Berkaitan dengan kriteria-kriteria tersebut untuk menjawab kontroversi yang berkembang di tengah masyarakat, pemerintah mempunyai hak dan kewenangan untuk mengeluarkan semacam guidelines (pedoman) agar masyarakat tidak menjadi korban dari bahaya penyebaran paham radikal. Dengan dikeluarkannya ciri-ciri penceramah radikal oleh BNPT, masyarakat memiliki panduan dan ancangan untuk memfilter setiap penceramah yang akan diundang dalam suatu majelis.

Aktivis NU, Kabid Hukum dan Humas Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)  Provinsi Banten, Sehabudin berpendapat bahwa negara jelas tidak boleh diam dengan bahaya paham radikalisme. Faham ini seperti kanker yang bisa menggerogoti keutuhan negara dari dalam. Radikalisme adalah penyakit dalam yang memerlukan penanganan khusus dan dilakukan secara terpadu yang menjangkau semua komponen secara luas. 

Ruang dan mimbar agama selama ini terbukti sangat masif digunakan kelompok yang kerap menggunakan agama untuk memprovokasi, memecah belah, dan mendoktrin masyarakat untuk membenci yang berbeda dan anti-Pancasila. Ruangnya juga bisa melalui media sosial baik berbentuk video atau narasi. Kelompok radikal akan senantiasa mencari celah untuk masuk ke setiap lini demi menyebarkan paham radikalisme yang mereka anut. Modus yang kini digunakan adalah mengisi pengajian di berbagai komunitas.

Ust Eliyanto (Ketua LBH MABES)

Penulis berpendapat bahwa perlu adanya upaya intensif guna mensterilkan ruang ceramah agama dari penceramah radikal yang membawa dan menyebarkan paham radikalisme untuk memecah belah bangsa yang misinya mewujudkan Negara kekhalifahan.  Salah satu cara yang bisa diupayakan adalah dengan memberdayakan peran dari para tokoh masyarakat yang moderat di komunitas terkecil hingga ke lembaga pemerintahan termasuk di lingkungan ASN, TNI-Polri, pejabat pemerintahan, dan sebagainya.

Selain itu, yang lebih penting adalah masyarakat diharapkan mampu untuk kritis terhadap paham radikalisme ini sehingga bisa menilai penceramah yang membawa konten narasi provokasi dalam menyebarkan paham radikalisme atau penceramah yang memang benar-benar penyiar kebaikan. Di samping itu, dengan adanya lima ciri penceramah radikal yang dikeluarkan BNPT tadi dapat menjadi pedoman masyarakat agar dapat menolak dan mencegah potensi pandangan-pandangan radikal yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.