Natalius Pigai Kembali Provokasi Publik sebut Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk Bakal Singkirkan Suku Setempat

indonesiabangsaku.com – Sebuah cuitan provokatif kembali muncul dari aktivis asal Papua, Natalius Pigai mengomentari perihal pemilihan Pelaksana Jabatan (Pj) Gubernur provinsi pemekaran, khususnya di Papua Tengah. Dalam cuitan yang kemudian diunggah oleh beberapa media online tersebut disebutkan bahwa menurutnya penunjukan Pj Bupati Papua Tengah oleh Kemendagri yang merupakan orang diluar wilayah tersebut memiliki indikasi adanya beberapa suku yang bakal disingkirkan, seperti suku Mee, Moni, dan Amungme.

Dirinya menilai terdapat ketidakadilan pada penunjukan tersebut. Bahkan, ia berseloroh bisa membalas dengan menghabisi sumber hidup pejabat pusat seperti di Freeport, Blok Wabu dan sumber lainnya. Sebuah narasi provokatif yang justru berdampak pada adu domba sesama orang asli Papua (OAP). Natalius juga sepertinya kurang paham bahwa yang dilantik oleh Kemendagri sebelumnya adalah Pj gubernur, bukan Pj Bupati seperti yang ditulisnya.

Jejak Provokasi Natalius Pigai

Bukan kali pertama ini Natalius Pigai memprovokasi publik memanfaatkan media sosial. Sejumlah kasus pernah menimpa dirinya berkaitan dengan pernyataan provokatifnya di publik. Bulan Oktober 2021, Ia pernah menulis di media sosial twitter ‘jangan percaya orang Jawa Tengah Jokowi dan Ganjar’, Natalius menyebut kedua orang tersebut telah merampok kekayaan Papua hingga menginjak harga diri Papua dengan kata bernada rasis. Buntut dari tulisan tersebut dirinya kemudian dilaporkan oleh Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa) dengan tuduhan ujaran rasisme dan kebencian.

Natalius Pigai juga pernah berkomentar terkait pemekaran wilayah Papua. Dirinya menyatakan tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Jika tetap dilaksanakan maka masyarakat Papua akan membeli senjatan dan bom untuk melakukan perlawanan. Sebuah ancaman hiperbolis yang hingga kini tidak terbukti kebenarannya. Pernyataan dirinya tersebut lantas mendapat respon dari Ketua Relawan Jokowi Mania, Emmanuel Ebnezer disebut memicu konflik horizontal yang dapat mengancam keamanan negara.

Pada Agustus lalu, Natailus Pigai juga ikut berkomentar saat terjadi penembakan terhadap empat orang warga Kabupaten Nduga di Mimika yang melibatkan oknum anggota TNI. Dengan lantang, ia mengancam presiden Jokowi untuk angkat bicara dalam kasus tersebut sebagaimana kasus dalam pembunuhan Brigadir Joshua. Menurutnya, pembunuhan yang melibatkan lebih dari lima orang tidak mungkin tanpa komando. Menjadi hal yang disesalkan seorang Natalius Pigai justru membuat suatu pernyataan ancaman yang cenderung provokatif. Sebagai seorang tokoh atau aktivis, dirinya harusnya paham melihat kondisi, situasi serta kecenderungan masyarakat Papua dalam merespon suatu kejadian. Seperti yang kita ketahui bahwa kejadian kericuhan yang terjadi di Papua tahun 2019 lalu, salah satunya dipicu oleh provokasi dari sebuah ucapan verbal.

Kiprah Ribka Haluk Menjadi Pemimpin di Papua Tengah

Bukan sebuah kebetulan atau tanpa alasan ketika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akhirnya menjatuhkan pilihan pada Ribka Haluk sebagai satu-satunya Pj Gubernur perempuan untuk memimpin wilayah Papua Tengah. Meski diakui bukan berasal dari wilayah Papua Tengah namun sejumlah alasan menjadi dasar terpilihnya sosok Ribka Haluk. Mendagri, Tito Karnavian menjelaskan alasannya mengangkat perempuan sebagai pemimpin karena derasnya arus persamaan gender di masyarakat Indonesia. Sosok Ribka Haluk dinilai mampu memimpin wilayah Papua Tengah. Latar belakang suaminya yang juga orang Nabire, kemudian track record dirinya yang terbukti mampu menyelesaikan konflik Pilkada saat masih menjabat sebagai Pj Bupati Kabupaten Yalimo pada tahun 2021. Harapan dari Mendagri terhadap Ribka Haluk di wilayah Papua Tengah adalah bisa merangkul semua pihak. Dilantikanya Ribka Haluk juga menjadi simbol emansipasi perempuan. Penunjukan tersebut juga sangat memahami dan memperhatikan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.

7 Program di 100 Hari Ribka Haluk Menjabat di Papua Tengah

Dalam keterangannya, Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk juga menyinggung soal emansipasi wanita dan berpesan kepada perempuan khususnya di Papua agar terus meningkatkan kapasitas, sehingga nantinya dapat menyumbangkan ide serta gagasan untuk membangun bangsa dan negara.

Pasca dilantik, Ribka Haluk telah menyiapkan tujuh program kerja yang akan dituntaskan pada 100 hari pertama. Program tersebut yakni: pertama, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perangkat daerah serta melakukan pengisian personil ASN di Provinsi Papua Tengah. Kedua, menetapkan peraturan rancangan APBD Provinsi Papua Tengah. Ketiga, melakukan kunjungan ke delapan kabupaten/ kota se-provinsi Papua Tengah. Keempat, percepatan alokasi dana hibah diantaranya membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan pembukaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi. Kelima, mempersiapkan sarana prasarana pemerintahan termasuk peralatan pendukung perkantoran. Keenam, persiapan kegiatan rekrutmen Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah diantaranya dengan melakukan konsultasi publik sehingga masyarakat memahami adanya perubahan kebijakan terkini. Serta Ketujuh, mempersiapkan agenda penyelenggaraan pemilu 2024 di mana salah satu agenda yang terdekat yaitu pemutakhiran daftar pemilih.

Dirinya berharap ke depannya masyarakat Papua Tengah bisa mandiri dan berdaya saing. Ribka Haluk juga mengajak semua masyarakat, tokoh agama, adat, TNI-Polri, dan pemerintah agar bahu membahu untuk mewujudkan mimpi Papua Tengah yang lebih maju dan sejahtera.  

Jejak Natalius Pigai Sebagai Oposisi Pemerintahan Jokowi

Dalam beberapa tahun terakhir jejak Natalius Pigai memang kerap mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Ia mempersoalkan ketidakmampuan Jokowi dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat Papua. Natalius juga tak jarang melontarkan kritik pedas terhadap elit pemerintahan lainnya yang dianggap lalai dalam mengemban tugas negara. Banyak yang menilai kritikannya sering keluar dari konteks permasalahan.

Natalius pernah melontarkan pendapat bahwa kunjungan Presiden Jokowi ke Papua tidak ada manfaatnya bagi masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, Natalius juga pernah mengomentari kebijakan penenggelaman kapal oleh Susi Pudjiastuti. Terlepas dari kontroversi-kontroversi tersebut, hal penting yang perlu diperhatikan adalah motif dibalik setiap kritikan Natalius. Sebagai seorang aktivis kemanusiaan, tentu motif yang diharapkan juga berasal dari kerisauan dirinya atas ketidakadilan yang dialami masyarakat. Bukan sebuah kepentingan yang mengatasnamakan keresahan masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah provokasi yang dilakukan terhadap Ribka Haluk. Penunjukan dirinya sebagai Pj Gubernur Papua Tengah oleh Kemendagri, meski bukan berasal dari wilayah yang diembannya, tentu memilki alasan tersendiri dengan misi pembangunan. Sudah seharusnya kebijakan tersebut kita dukung, bukan kemudian mencoba untuk dibendung melalui provokasi adu domba masyarakat Papua.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *