oleh

Otsus Solusi Percepatan Pembangunan di Papua

Indonesiabangsaku, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Yan P. Mandenas melakukan rangkaian kunjungan kerja di masa reses di sejumlah daerah di Papua, salah satunya di Kota  Jayapura. Kepada RRI, Yan P. Mandenas, mengatakan, saat ini yang menjadi perhatian khusus dan menjadi isu hangat adalah mengenai keberlanjutan Otsus Papua jilid II, Kata Yan Mandenas, keberlanjutan Otsus Papua saat ini menjadi atensi khusus dari berbagai pihak, namun sayangnya , hal itu tidak ditanggapi positif oleh pemerintah Provinsi Papua, ini terbukti dari berbagai rentan waktu yang sudah berjalan, tidak ada satupun tim resmi dari pemerintah Provinsi yang bertemu langsung dengan Pemerintah Pusat maupun DPR RI untuk menyuarakan aspirasinya, sementara di lain pihak, dari kalangan masyarakat, sudah banyak yang menyuarakan berbagai harapan terkait dengan keberlanjutan Otsus di Papua.

“Otsus Papua adalah kebijakan pemerintah pusat sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat, dan kepada masyarakat, mari kita sambut Otsus ini, sebab Otsus sudah membawa perubahan besar bagi masyarakat,” tutut Yan P. Mandenas.

Dikatakan, masyarakat tidak boleh menutup mata terhadap berbagai capaian pembangunan yang dilakukan melalui program dan anggaran Otsus Papua, untuk itu sudah tidak relevan lagi jika ada yang melakukan penolakan, jika pun ada itu adalah ulah oknum yang tidak ingin melihat perubahan positif di Tanah Papua.

“Masyarakat harus menjemput bola, saya dorong agar masyarakat bisa mensyukuri perubahan yang telah dihadirkan melalui Otsus Papua, dan ini sangat signifikan, banyak pembangunan fisik yang sudah bisa dinikmati masyarakat, dan ini adalah contoh nyata yang kita temui sehari hari,” ungkap Mandenas.

Yang perlu menjadi perhatian saat ini, lanjut Mandenas, adalah mengenai transparansi penyaluran dana Otsus, antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota, yang selama ini sudah dilakukan melalui pembagian 60 – 40, 60% dikelola pemerintah provinsi dan 40% dikelola pemerintah kabupaten/kota, namun hal ini dirasa masih belum memadai, sehingga perlu diatur ulang agar pembagian dana otsus bisa lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan di tiap daerah.

“Saat ini pembagian yang berjalan adalah 60-40, dan dalam prakteknya relokasi ini kami rasa tidak rata, sehingga kami akan dorong agar dana otsus bisa dikelola langsung hingga ke kabupaten kota, dan ini yang akan kita masukan dalam revisi undang undang otsus kedepan,” ungkapnya.

terkait dengan itu, Yan. P. Mandenas meminta agar pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota untuk lebih proaktif dalam menyuarakan aspirasi mereka terkait dengan keberlanjutan Otsus jilid II di Papua, dan dengan demikian, jika sudah disahkan, Otsus Papua bisa lebih efektif dalam mendorong percepatan pembangunan berbagai bidang di Tanah Papua.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *